Zulnas.com, Batubara — Wakil Ketua Partai Golkar Sumatera Utara bidang pemenangan Pemilu Sumut V Fahri Iswahyudi (FIY) meminta agar polemik penyerahan aset RSU Indrapura milik propinsi itu dicermati dengan Arif dan bijaksana.
Pernyataan tersebut disampaikannya kepada zulnas.com, Senin (15/8/2022) malam, menanggapi polemik penyerahan aset propinsi itu yang di hibahkan ke Kabupaten Batubara.
FIY menjelaskan pernyataan Fraksi Golkar Sumut tentang penyerahan aset RSU Indrapura milik propinsi Sumatera Utara sebaiknya dibahas lebih komprehensif. Karena, Fahri beralasan, ada regulasi yang mengatur tentang penyerahan aset sehingga tidak menimbulkan gejolak dikemudian hari.
“Saya pikir ini persoalan regulasi yang mengatur tentang penyerahan Aset. Jadi jangan sampai serah-terima aset ini malah menimbulkan aspek hukum dikemudian hari,” papar Fahri Iswahyudi yang juga anggota DPRD Kabupaten Batubara itu.
Fahri mengaku sikap yang dinyatakan politikus sekoleganya itu sudah sangat Arif dan bijaksana. Karena, dia memandang penting untuk menyelamatkan pak Gubernur dari jeratan hukum manakala penyerahan aset itu melanggar ketentuan hukum.
“Taman-teman Fraksi Golkar Sumut itu justru ingin menyelamatkan pak Gubernur, bukan sebaliknya,” tegas anggota DPRD Batubara dua periode itu.
Baca : Polemik Hibah Aset RSU Indrapura, Golkar Menolak, Masyarakat Bereaksi
Selain dari sisi Regulasi, polemik itu sebaiknya juga dibahas dengan matang dari berbagai aspek, sehingga serah terima itu dapat dilakukan dengan kekuatan hukum yang tidak mengesampingkan sisi politis.
Soal dukungan peningkatan pelayanan kesehatan, FIY mengaku sepakat, apalagi, katanya, bila pasilitas kesehatan itu dapat menunjang peningkatan kesehatan publik.
Soal dukungan anggaran, Sejauh ini, Fahri menjelaskan DPRD Batubara sedang mengkaji anggaran P APBD 1,5 milyar Tahun 2022 yang diperlukan untuk mendukung pasilitas RSU Indrapura sudah masuk dalam anggaran.
Padahal, kata Fahri, bagaimana mungkin anggaran itu diplot sementara proses serah terima masih berpolemik.
“Kita sedang membahas anggaran itu, sementara serah terima aset belum final. Nanti muncul problem baru,” kata Fahri yang juga bagian dari banggar DPRD Batubara.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, munculnya polemik penyerahan aset RSU Indrapura sebagai pasilitas kesehatan itu ditanggapi oleh fraksi Golkar Sumut Irham Buana dan Dody Tahir.
Mereka memandang, pembahasan penyerahan aset yang dilakukan Gubernur Sumut menurutnya belum matang dari sisi regulasi sehingga menimbulkan polemik.
Berdasarkan Permendagri yang mengatur soal pemindahan aset senilai lebih dari Rp5 miliar, harus mendapat persetujuan dari DPRD. Namun dalam hal ini, menurutnya, Gubsu tidak pernah membahas penyerahan aset tersebut kepada legislatif.
Akibat penolakan fraksi Golkar Sumut, kemudian muncul sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Batubara, menggelar aksi unjuk rasa menyatakan sikap mendukung atas kebijakan Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi yang telah menghibahkan UPT Rumah Sakit Indrapura, kepada Pemerintah Kabupaten Batubara.
Dukungan itu disampaikan oleh Ketua Gemkara, Khairul Muslim saat menggelar aksi damai di Simpang Kuala Tanjung dan kantor DPRD Batubara, Senin (15/8/2022).
Dukungan lain juga datang dari elemen masyarakat yang diantaranya, Keluarga Besar Nahdlatul Ulama Kabupaten Batubara, GP Ansor Kabupaten Batubara, KNPI Kabupaten Batubara, MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Batubara, PB Gemkara, DPD AMPI Kabupaten Batubara, PMII, BEM STIT Kabupaten Batubara, Barisan Muda Al Itthihadiyah, PD Mabmi Kabupaten Batubara, DPD Pujakesuma Kabupaten Batubara, FSP PP-SPSI Kabupaten Batubara. ***Dian
