Zulnas.com, Batubara — Pelantikan 33 pejabat eselon II dan Pejabat eselon III di lingkungan pemerintah daerah Batubara sangat menarik untuk dicermati. Pelantikan pertama setelah satu tahun lebih Baharuddin Menjabat tentu bertujuan untuk memperbaiki roda pemerintahan dan sesuai dengan program Visi Misi Baharuddin Siagian.
33 pejabat yang telah dipilih bupati itu tidak hanya sebatas pejabat yang hanya menjalankan tugas rutinitas, lebih dari itu mungkin Baharuddin berupaya untuk menyusun ulang “mesin” pemerintahan.
Contoh, misalnya, birokrasi yang terlalu lama nyaman dalam banyak pemerintahan daerah, masalah klasik hampir selalu sama seperti serapan anggaran rendah, ritme kerja lambat, dan budaya “menunggu perintah” yang mengakar, Bahar tampaknya tidak ingin tipikil ini terulang lagi dimasa pemerintahannya.
Barang kali, serapan anggaran yang lemah bukan sekadar angka di laporan. Ia berdampak langsung pada pembangunan yang tersendat jalan yang tak kunjung diperbaiki, program sosial yang terlambat, bahkan hingga pelayanan publik yang tidak maksimal.
Lalu, lebih dari itu, ada persoalan yang lebih sensitif: honorarium yang tertunda. Mulai dari tenaga P3K hingga pekerja program teknis, keterlambatan pembayaran menjadi cerminan buruknya manajemen keuangan dan koordinasi antar-organisasi perangkat daerah dimasa lalu.
Harapannya ya di perombakan ini, pada titik tertentu, adalah jawaban atas stagnasi itu.
Ada sejumlah pejabat yang berwajah baru, ada juga pejabat yang lama, tetapi satu hal yang pasti beban kerja tetap beban lama.
33 pejabat yang dilantik bukan sekadar mengisi jabatan, mereka memikul ekspektasi untuk memperbaiki citra pemkab dan keadaan yang membaik.
Misalnya, Budi Iswan Sinaga sebagai Kepala Dinas PUPR. Jabatan yang lama kosong ini tentu menghasilkan beban tugas yang banyak tertunda, namun Jabatan yang diemban Budi Iswan Sinaga kini berada di garis depan pembangunan infrastruktur. Itu artinya Budi tak hanya dituntut untuk membangun fisik, tetapi juga memastikan anggaran terserap lebih efektif dan tepat waktu.
Kemudian, di sektor sosial, Muliadi sebagai Kepala Dinas Sosial memikul tanggung jawab yang tak ringan, sebagai eks Camat Air Putih itu harus mampu memastikan program bantuan berjalan tepat sasaran, sekaligus merapikan data terpadu yang mungkin selama ini kerap menjadi sumber persoalan.
Sementara itu, Syahdama Yanto di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata menghadapi tantangan lain menghidupkan sektor yang sering dianggap “pelengkap”, padahal bisa menjadi sumber ekonomi baru jika dikelola lebih serius dan akan menghasilkan hasil yang maksimal di sektor Pendapatan Asli Daerah.
Yang paling penting adalah di level strategis yaitu penunjukan Rusian Heri sebagai penjabat (Pj) Sekda menjadi kunci. Sekretaris daerah bukan hanya soal administrator, tetapi dirigen birokrasi. Ia yang akan menentukan apakah irama kerja OPD bisa selaras atau tetap berjalan sendiri-sendiri.
Terlepas dari semua itu, ujian sesungguhnya yaitu Disiplin dan Integritas. Apakah pejabat yang bersangkutan diberi amanah punya integritas atau tidak?
Kata Integritas yang selalu didengung-dengungkan Baharuddin Siagian tidak hanya sebatas kalimat yang keluar dari mulut, tetapi, menjadi sebuah tonggak harapan agar pejabat-pejabat yang dilantik dieranya bisa bekerja lebih produktif dan edukatif.
Benar. Jika kemudian ungkapan yang menyatakan mengganti orang tidak otomatis mengubah sistem, namun paling tidak ada pola baru yang mungkin bisa diandalkan untuk memberikan harapan yang lebih baru pula.
