Zulnas.com, Batubara — Ada-ada saja modus kegiatan dimasa pandemi. Meski pemerintah menekankan kepada daerah untuk lebih efisien dalam penggunaan anggaran, namun masih saja terjadi inflasi.
Seperti halnya, ratusan Kepala Desa di Kabupaten Simalungun menggunakan Dana Desa untuk pelatihan Life Skill Tata Boga dengan jasa pihak ketiga.
Pelatihan dengan sasaran ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tersebut digelar selama 5 hari 1 malam, dimulai 3 sampai 7 Desember 2021 bertempat di Hotel Grand Orri Berastagi, Kabupaten Karo.
Informasi yang berhasil dihimpun, setiap kepala desa diwajibkan membayar 13 juta rupiah dengan mengutus dua peserta yang terdiri dari ibu PKK.
Rinciannya, per peserta dari setiap Desa diwajibkan untuk mentrasfer duit dari dana desa sebesar 6,5 juta X 2 orang = Rp 13 juta ke rekening pribadi 1097-01-000437-56-4 atas nama Amansyah Putra yang mewakili Lembaga Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Putra Bangsa sebagai penyelenggara.
Informasi yang dihimpun media, ada sebanyak 85 % dari jumlah total 358 Desa di Simalungun yang diwajibkan mengikuti acara ini, dana desa yang habis untuk melaksanakan acara ini, hinga menelan kurang lebih mencapai sebesar Rp 5 miliar.
Dengan rincian, per peserta kepala desa diwajibkan mentrasfer uang sebesar enam juta setengah ke rekening pribadi pihak jasa ketiga bernama Armansyah Putra dari Lembaga Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Putra Bangsa.
Seorang aparatur desa yang enggan disebut namanya mengatakan kegiatan titipan dinas tersebut timbul dalam APBDes perubahan yang diselipkan dalam pos kegiatan anggaran pelatihan untuk perempuan. Rata-rata desa menganggarkan 14 sampai 15 juta rupiah.
“Kami pun bingung mau macemana lagi, soalnya udah perintah dari sana (pihak dinas) wajib ikutlah,” katanya, sabtu (04/12/2021).
Mengkonfirmasi dugaan program titipan tersebut, Plt Kadis DPMN Simalungun Sarimuda Purba irit berbicara mengatakan bahwa memang ada pelatihan di Berastagi yang dikelola pihak ketiga.
Namun, Sarimuda membantah kalau aktivitas di luar daerah yang menelan milliar rupiah dari Dana Desa tersebut perintah dari Dinasnya.
“Memang ada, tapi saya gak di lokasi, itu dilaksanakan bagi pangulu-pangulu (Kepala Desa) yang menganggarkan. Gak ada kita wajibkan,” kata Sarimuda, Minggu (5/12/2021).
Sarimuda pun tidak merespon saat disinggung mengenai isi pesan WhatsApp dari pihak dinas yang sempat beredar di grup-grup agar kepala desa tidak menyebarkan undangan maupun penawaran pelatihan ke pihak mana pun. ***JS