Zulnas.com, Batubara — Wacana pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali mendapat perhatian publik. Menanggapi hal tersebut, Ketua Harian DPD IPK Kabupaten Batubara, Basri Saragih, SE, menegaskan bahwa gagasan ini bukanlah lahir dari kepentingan politik sesaat, melainkan hasil dari kajian akademis yang matang dan rasional.
“Perlu kita luruskan, bahwa usulan pemekaran Sumatera Pantai Timur bukanlah hasrat politik personal, termasuk yang dikaitkan dengan Baharuddin Siagian. Ini murni lahir dari kajian ilmiah yang mempertimbangkan aspek geografis, ekonomi, sosial, dan potensi daerah,” tegas Basri kepada zulnas.com, di Kecamatan Lima Puluh, Kamis 30 April 2026.
Menurutnya, wilayah yang direncanakan masuk dalam Provinsi Sumatera Pantai Timur, yang meliputi enam kabupaten/kota, memiliki kekuatan sumber daya alam yang sangat besar dan beragam. Mulai dari sektor perkebunan, perikanan, industri, hingga energi, semuanya menjadi fondasi kuat untuk menopang kemandirian daerah baru.
“Daerah ini dikenal sebagai lumbung perkebunan, khususnya kelapa sawit dan karet, yang tersebar di hampir seluruh wilayah kabupaten/kota. Belum lagi potensi hasil laut yang melimpah di sepanjang pesisir timur Sumatera. Ini bukan wilayah yang bergantung, tapi wilayah yang siap mandiri,” ujarnya.
Lebih jauh, Basri juga menyoroti keberadaan Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara sebagai salah satu keunggulan strategis yang tidak dimiliki daerah lain. Pelabuhan internasional yang berada di jalur perdagangan Selat Malaka ini diyakini mampu menjadi pintu gerbang ekonomi global.
“Pelabuhan Kuala Tanjung adalah aset luar biasa. Letaknya yang strategis di Selat Malaka menjadikannya sebagai salah satu pusat logistik dan perdagangan internasional. Ini akan menjadi tulang punggung ekonomi provinsi baru jika pemekaran terwujud,” jelasnya.
Selain itu, potensi pendapatan daerah dari sektor korporasi juga dinilai sangat menjanjikan. Banyak perusahaan besar yang beroperasi di kawasan ini, mulai dari industri pengolahan, energi, hingga perkebunan skala besar.
“Kontribusi perusahaan-perusahaan besar terhadap pendapatan daerah sangat signifikan. Ditambah dengan sektor perkebunan rakyat dan swasta yang terus berkembang, ini menjadi kekuatan fiskal yang cukup untuk mendukung pembentukan provinsi baru,” tambah Basri.
Ia menegaskan, pemekaran bukan sekadar membentuk wilayah administratif baru, tetapi merupakan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan, memperpendek rentang kendali pemerintahan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau kita bicara masa depan, maka pemekaran adalah bagian dari solusi. Dengan potensi yang dimiliki, Sumatera Pantai Timur sangat layak untuk berdiri sebagai provinsi baru yang kuat, mandiri, dan berdaya saing,” pungkasnya. (Dan).
