Zulnas.com, Batubara — Pernyataan mengejutkan datang dari mantan Bupati Batubara, Zahir. Dalam suasana santai bersama awak media di sebuah kafe di Kecamatan Air Putih, Selasa (21/4/2026), ia melontarkan doa yang langsung memantik perhatian publik: agar Bupati Batubara saat ini, Baharuddin Siagian, kelak menjadi Gubernur “Sumatera Pantai Timur”.
Pernyataan itu disampaikan Zahir dengan nada ringan namun penuh makna. Ia bahkan mengajak awak media yang hadir untuk turut mengamini doanya.
“Kita doakan Bapak Baharuddin Siagian jadi Gubernur Sumatera Timur. Kemudian kita doakan juga bapak Muslim Simbolon jadi Ketua DPRD Provinsi Sumatera Pantai Timur,” ucap Bupati Batubara Periode 2018 – 2023 itu.
Suasana pun seketika cair. Zahir tampak tersenyum, menadah tangan, lalu bergegas meninggalkan lokasi. Namun di balik kesan santai itu, pernyataan tersebut memunculkan tanda tanya: apakah sekadar gurauan, atau isyarat politik yang lebih dalam?
Video yang berdurasi 44 detik ucapan Doa yang disampaikan Eks mantan Bupati Batubara Zahir tersebut kemudian beredar di sejumlah group.
Wacana Lama yang Kembali Menguat
Seperti diketahui, hingga saat ini Provinsi Sumatera Pantai Timur belum terbentuk. Namun, wacana pemekaran wilayah ini kembali menguat dalam beberapa waktu terakhir, terutama di kalangan elit politik daerah.
Gagasan tersebut bahkan sempat dibahas dalam pertemuan tokoh-tokoh daerah yang difasilitasi oleh Baharuddin Siagian pada 13 April 2026 di Aula Kantor Bupati Batubara. Pertemuan itu mengangkat rencana pembentukan provinsi baru yang kerap disebut sebagai “Aslab”.
Wilayah yang digadang-gadang masuk dalam provinsi ini meliputi: Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Secara geografis dan ekonomi, kawasan pesisir timur ini memang memiliki karakter yang berbeda dibanding wilayah lain di Sumatera Utara.
Antara Harapan dan Realitas
Wacana pemekaran bukan hal baru. Namun pertanyaan mendasar tetap mengemuka: apakah gagasan ini telah melalui kajian matang sesuai ketentuan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, atau masih sebatas dinamika politik untuk menarik perhatian pemerintah pusat?
Di satu sisi, pemekaran sering dipandang sebagai solusi untuk mempercepat pembangunan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain, tanpa perencanaan yang kuat, pemekaran justru berpotensi menimbulkan persoalan baru, baik dari sisi fiskal maupun tata kelola pemerintahan.
Secara historis, kawasan pesisir timur Sumatera memang pernah memiliki identitas administratif tersendiri pada masa kolonial, dikenal sebagai Keresidenan Sumatera Timur. Wilayah ini berkembang sebagai pusat pelabuhan, perkebunan, dan perdagangan, dengan kota-kota seperti Lima Puluh, Kisaran, Tanjung Balai, hingga Rantau Prapat sebagai penggerak ekonomi regional.
Isyarat Politik di Balik Doa?
Pernyataan Zahir meski terkesan sederhana tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik lokal yang tengah berkembang. Doa tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk dukungan, sindiran halus, atau bahkan sinyal awal konfigurasi politik jika wacana provinsi baru benar-benar terwujud.
Yang jelas, satu kalimat dari seorang mantan kepala daerah telah berhasil menghidupkan kembali diskursus lama tentang masa depan wilayah pesisir timur Sumatera, dan siapa yang akan memimpin jika provinsi itu benar-benar lahir. (Dan).
