Diduga Mark-up, BPK Diminta Audit Proyek Normalisasi Tanjung Tiram

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 17 Januari 2019 - 15:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Batubara,zulnas.com – Tak puas dengan hasil pekerjaan proyek normalisasi saluran drenase di jalan Merdeka Kecamatan Tanjung Tiram membuat sejumlah warga kecewa. Salah seorang warga yang kecewa itu bernama Muhammad Dian.

Muhammad Dian mengaku, proyek normalisasi yang dianggarkan dalam anggaran APBD Tahun 2018 sebesar 1,5 Milyar itu terlalu besar, semantara hasil pekerjaan realisasi dilapangan itu terlihat hanya sebatas membuag sampah dan kotoran tinja saja.

“Anggaran proyek itu diduga mark-up, perlu diaudit BPK, sebab, pekerjaan yang hanya membersihkan parit dan kotoran sampah, kalau hanya itu bisa dilakukan dengan cara gotong royong, kok malah dianggarkan sampai milyaran rupiah”, ujar Dian di Tanjung Tiram, kamis (17/01).

Baca Juga :

1. Proyek 1,5 M Normalisasi Saluran Drenase Jalan Merdeka Tanjung Tiram Diharapkan Dapat Menjadi Solusi Banjir.

2. Pekerjaan Normalisasi Tak Profesional

Baca Juga :  Pesan Bupati, Suasana Pendemi Lingkungan Sekolah Harus Bersih

Dia menjelaskan, setelah selesainya pekerjaan proyek normalisasi itu, jalan merdeka Tanjung Tiram masih tetap kelihatan kumuh. Apalagi, sisa matrial proyek itu masih banyak berserak, kemudian, masih banyak juga turap yang pecah belum dirapikan kembali.

“Coba abang lihat sendiri, masih banyak tumpukan matrial yang belum dibersihkan. Pada bagian turap yang dipecahkan pun tidak dirapikan, jadi keliahatan tidak indah”, kata Dian.

Ketika ditanya soal anggaran, ia malah menduga proyek itu kebesaran anggaran (mark-up) kalau dikerjakan serius, katanya, lima ratus juta tak habis, malah kok anggarannya luar biasa besar.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), katanya, diminta untuk turun langsung mengaudit anggaran pekerjaan normalisasi itu, sebab, dari awal gonjang – ganjingnya mengenai konsultan pengawas, ia sudah menduga, proyek itu mark-up.

Baca Juga :  Perda RTRW Batubara Ditinjau Ulang

Sebelumnya, Sultan Amiruddin mengaku kecewa tugasnya sebagai konsultan pengawas yang tidak difungsikan oleh rekannya, ia berjanji akan mempersoalkan proyek normalisasi itu ke pihak penegak hukum.

Kemudian Sultan juga protes soal anggaran pemasangan jembatan pendek, sebab, dalam Rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan pemasangan jembatan penghubung ke setiap jalan sudah ada anggarannya, tapi kok tidak dikerjakan, malah masih menggunakan jembatan lama.

Terpisah, Plt Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan (PUP) Batubara Yunus SY saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler kamis (17/01) sekira pukul 15.00 Wib tidak diangkat, ketika dihubungi via Whatsapp juga tidak dijawab. ****Zn

Follow WhatsApp Channel zulnas.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pansus Plasma DPRD Batubara Temui Kementan dan ATR/BPN bersama 3 Lembaga Pendamping
Daftar Nama-Nama Pemilik HGU Kebun di Batubara, Pansus Plasma DPRD Inventarisasi 13 Perusahaan
Pansus Plasma DPRD Batubara Mulai Bongkar Data 13 Perusahaan HGU, Siapkan Rekomendasi Tegas Soal Hak Kebun Masyarakat
Sidang Tipikor DAK Jalan Batubara, Usron Divonis 3 Tahun Penjara
Dugaan Konflik Kepentingan Wartawan yang Merangkap ASN dan PPPK, Kominfo Perlu Evaluasi Menyeluruh
TKD Masuk Kas Daerah, Ini kata Wabup Syafrizal saat terima Kunker Mendagri
Enam Belas Bulan Mengabdi di Batubara, AKBP Doly Nelson: Saya Mendapat Banyak Berkat di Daerah Ini
Bupati Baharuddin Nikmati Indomie Campur Udang Vaname Usai Panen Raya

Berita Terkait

Sabtu, 18 Juli 2026 - 08:14 WIB

Daftar Nama-Nama Pemilik HGU Kebun di Batubara, Pansus Plasma DPRD Inventarisasi 13 Perusahaan

Sabtu, 18 Juli 2026 - 07:59 WIB

Pansus Plasma DPRD Batubara Mulai Bongkar Data 13 Perusahaan HGU, Siapkan Rekomendasi Tegas Soal Hak Kebun Masyarakat

Jumat, 17 Juli 2026 - 20:55 WIB

Sidang Tipikor DAK Jalan Batubara, Usron Divonis 3 Tahun Penjara

Jumat, 17 Juli 2026 - 18:01 WIB

Dugaan Konflik Kepentingan Wartawan yang Merangkap ASN dan PPPK, Kominfo Perlu Evaluasi Menyeluruh

Rabu, 15 Juli 2026 - 20:08 WIB

TKD Masuk Kas Daerah, Ini kata Wabup Syafrizal saat terima Kunker Mendagri

Berita Terbaru