Baharuddin Siagian tampaknya memahami betul hal ini. Pesan yang ingin disampaikan dari pelantikan ini bukan hanya soal kompetensi, tetapi juga integritas dan etos kerja. Sesuai pesan Bahar, saat menyampaikan pesan dan harapan pada acara gelar Doktor yang terakhir diraihnya, di Medan.
Selama ini, potret kritis terhadap birokrasi lokal sering berulang, sejumlah tulisan diawak media sering mengkritik tetapi jika dipahami itu adalah bagian dari dinamika sebuah daerah dan bisa dijadikan pil kuat untuk masukan bagi pemerintah, jangan berpikir sebaliknya, ya.
Problem-problem yang sering muncul seperti jam kerja yang longgar, respons lambat terhadap masyarakat, lemahnya komunikasi publik dan minim inovasi, terjebak rutinitas administratif yang semua itu saya pikir patut untuk dikritisi.
Jika pola lama ini masih bertahan, maka rotasi jabatan hanya akan menjadi formalitas tahunan. Di sinilah ujian sesungguhnya terletak, apakah pejabat baru berani keluar dari zona nyaman? atau sebaliknya. Kita tunggu gebrakan kinerjanya.
Komunikasi Publik Adalah Titik Lemah yang Tak Boleh Diabaikan
Percaya atau tidak, dalam dunia demokrasi sekarang ini, bidang komunikasi publik adalah salah satu sektor yang paling strategis untuk dijalankan. Artinya apa? Pejabat disektor ini akan dianggap berhasil atau tidaknya kepala daerah dalam menyampaikan program kerjanya di publik.
Satu hal yang juga mencuat adalah kelemahan dalam komunikasi publik. Banyak pejabat masih kaku, tertutup, bahkan memblokir nomor sejumlah wartawan, pejabat yang seperti ini adalah bukti bahwa tidak terbiasa menjelaskan kebijakan kepada masyarakat.
Padahal tolak ukur keberhasilan suatu daerah itu, ada di indikator pejabat yang merupakan corongnya pemerintah daerah, bukan sekedar menyampaikan narasi, tetapi bagaiaman mengelola item substansi menjadi sebuah narasi untuk bisa dikonsumsi publik.
Di era digital, ini salah satu sektor yang bisa dihandalkan. Karena diam bukan lagi pilihan aman, namun justru bisa memicu spekulasi dan terbangunnya opini negatif yang barang kali sulit untuk dibendung.
Peran seperti yang diemban Widaruna di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menjadi sangat strategis. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya bekerja, tetapi juga mampu menjelaskan apa yang mereka kerjakan.
Transparansi bukan sekadar jargon, melainkan kebutuhan. Perombakan ini seharusnya tidak berhenti sebagai “daftar nama baru”. Tetapi harapannya, Ia harus menjadi pintu masuk menuju reformasi birokrasi yang lebih luas.
Mungkin pernyataan itu muncul karena memang ada beberapa pekerjaan rumah besar yang masih menanti: yaitu mempercepat serapan anggaran secara berkualitas, menyelesaikan tunggakan honor dan hak pegawai, membangun budaya kerja yang disiplin dan responsif, membuka ruang komunikasi publik yang sehat.
Jika para pejabat baru mampu menjawab ini, maka langkah Baharuddin Siagian akan dikenang sebagai Bupati Batubara dan bapak perubahan, barang kali ini, pikiran ini tidak berlebihan.
Namun jika tidak, maka rotasi ini hanya akan menjadi catatan panjang dalam sejarah birokrasi tanpa dampak yang nyata.
Saat ini, masyarakat Batubara tentu berharap lebih dari sekadar pelantikan. Mereka menunggu perubahan yang bisa dirasakan, jalan yang diperbaiki, pelayanan yang cepat, dan pemerintah yang hadir, bukan sekadar terlihat.
Pada akhirnya, jabatan adalah amanah yang diuji setiap hari, bukan saat dilantik. Dan dari ruang-ruang kantor pemerintahan itu, publik kini menunggu apakah ini awal kebangkitan birokrasi Batubara, atau sekadar babak baru dari cerita lama?, ****Zn
