Zulnas.com, Batubara — Pemerintah Kabupaten Batubara nampaknya mulai merespon kondisi banjir yang dialami petani cabai dan memastikan masyarakat tidak akan dibiarkan menanggung sendiri dampak pembangunan Bendung Sidalu Dalu di Kecamatan Air Putih.
Bupati Batubara Dr. H. Baharuddin Siagian menegaskan, meski proyek tersebut berada dalam kewenangan PSDA Provinsi Sumatera Utara, Pemkab Batubara tetap akan melakukan mitigasi terhadap masyarakat yang terdampak pengalihan debit air di hilir Sungai Gambus Laut.
“Saya paham betul Bapak/Ibu dirugikan. Sebagai Bupati, saya tidak akan tinggal diam. Pemkab Batubara hadir untuk memastikan masyarakat terdampak segera mendapat mitigasi, mulai inventarisasi, bantuan bibit hingga pendampingan,” ujar Baharuddin usai Upacara HUT ke-81 RI di halaman Kantor Bupati Batubara, sebagaimana dilansir Sumut pos, Jum’at, (21/8/2026).
Baharuddin mengatakan, Pemkab Batubara terus berkomunikasi dengan PSDA Sumut dan UPT Bah Bolon agar pembangunan Bendung Sidalu Dalu segera diselesaikan secara permanen. Menurutnya, proyek tersebut memiliki manfaat besar bagi pertanian Batubara, namun dampak selama proses pembangunan tetap harus diminimalkan.
Bendung Sidalu Dalu ditargetkan mendukung pengairan sekitar 1.460 hektare lahan pertanian di lima desa. Bahkan, sistem irigasi yang terhubung dengan Bendung Sumanggar secara keseluruhan menopang sekitar 10.000 hektare areal persawahan di Batubara.
Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Batubara, Hendra, mengatakan pihaknya telah menurunkan tim untuk melakukan inventarisasi dampak banjir terhadap petani.
“Tim tengah turun ke lapangan melakukan inventarisasi dampak pada masyarakat petani di sana,” katanya, Rabu (19/8/2026).
Potensi Ekonomi Rp750 Miliar
Hendra menjelaskan, apabila sistem irigasi berjalan optimal, kawasan tersebut berpotensi menjadi salah satu penopang ketahanan pangan sekaligus penggerak ekonomi petani.
Dengan asumsi produktivitas tujuh ton gabah per hektare dan harga sekitar Rp6.500 per kilogram, nilai produksi dari 1.460 hektare diperkirakan mencapai sekitar Rp66 miliar dalam satu musim tanam. Jika dapat ditanam dua kali setahun, potensinya sekitar Rp132 miliar per tahun dari kawasan tersebut.
Sementara, jika seluruh jaringan yang menopang sekitar 10.000 hektare berfungsi optimal, nilai ekonomi pertanian tentu jauh lebih besar.
“Kalau 1.460 hektare ini aman airnya dan produktif, begitu juga bendung pembagi di Sumanggar/Tanjung Muda lancar yang mengairi 10.000 hektare, sudah barang tentu ini bisa menjadi lumbung pangan sekaligus penggerak ekonomi petani kita,” ujar Hendra.
Bukan Hanya Petani yang Terdampak
Persoalan pengalihan debit air juga menjadi perhatian karena dampaknya disebut dirasakan masyarakat lainnya, termasuk nelayan di Kuala Indah.
Sebelumnya, anggota DPRD Sumatera Utara Ir. Yadhi Khoir Harahap, MBA, turut menyoroti kondisi nelayan yang disebut mengalami kesulitan akibat aliran air ke kawasan muara tidak berjalan optimal.
Karena itu, pembangunan Bendung Sidalu Dalu menghadapkan pemerintah pada dua kepentingan yang harus berjalan bersamaan: menyelesaikan proyek strategis untuk kepentingan pertanian jangka panjang sekaligus melindungi masyarakat yang terdampak selama proses pembangunan.
Pemkab Batubara kini mendorong percepatan pembangunan bendung secara permanen, sementara inventarisasi kerugian masyarakat terus dilakukan.
Bagi pemerintah, bendung tersebut diharapkan menjadi investasi jangka panjang bagi pertanian. Namun bagi warga yang saat ini terdampak, penyelesaian persoalan banjir merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda.
Proyek boleh membawa harapan besar bagi masa depan pertanian Batubara, tetapi masyarakat yang terdampak hari ini juga harus mendapat perlindungan hari ini. (Lae).
