Zulnas.com, Batubara — Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Batubara membacakan tuntutan terhadap 12 terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dan perbaikan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2023.
Pembacaan tuntutan dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (22/6/2026). Para terdakwa terdiri dari pihak penyedia jasa konstruksi, konsultan pengawas, hingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Demikian siaran pers kepala Kejaksaan Negeri Batubara melalui Plt Kasi Intel Yosep Antonius Manis SH, kepada wartawan, Rabu 24 Juni 2026.
Dalam perkara ini, JPU menilai para terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp6.063.017.452 dari sejumlah proyek pembangunan dan peningkatan ruas jalan di Kabupaten Batubara dengan total nilai kontrak mencapai Rp43,78 miliar.
Para terdakwa dituntut berdasarkan Pasal 603 jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Tuntutan Terberat
Jaksa menuntut dua terdakwa penyedia jasa dengan pidana penjara paling tinggi, yakni masing-masing tujuh tahun penjara.
Terdakwa Muhammad Rizky Aulia, Wakil Direktur I CV Citra Perdana Nusantara, dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 180 hari kurungan. Selain itu, ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp1,706 miliar setelah dikurangi pengembalian kerugian negara yang telah dititipkan.
Tuntutan serupa juga dijatuhkan kepada Rusli, Wakil Direktur CV Bersama, yang terlibat dalam proyek lanjutan peningkatan ruas Jalan Titi Putih menuju Pasir Permit. Ia dituntut 7 tahun penjara, denda Rp300 juta subsider 180 hari kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp1,105 miliar.
Sementara itu, Rozali, Wakil Direktur CV Agung Sriwijaya, dituntut 6 tahun penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti lebih dari Rp1 miliar.
PPK Dituntut 7 Tahun Penjara
Dalam perkara ini, perhatian juga tertuju kepada Tamrin, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek pembangunan dan perbaikan jalan Dinas PUTR Batubara Tahun Anggaran 2023.
Tamrin yang bertanggung jawab terhadap tujuh paket pekerjaan jalan dengan total nilai kontrak Rp43,78 miliar dituntut pidana penjara selama 7 tahun, denda Rp300 juta subsider 180 hari kurungan.
Jaksa menilai perannya sebagai PPK memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan berbagai proyek yang menjadi objek perkara korupsi tersebut.
Konsultan Pengawas Ikut Terseret
Selain penyedia jasa dan PPK, sejumlah konsultan pengawas juga turut dituntut. Mereka adalah Ilmi Sani Ramadhan Sitorus, Rudi Septiawan, Faisal Rais Hasibuan, dan Abdul Halim.
Masing-masing dituntut pidana penjara antara 3 hingga 4 tahun serta denda mulai dari Rp100 juta hingga Rp250 juta.
Keikutsertaan para konsultan pengawas dalam perkara ini menunjukkan bahwa dugaan penyimpangan tidak hanya terjadi pada aspek pelaksanaan pekerjaan, tetapi juga menyentuh fungsi pengawasan proyek yang seharusnya menjadi instrumen pengendalian kualitas dan penggunaan anggaran.
Cermin Pentingnya Pengawasan Proyek
Kasus ini menjadi salah satu perkara korupsi infrastruktur terbesar yang ditangani Kejaksaan Negeri Batubara dalam beberapa tahun terakhir. Dengan nilai kerugian negara yang mencapai lebih dari Rp6 miliar, perkara tersebut menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap proyek pembangunan harus dilakukan secara ketat dan berlapis.
Pembangunan infrastruktur pada hakikatnya ditujukan untuk meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat. Namun ketika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, bukan hanya keuangan negara yang dirugikan, melainkan juga masyarakat yang kehilangan manfaat dari pembangunan yang seharusnya berkualitas dan berumur panjang.
Saat ini perkara memasuki tahapan tuntutan, sementara putusan akhir masih menunggu pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan setelah seluruh proses persidangan selesai dilaksanakan. (Dan).
