Sekda Akui, 11 Tahun, Sistem Program Kerja Daerah Belum Berpihak Kepada Masyarakat

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 5 Juli 2019 - 09:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Daerah Batubara Sakti Alam Siregar

Sekretaris Daerah Batubara Sakti Alam Siregar

zulnas.com, Batubara — Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah Batubara masih pada tipe C dengan nilai 37,5. Sistem yang bekerja berdasarkan Integrasi mulai dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja itu belum selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan pemerintah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Batubara Sakti Alam Siregar mengakui kelemahan selama sebelas tahun belakangan ini terletak pada pola pemahaman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum memahami tupoksi dalam merancang program kegiatan.

“Banyak program yang direncanakan dan dikerjakan itu tidak membawa manfaat langsung kepada masyarakat Batubara”, kata Sakti Alam Siregar kepada zulnas.com diruang kerjanya kamis (04/07/2019).

Ia mencermati, program – program yang bersifat sosialisasi yang dikerjakan para OPD tidak berhubungan langsung pada kebutuhan masyarakat. Kegiatan- kegiatan yang dikerjakan itu dinilai hanya menghabiskan anggaran tetapi manfaatnya tidak berhubungan kepada kebutuhan publik.

“Sakip inikan sistem Akuntabilitas Kinerja, jadi yang namanya sistem aplikasi Pelaporan. kalau kinerjanya tidak bagus, ya tentu laporannya menolak-kan”, Sebut Sakti sembari menerangkan kepada wartawan.

Sejauh ini, kata Mantan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarukim) itu, sistem pelaporan kita masih belum pas. Meski kinerja laporan keuangan kita bagus, tetapi sitem Akuntabilitas Kinerja OPD kita belum mampu menyelaraskan antara sistem perencanaan sistem penganggaran dan realisasi pada sistem pelaporan akuntabilitas keuangan daerah.

Ia tidak membantah. Kelemahan program yang direncanakan para OPD Batubara itu belum sesuai dengan target dan perencanaan. Namun ketika dikatakan kegiatan berupa sosialisasi itu sebuah pemborosan ia tidak sepakat dengan kalimat pemborosan.

Baca Juga :  Di Ujung Tahun, Kertas Bernama SK Itu Mengubah Segalanya

“Dia istilahnya bukan pemborosan, hasilnya itu yang kurang bermanfaat. Masalahnya itu, di-isi perencanaan kerja, itu yang kurang pas. E-pleningnya juga enggak jelas. Hasilnya itu dinilai tidak membawa manfaat langsung kepada masyarakat”, urai nya.

Ia mencotohkan, Dinas Pertanian, dinas ini, katanya harus dapat Memfokuskan program perencanaannya itu untuk kebutuhan para pertanian. Program – program yang semestinya dikerjakan itu berupa cabe, jagung dan tanaman lainnya yang dipacu sebagai salah satu program unggulan yang mampu mendorong peningkatan tanaman petani sebagai keberhasilan para petanin didaerah itu.

Jadi, mulai dari perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, penganggaran, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja punya relevansi sebagai sau kesatuan indikator kinerja utama.

Permenpan & RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sakip merupakan integrasi dari sistem perencanaan yang selaras dengan realisasi kegiatan pelaporan daerah.

Nah, Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan
ketentuan yang berlaku. Produk akhir dari SAKIP adalah LAKIP, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber APBN/APBD di daerah.

* Bupati Zahir – Oky, Robah Pola Kepemimpinannya

Sakti Alam Siregar menyebutkan, dimasa Kepemimpinan Bupati Zahir- Oky, Pemerintah Kabupaten Batubara mulai memperbaiki sistem kinerja pemerintah daerah.

Baca Juga :  Polres Batubara Gelar Police Go To School di Sekolah

Perubahan dari nilai Cc itu diharapkan dapat meningkat dengan kemampuan sumberdaya para pejabat diera kepemimpinannya.

Tupoksi kepala dinas Organisasi Perangkat Daerah itu penting, ia harus memahami tugasnya sebagai kadis, jangan membebankan semua kegiatan kepada bawahannya sebagai pekerja.

