Zulnas.com, Batubara — Puluhan rekanan kontraktor melakukan aksi demo di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan kantor Bupati Batubara terkait proyek Anggaran APBD Tahun 2023.
Kehadiran mereka meminta proyek yang mereka kerjakan pada tahun terakhir masa jabatan kepemimpinan Bupati Batubara Zahir ini segera dibayar, Kamis (6/6).
Pantauan Zulnas.com, dihalaman kantor Bupati, aksi demo terdiri Darma Sembiring, Muhammad Syafi’i dan Ketua Asosiasi Perusahaan Batubara Khairul Ch dan Zulkifli Has.
Dalam aksinya, Muhammad Syafi’i mendesak agar pemerintah Kabupaten Batubara segera membayarkan proyek yang sudah dikerjakan pihak rekanan selama Tahun Anggaran 2023.
“Massa pekerjaan sudah selesai, hasilnya juga sudah dinikmati oleh masyarakat Batubara, tetapi uang rekanan tidak dicairkan, Pemkab Batubara berhutang kepada masyarakat,” tegas mereka secara bergantian dalam aksinya.
Sementara itu, Khairul Ch mengatakan proyek pembangunan kantor Bupati Batubara sudah selesai dikerjakan, dan hasilnya juga sudah dinikmati Pemerintah Kabupaten Batubara.
Sementara, mereka, kata Khairul selaku pekerja yang menyelesaikan kantor Bupati Batubara semasa Bupati Zahir itu tidak dibayarkan uangnya.
“Kewajiban kami sudah dilaksanakan, sekarang kami menuntut hak kami untuk segera dibayarkan,” kata Khairul Ch dalam orasinya.
cek Video Aksi dibawah : https://www.facebook.com/share/v/6anMSprqEEvST3VC/?mibextid=oFDknk
Lebih kurang dua jam masa menggelar aksi didemo, mulai dari kantor BKAD Batubara dan Kantor Bupati Batubara. Kemudian diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Norma Deli Siregar.
“Kami meminta kepada adek- adek untuk tetap sabar dan tenang. Pj Bupati Batubara Nizhamul sedang ada rapat dengan Forkopimda di Asahan, nanti saya akan bicarakan,” kata Sekda Norma Deli Siregar.
Kendati demikian pengunjukrasa tetap ngotot agar mereka bisa dipertemukan kepada Pj. Bupati Batubara. Namun setelah berunding dengan Sekda, akhirnya, Norma meminta pengunjukrasa untuk mengutuskan deligasinya tiga orang di membahas lebih lanjut.
Baca : Lirik Pajak Sektor Kebun, Begini Jurus Mei Linda Meningktakan PAD Batubara
“Apa kalian tidak percaya sama saya?, saya paham persoalannya. Inikan ada ketentuan dan regulasi, jadi tetap sabar,” pintanya.
Aksi kemudian sempat memanas, karena salah seorang rekanan, mulai emosi dan tarik-tarikan dengan petugas Satpol PP, tetapi akhirnya tetap terkendali, mereka kemudian berdelegasi kedalam membahas lebih lanjut.
Terpisah, salah seorang anggota DPRD Batubara saat dimintai keteranganya terkait tentang regulasi pembayaran uang proyek APBD Tahun 2023 mengaku persoalan tersebut memang sedikit agak rumit dan perlu kehati-hatian pemerintah dalam menyikapi terkait dengan penganggaran.
“Ini memang peroalan agak rumit, perlu kehati-hatian untuk menyikapi, apalagi terkait dengan penganggaran, jika tidak ada regulasi yang bisa membenarkan, jangan sampai membuat kebijakan yang salah,” tegas seorang anggota dewan, yang minta namanya dirahasiakan.
Dia mengatakan, peroalaan keuangan Pemerintah Batubara saat ini memang pada kondisi sulit, itu ditandai, kata dia, dengan ada beberapa proyek APBD Tahun 2023 yang tidak bisa dibayarkan dalam tahun bersamaan.
Sedangkan, untuk Tahun anggaran 2024, R APBD-nya sudah di bahas, dan tidak ada membahas anggaraan untuk membayar proyek rekanan tahun 2023. Jadi, kata dia, perlu kecermatan untuk menyikapi soal anggaran.
“Kalaupun misalnya dibayar, harus ada regulasinya, soalnya inikan masa bupati yang lama, Bupati yang baru juga tidak ada kewenangannya soal itu, lagian bukan masa dia,” tegasnya. (Dan).
