Zulnas.com, Batubara — Pertanyaan yang mendasar dari keputusan bupati Batubara Baharuddin Siagian yang merombak pejabat di Batubara adalah, Mampukah Birokrasi Keluar dari Kecepatan 40?
Perombakan pejabat yang kembali dilakukan Bupati Batubara, Baharuddin Siagian, bukan sekadar agenda rutin mutasi dan promosi jabatan. Di balik daftar nama yang dilantik, tersimpan pesan yang jauh lebih besar yaitu upaya membangun birokrasi yang mampu bergerak seirama dengan visi pembangunan yang diinginkan kepala daerah.
Sejak awal kepemimpinannya, Baharuddin Siagian tidak pernah menyembunyikan kegelisahannya terhadap ritme kerja sebagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bahkan dalam beberapa kesempatan, ia secara terbuka menyampaikan analogi yang kini menjadi perbincangan publik.
“Saya ingin lari 100, tetapi OPD masih berada di kecepatan 40.”
Pernyataan itu sesungguhnya bukan kritik terhadap individu tertentu, melainkan gambaran tentang tantangan birokrasi yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Batubara.
Di satu sisi, kepala daerah dituntut mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjawab harapan masyarakat yang semakin tinggi. Namun di sisi lain, kecepatan itu sering kali berhadapan dengan kultur birokrasi yang masih bergerak dalam ritme lama.
Bukan Sapu Bersih, Melainkan Evaluasi Bertahap
Yang menarik, Baharuddin tidak memilih pendekatan revolusioner dengan mengganti seluruh pejabat dalam waktu singkat.
Selama hampir dua tahun memimpin, ia justru terlihat menggunakan pendekatan yang lebih terukur. Ia memberi waktu kepada aparatur untuk bekerja, mengamati kinerja mereka, lalu melakukan evaluasi secara bertahap.
Langkah tersebut terlihat dari masih adanya beberapa posisi strategis yang hingga kini belum diisi pejabat definitif.
Seperti Dinas Pendidikan masih dipimpin pelaksana tugas. Badan Pendapatan Daerah juga belum memiliki kepala badan definitif. Sama hal nya dengan kepala BPBD Batubara yang masih di isi plt.
Fakta ini menunjukkan bahwa proses penataan birokrasi belum selesai. Pemerintah daerah masih berada dalam fase pencarian formasi terbaik untuk menjawab tantangan pembangunan ke depan.
Dalam perspektif manajemen pemerintahan, langkah tersebut dapat dibaca sebagai bentuk kehati-hatian. Baharuddin tampaknya ingin memastikan bahwa setiap kursi strategis diisi oleh orang yang tepat, bukan sekadar orang yang tersedia, atau pola ganti pemain.
Perombakan kali ini juga memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar: seperti apa sesungguhnya pejabat yang dibutuhkan Baharuddin Siagian hari ini? Apakah pejabat yang sekadar loyal? Ataukah pejabat yang memiliki integritas dan keberanian mengambil keputusan?
Pertanyaan ini menjadi relevan mengingat salah satu persoalan yang kerap menjadi sorotan adalah rendahnya serapan anggaran pada beberapa sektor.
Dalam banyak kasus, lambatnya serapan anggaran bukan semata persoalan teknis administrasi. Ada faktor lain yang sering menjadi pembicaraan di lingkungan birokrasi, yakni munculnya budaya terlalu berhati-hati hingga berujung pada ketidakberanian mengambil keputusan.
Akibatnya, program tertunda. Kegiatan terlambat dilaksanakan. Belanja daerah tidak terserap maksimal. Dan pada akhirnya, masyarakat yang dirugikan.
Padahal seorang pejabat publik telah diberikan berbagai fasilitas negara untuk mendukung tugasnya. Kendaraan dinas, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, hingga kewenangan administratif merupakan instrumen yang diberikan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
Karena itu, jabatan sesungguhnya bukan soal kenyamanan, melainkan soal keberanian memikul tanggung jawab.
Kinerja OPD dan Citra Bupati
Dalam sistem pemerintahan daerah, keberhasilan kepala daerah sangat bergantung pada kualitas para pembantunya.
Masyarakat tidak melihat siapa yang menandatangani dokumen di kantor dinas. Masyarakat tidak mengikuti rapat internal OPD. Yang mereka lihat adalah hasil. Jalan diperbaiki atau tidak. Pelayanan cepat atau lambat. Program berjalan atau hanya menjadi rencana.
Karena itu, ketika OPD bekerja lambat, yang pertama kali disorot publik biasanya adalah kepala daerah. Bupati dianggap tidak bekerja.
Padahal dalam banyak situasi, persoalan sesungguhnya berada pada level pelaksanaan. Inilah sebabnya mengapa konsolidasi birokrasi menjadi sangat penting.
Perombakan pejabat tidak hanya bertujuan mengisi jabatan kosong, tetapi juga memastikan bahwa seluruh perangkat daerah memiliki semangat yang sama dalam menjalankan visi pembangunan.
Jika membaca pola kepemimpinan Baharuddin Siagian selama hampir dua tahun terakhir, ada satu kesan yang mulai terlihat. Fase observasi perlahan mulai berakhir.
Masa ketika kepala daerah memberi kesempatan kepada aparatur untuk menunjukkan kapasitasnya tampaknya mulai bergeser menuju fase evaluasi dan akselerasi.
Perombakan yang dilakukan menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah sedang memasuki tahap baru. Tahap di mana ukuran utama bukan lagi loyalitas personal, melainkan kemampuan menghasilkan kinerja.
Bukan lagi sekadar mempertahankan jabatan, melainkan membuktikan manfaat dari jabatan itu sendiri.
Kini publik menunggu hasil dari konsolidasi tersebut. Apakah birokrasi Batubara benar-benar mampu meningkatkan kecepatannya?
Apakah serapan anggaran akan lebih baik?
Apakah pelayanan publik akan lebih responsif?
Dan yang paling penting, apakah mesin pemerintahan yang sedang dirapikan ini mampu berlari lebih cepat dari sebelumnya?
Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak diukur dari berapa banyak pejabat yang dilantik, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat.
Dan bagi Baharuddin Siagian, tantangan sesungguhnya bukan lagi merombak birokrasi, melainkan memastikan bahwa birokrasi yang telah dirapikan itu mampu meninggalkan kecepatan 40 dan benar-benar berlari menuju kecepatan 100. ****
