Zulnas.com, Batubara — Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Batubara menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) diaula kantor setempat, Selasa (25/5/2021) pagi. Dalam Diskusi Kelompok Terfokus itu, membahas konsep pelayanan publik sebagai ‘wajah baru’ era tranformasi birokrat sesuai dengan tuntutan tugas ASN sebagai pelayan publik.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, kepala BPPRD Batubara Rijali, Perwakilan PT. KIM Bahrum Jamil, tokoh Akademisi Erwan Effendi, Tokoh Pendidikan Ahmad Mujawir, tokoh masyarakat Fadli dan sejumlah penggiat Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) dan sejumlah wartawan daerah setempat.
Dalam pidatonya, Kepala BPPRD Batubara Rijali menuturkan pihaknya telah mempersiapkan draf khusus dalam menyusun standar operasional pelayanan publik. Dari konsep itu, dia menjelaskan dua hal penting yakni, konsep pelayanan dan pasilitas pendukung dalam pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wajib pajak dalam konteks pelayanan publik.
“Dalam forum Diskusi Kelompok Terfokus ini kami berharap dapat diberikan saran dan masukkan dalam rangka penerapan pelayanan publik yang lebih baik lagi kedepannya,” kata Rijali saat menyampaikan materi dialogis diruang kerjanya.
Untuk mendukung itu, Rijali mengakui minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) ASN sebagai problem dalam menjalankan tugas tersebut, meski demikian, pihaknya tetap menjalankan tugas secara profesional sesuai dengan maklumat ASN dalam menjalankan tugas terkait pelayanan publik.
“Untuk petugas penilik sendiri kami masih minim, namun kami sudah mempersiapkan angggaran untuk peningkatan kapasitas pegawai dalam menunjang pengetahuan terhadap tuntutan kerja tersebut,” katanya.
Tak hanya itu, pihaknya juga dalam waktu dekat akan meresmikan ruang pelayanan publik yang berada persis disebelah kantornya. Ruang tersebut akan dilengkapi dengan pasilitas dan peralatan pendukung, termasuk petugas dalam memberikan pelayanan prima terhadap konsumen sebagai wajib pajak.
Kepada wajib pajak, dalam kesempatan itu, Rijali menghimbau untuk dapat bekerjasama dengan baik dalam memberikan laporan perkembangan statistik usahanya. Dengan demikian, pihak petugas dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagai mitra dalam menunjang pendapatan daerah sebagai instrumen modal dasar dalam pembangunan infrastruktur didaerah.
“Kami mengharapkan kerjasama yang baik bagi mitra kerja sehingga data- data yang dibutuhkan tersebut dapat diambil seakurat mungkin untuk keperluan pendukung dalam membuat laporan wajib pajaknya,” kata Rijali.
Dalam FGD itu komunikasi aktif terbangun dua arah antara Nara sumber dan peserta sebagai tim verifikator, sejumlah saran dan masukan disampaikan Sebagai refresentatif untuk menunjang Konseptual SOP pelayanan publik. ***SA
