Zulnas.com, Batubara — Wacana pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, bukan sekadar obrolan pinggiran, tetapi telah masuk ke ruang resmi pemerintahan Sumut. Dalam forum Musrenbang Sumut 2027, Bobby Nasution secara terbuka menyinggung adanya gerakan pembentukan provinsi baru yang diinisiasi oleh Baharuddin Siagian, Rabu 22 April 2026.
Pernyataan itu tidak berdiri di ruang hampa. Ia datang bersamaan dengan rencana strategis pembangunan kawasan industri di Kabupaten Batubara. Namun, Bobby memberi sinyal tegas jika wilayah tersebut benar-benar mengarah pada pemekaran, maka komitmen pembangunan bisa ikut berubah arah.
Sebuah pernyataan yang jika dibaca secara politik bukan sekadar candaan, melainkan pesan berlapis bahwa pembangunan dan stabilitas wilayah adalah dua hal yang saling terkait dan tak bisa dipisahkan.
Di titik ini, politik menunjukkan wajah aslinya tidak selalu frontal, tapi penuh kode. Bobby juga mengingatkan soal realitas fiskal. Ketergantungan Batubara terhadap transfer pusat yang masih dominan menjadi catatan penting.
Dalam logika pemerintahan, pemekaran bukan hanya soal semangat identitas atau perluasan wilayah, melainkan soal kemampuan berdiri di atas kaki sendiri. Pesan ini sejalan dengan garis kebijakan nasional yang disampaikan Tito Karnavian tentang moratorium pemekaran bahwa bukan hanya pemekaran yang perlu dipikirkan, tetapi juga kemungkinan penggabungan daerah jika dianggap tidak efisien.
Namun di luar forum resmi, gelombang politik bergerak dengan cara yang berbeda. Ia hidup di ruang-ruang narasi, di media, di percakapan publik, dan di pernyataan tokoh-tokoh politik. Salah satu yang menarik perhatian adalah sikap Zahir yang secara terbuka mendukung Baharuddin Siagian, bahkan mendorongnya ke arah posisi yang lebih tinggi Gubernur Sumatera Pantai Timur.
Di sinilah wacana mulai berubah menjadi dinamika. Politik, seperti yang sering diibaratkan, memang seperti laut. Permukaannya bisa tampak tenang, tetapi di bawahnya arus bergerak liar, saling tarik-menarik kepentingan.
Dukungan Zahir bukan sekadar ekspresi personal, tetapi bisa dibaca sebagai bagian dari orkestrasi wacana membangun opini, menguji respons publik, sekaligus menanam benih legitimasi sejak dini.
Pertanyaannya, apakah ini aspirasi murni atau konstruksi politik? Jika semua suara terdengar serempak dalam waktu bersamaan, publik tentu berhak bertanya siapa yang sedang memainkan peran utama? Apakah ini gerakan organik dari masyarakat enam kabupaten/kota yang digadang-gadang akan masuk dalam provinsi baru, atau justru lebih banyak digerakkan oleh elite?
Di sisi lain, realitas menunjukkan bahwa antusiasme daerah lain belum sepenuhnya terlihat. Ini menjadi catatan penting. Sebab, pemekaran wilayah tidak bisa berdiri hanya pada satu atau dua figur. Ia membutuhkan konsensus luas, kesiapan struktural, dan legitimasi sosial yang kuat.
Dalam konteks ini, dukungan terhadap Baharuddin sebagai calon gubernur terasa seperti “melompat satu bab ke depan”. Wacananya sendiri belum matang, tetapi figur pemimpinnya sudah mulai diproyeksikan. Sebuah langkah yang dalam politik bisa dibaca sebagai strategi percepatan, tetapi juga berisiko dianggap terlalu dini.
Direktur Lembaga Kajian Pembangunan Indonesia (LKPI) Irwansyah Nasution, melihat fenomena ini sebagai dinamika yang wajar namun perlu dicermati dengan jernih.
Menurutnya, wacana pemekaran selalu memiliki dua wajah idealisme pembangunan dan kepentingan kekuasaan.
“Ide pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur tidak bisa langsung disederhanakan sebagai ambisi politik semata. Ada realitas ketimpangan pembangunan, ada kebutuhan percepatan ekonomi kawasan pesisir. Tapi di saat yang sama, kita juga tidak boleh menutup mata bahwa setiap wacana besar pasti mengundang kepentingan politik di dalamnya,” ujarnya.
Irwansyah menilai, pernyataan Bobby Nasution justru menjadi pengingat penting agar diskursus tidak melompat terlalu jauh.
“Yang disampaikan Gubernur itu bukan penolakan, tapi penegasan bahwa ada prasyarat yang harus dipenuhi. Kemandirian fiskal, kesiapan infrastruktur, hingga kapasitas birokrasi. Kalau ini belum kuat, pemekaran justru berpotensi menjadi beban baru, bukan solusi,” katanya.
Ia juga menyoroti munculnya dukungan politik yang terlalu cepat terhadap figur calon gubernur.
“Ketika provinsinya saja masih sebatas wacana, lalu sudah muncul figur gubernurnya, ini bisa menimbulkan kesan bahwa arah gerakan menjadi bias. Seolah-olah pemekaran itu kendaraan, bukan tujuan. Padahal seharusnya terbalik tujuan dulu diperjelas, baru bicara siapa yang memimpin,” tegasnya.
Namun demikian, Irwansyah tidak menutup kemungkinan bahwa wacana ini akan terus berkembang.
“Isu seperti ini tidak akan mati begitu saja. Selama ada aktor yang menjaga api wacananya, selama ada ruang komunikasi politik, maka ia akan terus bergulir. Tinggal nanti, apakah ia berhenti sebagai riak atau benar-benar menjadi gelombang besar,” tambahnya.
Pada akhirnya, publik berada di posisi paling menentukan. Apakah wacana ini akan berlabuh menjadi kebijakan, atau sekadar menjadi bagian dari dinamika politik musiman, sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat melihat urgensinya.
Sebab dalam politik, panggung selalu tersedia. Tapi tidak semua aktor benar-benar siap tampil.
Dan seperti laut yang tak pernah benar-benar diam, arah gelombang Sumatera Pantai Timur kini masih menunggu apakah akan menjadi arus besar perubahan, atau hanya ombak yang pecah sebelum sampai ke daratan. ****
