Zulnas.com, Batubara — Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Batubara Diky Oktavia, SH,MHum mengatakan dirinya tegak lurus dalam menangani suatu perkara. Bahkan, dia mengaku bersedia menerima siapa saja dalam hubungan kerja di instansi yang dipimpinnya.
Hal tersebut dikatakan Diky Oktavia, SH,MHum saat menerima Audiensi kelompok wartawan Warung Apresiasi Pers (Wapres) diruang kerjanya, Kamis (11/7/24).
“Biasanyakan banyak pejabat yang alergi sama wartawan, tapi kalau saya tidak, justru saya heppy dan bisa berbaur dengan teman-teman wartawan,” tegas Diky Oktavia didampingi Kasi Intel Doni Harahap.
Dalam melakukan tugas-tugas liputan, kata Diky, dirinya sudah terbiasa behubungan dengan teman-teman jurnalis, baik saat bertugas disini maupun diluar daerah.
![](https://zulnas.com/wp-content/uploads/2024/07/17206800941317929462037263353817_copy_800x517.jpg)
“Kan, kalau di gedung KPK itu, kalau mau konprensi pers kan rame itu wartawan didepan, minta statemen dan keterang. Kita siap kayak gitu digedung ini, didepan itu, tapi harus ada etika ya,” tegasnya sembari mengatakan, sebelum kedia, kordinasi dulu ke bagian Intel Doni Harahap.
Terkait penanganan kasus dugaan perkara korupsi yang kini telah masuk tahap penyidikan oleh pihaknya, dirinya juga siap memberikan keterangan berbagai hal tersebut.
“Seperti perkembangan kasus yang kini ditangani soal dugaan korupsi Software di Disdik, kami terus terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi, kawan-kawan boleh bertanya apa saja seputar perkembangan perkaranya,” ujarnya menyilahkan.
Lebih lanjut dia mengatakan, Kasus dugaan korupsi pengadaan software literasi digital di Dinas Pendidikan Batubara Tahun Anggaran 2021, masih terus dalam proses penyidikan di Kejari Batubara. Pemeriksaan berlangsung sejak Senin 8 s/d Kamis 11 Juli 2024.
Sejumlah pihak, katanya, sudah diperiksa mulai kepala sekolah, Pihak dinas, rekanan, dan bahkan Kejari Batubara telah menurunkan tenaga ahli dibidang IT untuk mengumpulkan keterangan-keterangan terkait kasus tersebut.
“Nanti setelah semua diperiksa, mulai dari kepala sekolah, PPTK, PPK, bendahara hingga Kuasa Pengguna Anggaran KPA akan kita mintai keterangan untuk menyimpulkan perkara tersebut,” tegas dia. ****Zn