“Selama inikan, setiap ada pekerjaan, bawannya yang disuruh menyelesaikan tugas, begitu sudah dikerjakan, tanpa memahami materi, ketika ditanya bupati, dia bingung menjawabnya”, terang Sakti.

Cara- cara berpikir yang demikian itu (Maenset) kedepan tidak diharapkan, sebagai pimpinan OPD, dia harus lebih pintar dari anggotanya, sehingga tugas yang diembannya itu dapat dipertanggung jawabkannya untuk program yang direncanakannya.

Beberpa waktu lalu, lanjut dia, pejabat pemerintahan Kabupaten Batubara telah mengikuti pelatihan di Menpan RB di jakarta. Kegiatan yang selama dua hari itu, langsung diikuti oleh Bupati Zahir dan seluruh pejabat eselon II dan Para Kabid di daerah itu.

“Kegiatan pelatihan Sakip itu kemarin langsung diikuti oleh Bupati Zahir hingga malam hari. Harapannya setelah mengikuti pelatihan itu, kita dapat memahami dan menerapkan sasistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemeritah (Sakip) di daerah dapat menyesuaikan laporan keuangan daerah”, Ujar Sakti Alam Siregar.

Gayung bersambut. Setelah kegiatan itu berlangsung, Bupati Batubara juga telah menugaskan asisten I bidang pemerintahan Attarudin untuk studi banding ke Kabupaten Bayu wangi untuk mengikuti kegiatan pelatihan.

“Dimana, Kabupaten Bayu wangi itu Sakip-nya sudah bernilai A, jadi, harapan kita bisa membawa perubahan baik untuk diterapkan di daerah Batubara”. Sebutnya. ****Zn

Follow WhatsApp Channel zulnas.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ismar Khomri Desak Pemkab Batubara Segera Salurkan Bantuan Korban Banjir, Lewat Dana TKD Rp165 Miliar
Soal Lahan Cabai Banjir, DPRD Batubara Desak Penanganan, PSDA Perintahkan Rekayasa Aliran
Datuk Kedatukan Lima Puluh Klaim Punya Bukti Hak Ulayat Sebelum HGU Terbit, Siap Buka Dokumen ke Publik
Menelusuri Jejak Panjang PT Socfindo Tanah Gambus: Dari Perkebunan Kolonial hingga Industri Sawit di Batubara
MAPEL Dorong Satgas Lingkungan dan Evaluasi Pemilik HGU di Batubara
150 Hektare Lahan Cabai Terendam, Petani Gambus Laut Terancam Gagal Panen Diduga Akibat Pengalihan Aliran Sungai
Menelusuri Jejak HGU Perkebunan di Kabupaten Batubara (I)
Mampukah Pansus Plasma 20 Persen Di Implementasikan?

Berita Terkait

Selasa, 11 Agustus 2026 - 21:26 WIB

Ismar Khomri Desak Pemkab Batubara Segera Salurkan Bantuan Korban Banjir, Lewat Dana TKD Rp165 Miliar

Senin, 10 Agustus 2026 - 20:05 WIB

Soal Lahan Cabai Banjir, DPRD Batubara Desak Penanganan, PSDA Perintahkan Rekayasa Aliran

Jumat, 7 Agustus 2026 - 15:54 WIB

Datuk Kedatukan Lima Puluh Klaim Punya Bukti Hak Ulayat Sebelum HGU Terbit, Siap Buka Dokumen ke Publik

Jumat, 7 Agustus 2026 - 10:42 WIB

Menelusuri Jejak Panjang PT Socfindo Tanah Gambus: Dari Perkebunan Kolonial hingga Industri Sawit di Batubara

Jumat, 7 Agustus 2026 - 08:42 WIB

MAPEL Dorong Satgas Lingkungan dan Evaluasi Pemilik HGU di Batubara

Berita Terbaru

LABUHANBATU

Digerebek 16,45 Gram Sabu Ditemukan di Kampung Padang

Jumat, 14 Agu 2026 - 14:05 WIB

LABUHANBATU

Dibekuk di Panai Hilir, Pengedar Sabu Sebut Nama Y Sebagai Pemasok

Jumat, 14 Agu 2026 - 13:45 WIB