Zulnas.com, Batubara — Menanggapi pernyataan yang disampaikan Ketua DPD Bapera Kabupaten Batubara terkait kondisi infrastruktur jalan, Ketua Harian IPK Kabupaten Batubara, Basri Saragih, SE, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melihat persoalan pembangunan secara objektif, proporsional, dan konstruktif.
Menurut Basri Saragih, kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, kritik yang baik adalah kritik yang disertai solusi, data, dan semangat membangun, bukan sekadar menonjolkan kekurangan tanpa melihat upaya yang sedang dilakukan pemerintah.
“Kita menghormati setiap kritik yang disampaikan sebagai bagian dari kontrol sosial. Namun kita juga harus jujur bahwa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara saat ini sedang berjalan. Tidak mungkin seluruh persoalan yang menumpuk selama bertahun-tahun dapat diselesaikan dalam waktu singkat,” ujar Basri Saragih, di Lima Puluh, Minggu 21 Juni 2026.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten semata, melainkan merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga pemerintah desa sesuai kewenangan masing-masing.
“Prinsip pembangunan itu berjenjang. Ada jalan nasional yang menjadi tanggung jawab pusat, jalan provinsi yang menjadi kewenangan provinsi, jalan kabupaten yang ditangani pemerintah daerah, dan jalan desa yang menjadi bagian dari kewenangan pemerintahan desa. Karena itu, masyarakat juga perlu memahami batas-batas kewenangan tersebut agar penilaian terhadap pembangunan menjadi lebih objektif,” katanya.
Basri menilai bahwa di bawah kepemimpinan Bupati Batubara Baharuddin Siagian, pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen untuk memperbaiki berbagai sektor pelayanan publik, termasuk infrastruktur. Meskipun masih terdapat kekurangan, menurutnya hal itu merupakan tantangan yang harus diselesaikan bersama, bukan dijadikan bahan untuk membangun pesimisme di tengah masyarakat.
Secara argumentatif, Basri menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari apa yang belum selesai, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah memiliki komitmen, perencanaan, dan langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan yang ada.
“Kita harus adil dalam menilai. Jika ada jalan yang rusak, memang harus disampaikan. Tetapi kita juga harus melihat ruas-ruas jalan yang sudah diperbaiki, program pembangunan yang sedang berjalan, serta keterbatasan anggaran yang harus dibagi ke berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pelayanan sosial lainnya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang dipenuhi saling menyalahkan, melainkan demokrasi yang menghadirkan dialog, partisipasi, dan solusi.
“Mari kita bangun budaya kritik yang konstruktif. Berikan masukan kepada pemerintah, tunjukkan titik-titik persoalan yang harus diprioritaskan, dan kawal bersama pelaksanaannya. Dengan cara itu, demokrasi akan menghasilkan perbaikan, bukan sekadar perdebatan yang tidak berujung,” tegas Basri.
Menurutnya, pemerintah daerah dan masyarakat sesungguhnya berada pada tujuan yang sama, yaitu mewujudkan Batubara yang maju, infrastruktur yang semakin baik, pelayanan publik yang berkualitas, dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat.
“Kami dari IPK Batubara mendukung pemerintahan Baharuddin Siagian untuk terus bekerja dan melakukan percepatan pembangunan. Pada saat yang sama, kami juga mendorong masyarakat untuk terus memberikan kritik dan masukan yang objektif, karena pembangunan daerah adalah tanggung jawab bersama. Batubara tidak akan maju hanya dengan kritik, tetapi juga dengan kolaborasi, partisipasi, dan semangat membangun dari seluruh elemen masyarakat,” pungkas Basri Saragih. (Dan).
