Zulnas.com, Batubara — Rapat paripurna DPRD Kabupaten Batubara yang digelar Senin (14/4), Fraksi Karya Pembangunan Nasional (KPN) menyampaikan pandangan umumnya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batubara Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah (PIKID).
Ketua Fraksi Karya Pembangunan Nasional, Ismar Khomri, S.S dalam penyampaiannya menyoroti berbagai persoalan krusial, salah satunya adalah rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum pernah mencapai target dalam beberapa tahun terakhir. Disebutkan, dari target Rp300 miliar, realisasi PAD tahun sebelumnya hanya mencapai sekitar Rp186 miliar atau 38%.
“Ini menjadi keprihatinan serius. Kami mempertanyakan apa yang menjadi penyebab tidak tercapainya target PAD setiap tahunnya. Apakah karena lemahnya perencanaan, atau kurangnya kompetensi OPD dalam menggali potensi PAD?” tegas Ismar kepada zulnas.com, Senin 14 Januari 2025.
Baca : Bapenda Batubara Minta PT. PLN Buka Data Pelanggan Secara Transparan
Fraksi Karya Pembangunan Nasional juga mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang fokus pada peningkatan retribusi pajak daerah, termasuk optimalisasi pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta potensi dari sewa alat berat di Dinas Pekerjaan Umum.
“Kita tau bahwa, potensi pendapatan dari sewa alat berat eskavator ini perlu diteliti dengan baik, jangan sampai karena yang menyewanya itu oknum dari mantan pejabat lama, sehingga nihil pendapatannya. Ini perlu menjadi catatan bersama,” tegasnya.
Baca : Lirik Pajak Sektor Kebun, Begini Jurus Mei Linda Meningktakan PAD Batubara
Tak hanya itu, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran belanja daerah turut menjadi sorotan. Fraksi mencatat realisasi belanja daerah hanya mencapai sekitar Rp1,28 triliun dari target Rp1,34 triliun.
Lalu kemudian, Fraksi mempertanyakan catatan kepemimpinan yang lalu itu, apakah hal tersebut karena program tidak berjalan maksimal atau karena efisiensi belanja yang memang sudah tepat.
Baca : Polemik Pajak PPJ dan Taktik Perundingan Tagihan
Dalam agenda yang sama, Fraksi Karya Pembangunan Nasional menyampaikan dukungan penuh terhadap Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah. Menurut mereka, Perda ini menjadi penting untuk menciptakan kepastian hukum dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui investasi.
“Pemerintah daerah perlu memperhatikan kinerja dan prospek usaha para investor sebelum memberikan insentif. Kami juga menyarankan agar potensi wisata budaya, seperti Istana Niat Lima Laras, diangkat menjadi ikon daerah yang mampu menarik investor dan wisatawan,” ujar Sekretaris Fraksi, Darius, S.H., M.H dalam pandangan umum fraksi di rapat paripurna.
Sebagai penutup, Fraksi Karya Pembangunan Nasional mendorong agar pembahasan Ranperda ini dilakukan secara mendalam melalui panitia khusus (Pansus) dan tetap berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Batubara Syafi’i, Wakil Ketua DPRD Rohadi, dihadiri oleh Bupati Batubara diwakili Asisten III Rusian Heri, dan sejumlah fraksi di DPRD Batubara. Selanjutnya, jajaran Forkompimda, para kepala OPD, camat se-Kabupaten Batubara, serta unsur media dan masyarakat. (Dan).
