MEDAN, ZULNAS.COM — Banjir yang terus mengancam lahan pertanian dan permukiman warga di Desa Gambus Laut, Lubuk Cuik dan Perupuk, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batubara, mulai mendapat perhatian serius lintas instansi.
Bukan sekadar persoalan genangan air, banjir telah berubah menjadi ancaman terhadap mata pencaharian masyarakat. Ratusan hektare lahan pertanian terdampak, tanaman yang seharusnya memasuki masa panen rusak, sementara permukiman warga ikut terancam.
Menyikapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Batubara dari Komisi IV, Ismar Khomri, SS, bersama Kepala Dinas PUTR Batubara Budi Sinaga, ketua kelompok tani serta sejumlah kepala dusun Desa Gambus Laut, mendatangi Kantor PSDA Provinsi Sumatera Utara di Jalan Sakti Lubis, Medan, Senin (10/8/2026).
Rombongan datang membawa persoalan yang terjadi di lapangan secara langsung, terutama terkait kondisi aliran sungai, saluran air dan dampak banjir terhadap lahan pertanian serta permukiman masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan diterima Ihsanul Fatta, Kabid Perencanaan PSDA Provinsi Sumatera Utara, bersama Syahrial Efendi, Kepala UPTD PSDA Bah Bolon. Pertemuan juga dihadiri perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera Utara.
Ketua kelompok tani Desa Gambus Laut, Pandapotan Gultom, mengungkapkan dampak banjir terhadap petani sangat besar.
Menurutnya, sedikitnya sekitar 150 hektare lahan pertanian yang ditanami cabai, bawang dan padi terdampak genangan. Sebagian tanaman bahkan tidak lagi dapat dipanen.
“Semestinya satu bulan lagi kami panen cabai. Akibat banjir yang merendam lahan, kami jadi rugi ratusan juta,” ujar Gultom didampingi Kepala Dusun VII Budiman, Kadus VIII Mesliadi serta sejumlah warga Gambus Laut yang terdampak banjir.
Bagi petani, persoalan tersebut bukan hanya kehilangan tanaman. Modal yang telah dikeluarkan selama berbulan-bulan ikut terancam tidak kembali.
Tanaman cabai yang sudah mendekati masa panen menjadi korban paling rentan. Jika genangan tidak segera dikendalikan, petani bukan hanya kehilangan hasil produksi, tetapi juga harus kembali mengeluarkan modal untuk memulai musim tanam berikutnya.
DPRD: Banjir Sudah Mengancam Permukiman
Anggota DPRD Batubara, Ismar Khomri, menegaskan persoalan banjir di wilayah pesisir Lima Puluh tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa.
Menurutnya, dampak banjir sudah menyentuh sektor pertanian sekaligus mengancam permukiman masyarakat.
“Kita datang untuk menyampaikan langsung kondisi yang terjadi di lapangan. Banjir bukan hanya merendam lahan persawahan, tetapi juga mengancam permukiman masyarakat. Karena itu perlu ada langkah konkret dan penanganan secara bersama-sama,” ujar Ismar kepada Zulnas.com, Senin (10/8/2026).
Ismar menilai persoalan tersebut membutuhkan penanganan lintas kewenangan. Pemerintah Kabupaten Batubara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hingga pemerintah pusat melalui instansi yang memiliki kewenangan terhadap sungai dan sumber daya air harus duduk bersama mencari solusi.
Dalam pertemuan itu, masyarakat melalui kelompok tani dan para kepala dusun juga menyampaikan kondisi yang mereka alami. Persoalan kapasitas sungai dan saluran, aliran air serta sistem pengendalian banjir menjadi bagian penting yang dibahas.
PSDA Minta Rekanan Segera Bertindak
Pertemuan tersebut tidak berhenti pada penyampaian keluhan. Kepala UPTD PSDA Bah Bolon, Syahrial Efendi, menginstruksikan pihak rekanan untuk segera mengambil langkah penanganan terhadap genangan air yang terjadi.
Langkah yang diarahkan antara lain melakukan normalisasi serta rekayasa aliran air, termasuk pemasangan sheet pile atau sengbed pada titik yang diperlukan untuk mengendalikan dan mengarahkan aliran air.
Upaya tersebut diharapkan dapat mempercepat pengosongan air yang masih menggenangi lahan masyarakat sekaligus mencegah air kembali meluas ke kawasan pertanian dan permukiman.
Instruksi tersebut menjadi salah satu titik penting dalam pertemuan. Sebab, bagi masyarakat yang saat ini berhadapan langsung dengan genangan, penanganan tidak bisa lagi menunggu terlalu lama.
Air yang bertahan di lahan pertanian berarti semakin besar pula risiko tanaman membusuk dan gagal panen.
DPRD Janji Kawal Sampai Ada Solusi
Ismar Khomri menegaskan DPRD Kabupaten Batubara akan terus mengawal persoalan tersebut agar tidak berhenti sebatas rapat koordinasi.
“Kita berharap ada tindak lanjut yang jelas. Apa yang menjadi kewenangan Pemkab Batubara akan kita dorong untuk ditangani, sementara yang menjadi kewenangan provinsi maupun BWS juga harus dikawal agar segera mendapat solusi,” katanya.
Menurutnya, penanganan banjir harus dilakukan dalam dua pendekatan. Pertama, tindakan cepat untuk mengatasi genangan yang saat ini merendam lahan dan mengancam masyarakat. Kedua, pembenahan jangka panjang terhadap sistem sungai, saluran air, drainase dan infrastruktur pengendalian banjir.
Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Batubara Budi Sinaga turut mendampingi pembahasan bersama jajaran PSDA Sumatera Utara dan perwakilan BWS.
Pertemuan lintas instansi tersebut diharapkan menjadi awal dari langkah konkret untuk mengatasi persoalan banjir yang berulang di kawasan pesisir Lima Puluh.
Bagi masyarakat Gambus Laut, Lubuk Cuik dan Perupuk, harapan mereka sederhana: air segera surut, tanaman yang masih bisa diselamatkan tidak semakin rusak, dan persoalan aliran sungai tidak kembali menjadi ancaman setiap kali debit air meningkat.
Sebab, bagi petani, banjir bukan hanya soal air yang menggenang. Di balik setiap genangan, ada tanaman yang gagal dipanen, modal yang terancam hilang, dan kehidupan keluarga yang ikut dipertaruhkan. (Km).
