Kontroversi Stiker Keluarga Miskin: Warga Malu, Dinas Maju

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 7 Maret 2020 - 14:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Zulnas.com, Batubara — Pemasangan stiker dengan menggunakan kalimat keluarga miskin yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Batubara disejumlah kecamatan ditolak oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sementara, Dinas Sosial terus bergerak maju dengan memasang stiker keluarga miskin kerumah warga yang mendapat Program Keluarga Harapan (PKH) di Batubara.

Pemasangan labelisasi stiker keluarga miskin itu lantas menjadi kontroversi. Warga menolak karena beranggapan pemasangan stiker bertuliskan keluarga miskin itu tidak tepat, sementara dinas menyatakan stiker itu hanya bentuk edukatif.

Salah satu keluarga KPM warga Tanjung Tiram, Hariati (46) mengatakan agak keberatan rumahnya dipasang stiker miskin.

“Kalau saya tidak mau, rumah saya dilabeli rumah stiker miskin, bantuan PKH itukan untuk anak sekolah, anak saya semuanya sekolah, jadi ada bantuan dari pemerintah, yang sedikit membantu ekonomi keluarga. ” Cetusnya.

Dihadapan wartawan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batubara Ishak Liza meminta agar dapat menyampaikan pesan-pesan moral kepada masyarakat penerima manfaat di pelosok desa di Batubara

Baca Juga : Minimalisir Tak Tepat Sasaran, Ini ‘Jurus’ Dinas Sosial

Baca Juga :  Hingga Kini Baru 13 Caleg Terpilih Serahkan Tanda Terima LHKPN ke KPU Batu Bara

Lebih lanjut, iya juga mengatakan orang miskin pun punya harga diri. Jangan sampai yang warga benar-benar memang layak menerima justru mundur karena merasa malu rumahnya ditempel label atau stiker ‘KK Miskin’,” ujarnya.

Kepada pemerintah, ibu tiga anak itu berharap dapat melakukan cara- cara yang baik dengan menggunakan kalimat yang humanis tapi tidak mengurangi makna, seperti pada kalimat keluarga Pra sejahtera.

Dengan demikian, upaya dinas sosial untuk menggugah hati masyarakat yang tidak tepat sasaran itu dapat dilakukan dengan cara- cara yang santun dan bersahaja.

“Ya semoga saja ada cara lain yang bisa digunakan supaya tak melukai perasaan masyarakat. Cetus nya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Batubara melalui Dinas Sosial terus bergerak maju dengan memasang labelisasi (Stiker) ke rumah orang miskin di Batubara, menurut data dari Dinas Sosial ada 28 ribu KK yang tercatat di Kemensos RI sebagai keluarga penerima menfaat, atau keluarga miskin.

Baca Juga :  Ny. Maya Indriasari Zahir Lantik Bunda PAUD Kecamatan se Batubara
Kepala Pemerintah Kecamatan Talawi Mulyadi dan lurah Labuhan ruku Syahrul Ayadi mendampingi petugas PKH saat memasang stiker keluarga miskin didaerah nya. Jum’at 6/3/2020, (Ist/Facebook, dok.zulnas.com)

Baca Juga : 2020, Dinsos Batubara Targetkan 3500 Penerima PKH Mundur

Pada stiker yang dipasang tersebut, bertuliskan Keluarga Miskin Penerima Menfaat Bantuan Sosial, dan terlihat ada tanda Ceklis PKH atau Program Sandang.

Disebutkan, pemasangan akan dilakukan secara serentak mulai pada tanggal 2 maret, dan pelaksana pemasangan tersebut adalah pendamping PKH yang bertugas di kecamatan masing-masing. Termasuk juga pihak pemerintah kecamatan dan lurah.

Melihat kondisi lapangan, pada prinsipnya dalam pemasangan daftar nama PKM bantuan sosial di tempat umum dan pemasangan stiker atau cat label di Rumah KPM PKH maupun program bantuan sembako sangat didukung.

Hanya saja, pemasangan stiker atau cat label menggunakan istilah ‘Keluarga Miskin’ yang menjadi penolakan bagi warga setempat.

Masyarakat berharap pemerintah daerah dapat cara- cara baik dan lebih bijak lagi dengan tidak melukai hati dan perasaan masyarakat didaerah itu. ***

Follow WhatsApp Channel zulnas.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Datuk Kedatukan Lima Puluh Klaim Punya Bukti Hak Ulayat Sebelum HGU Terbit, Siap Buka Dokumen ke Publik
Menelusuri Jejak Panjang PT Socfindo Tanah Gambus: Dari Perkebunan Kolonial hingga Industri Sawit di Batubara
MAPEL Dorong Satgas Lingkungan dan Evaluasi Pemilik HGU di Batubara
150 Hektare Lahan Cabai Terendam, Petani Gambus Laut Terancam Gagal Panen Diduga Akibat Pengalihan Aliran Sungai
Menelusuri Jejak HGU Perkebunan di Kabupaten Batubara (I)
Mampukah Pansus Plasma 20 Persen Di Implementasikan?
Prof O.K. Saidin: Plasma Harus Jadikan Masyarakat Mitra, Bukan Sekadar Penonton
Pansus Plasma DPRD Batubara Temui Kementan dan ATR/BPN bersama 3 Lembaga Pendamping

Berita Terkait

Jumat, 7 Agustus 2026 - 10:42 WIB

Menelusuri Jejak Panjang PT Socfindo Tanah Gambus: Dari Perkebunan Kolonial hingga Industri Sawit di Batubara

Jumat, 7 Agustus 2026 - 08:42 WIB

MAPEL Dorong Satgas Lingkungan dan Evaluasi Pemilik HGU di Batubara

Kamis, 6 Agustus 2026 - 20:52 WIB

150 Hektare Lahan Cabai Terendam, Petani Gambus Laut Terancam Gagal Panen Diduga Akibat Pengalihan Aliran Sungai

Kamis, 6 Agustus 2026 - 10:00 WIB

Menelusuri Jejak HGU Perkebunan di Kabupaten Batubara (I)

Kamis, 6 Agustus 2026 - 08:09 WIB

Mampukah Pansus Plasma 20 Persen Di Implementasikan?

Berita Terbaru

LABUHANBATU

Di Balik Gerobak Sederhana,Ada Hati Ibu yang Tak Pernah Menyerah

Sabtu, 8 Agu 2026 - 13:00 WIB

LABUHANBATU

Bupati Dan Kapolres Labusel Dukung PWI Perkuat Informasi Publik

Jumat, 7 Agu 2026 - 22:23 WIB