Zulnas.com.Batubara — Sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya Jawa Melayu Batak (Jambak) melakukan aksi unjukrasa ke kantor Bupati Batubara, Rabu (29/05/2019).  Dalam aksinya, masaa Jambak mengkritisi sejumlah kebijakan Bupati yang baru berumur lima bulan itu.

Massa juga meminta kepada Bupati Batubara Ir Zahir-Oky dalam menjalankan roda pemerintahan agar tidak mendengarkan ‘lagu’ permintaan (request) dari beberapaa pihak-pihak yang mau mempengaruhi hak prerogatif Bupati selama menjalankan kebijakan didaerah.

“Kami sayang sama pak Bupati. Sebab kami tidak ingin Batubara di obok-obok dan terkotak-kotak hingga mempengaruhi roda pembangunan percepatan didaerah”, Ujar kordinator Aksi Muhammad Syafri dan Asro Hasibuan secara bergantian.

Mereka mencermati, beberapa oknum yang tidak punya jabatan struktural justru mendapat pasilitas yang diduga menggunakan dana APBD Batubara. Diantaranya, penempatan rumah dinas pejabat yang notabene tidak punya regulasi yang jelas dihuni oleh oknum SS.

Tak hanya sampai disitu, mereka juga memandang perlu adanya ketegasan dari kepala daerah prihal urusan pemerintahan. Hal-hal yang krusial dalam menempatkan pejabat baik Pjs Kepala Desa (Kades) dan mutasi pegawai dijajaran pemda setempat, mereka ingin pejabat yang diangkat linier dengan latar belakang pendidikannya.

“Jabatan Bupati itukan jabatan politik, Bupati dipilih rakyat, bupati juga punya asisten dalam pemerintahan baik urusan ekonomi, pembangunan dan kebijakan strategis lainnya”, ujar Muhammad SyafriSyafri sembari menyebutkan bupati punya kewenangan menentukan kebijakan didaerah.

Adapun beberapa nama yang mereka kritisi dalam pemerintahan Zahir- Oky adalah, Syaiful Syafri Sipahutar, Arham dan beberapa nama lainnya.

Menjawab aksi itu, Asisten administrasi umum, Attaruddin, yang menerima perwakilan pengunjuk rasa mengatakan akan menyampaikan tuntutan pengunjuk rasa ke Bupati Batubara.

“Akan saya fasilitasi, cuman habis Raya lah ya,” pungkas Attaruddin. ****Zn