Hindari Pungli, Pemerintah Pungsikan Jembatan Timbang Sebagai Pengawas Jalan

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 16 Februari 2019 - 21:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Batubara,zulnas.com – Pemerintah pusat telah melakukan alih fungsi jembatan timbang dari sektor Peningkatan retribusi PAD menjadi sektor pengawasan jalan. Performa baru itu diberlakukan pemerintah untuk meghindari aktifitas pungli dan juga salah satu langkah untuk menekan tingginya angka tingkat kecelakaan akibat kenderaan over loading dan over dimensi (Odol).

Selama ini, pungsi jembatan timbang lima puluh Kabupaten Batubara sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kenderaan bermotor. Dengan memungut retribusi kenderaan bermotor, pendapatannya disetorkan ke Dinas Perhubungan propinsi sebagai pendapatan propinsi Sumatera Utara.

Kesatpel UPPKB Dolok Estate Bakhtaruddin S.Sos membenarkan prihal perubahan nomen klatur jembatan timbang yang berada di Lima Puluh Kabupaten Batubara. Aset Dishub Prop sumut yang kini ditarik kementrian Perhubungan itu diterapkan dalam bentuk pengawasan Kenderaan yang melintasi dengan membawa beban oper kapasitas.

Baca Juga :  Ribuan Nelayan di Sumut Demo, Minta Permudah BBM dan Hapuskan Trawl

Baca Juga : Lebih Muatan, UPPKB Dolok Estate Sumut Tindak 821 Kenderaan

“Sejak Januari 2019, kita sudah tidak lagi memungut retribusi dari kenderaan bermotor, tugas kita sekarang hanya menimbang kenderaan bermotor dan apabila ditemukan kelebihan muatan, maka akan akan diberi sangsi berupa tilang”, ujar Kasatpel Bakhtaruddin S.Sos kepada zulnas.com diruang kerjanya, kemarin.

Ketika ditanya, sejauh mana kenderaan- kenderaan itu melintasi dengan membawa beban berat, ia menjawab lebih seratus persen kenderaan yang masuk ditimbang itu rata-rata melebihi muatan.

“Dari 1237 kenderaan yang melintas kita timbang, sebanyak 821 kenderaan melebihi muatannya”, sebutnya.

Dengan kondisi jalan pada kelas II, untuk wilayah Sumut, tentu tidak mampu untuk menopang beban pada badan jalan, dengan kondisi itu, pemerintah kemudian memperhatiakn pentingnya pungsi pengawasan dari satuan kerja. Oleh sebab, seluruh jembatan timbang yang ada di Indonesia, kini berubah pungsi menjadi satuan pengawas jalan.

Baca Juga :  Ultah Ke-42, Bupati Talaud Sri Wahyumi 'Dihadiahi' Sel KPK

Tak hanya sampai disitu, pemerintah juga membangun kerjasama dengan leading sektor lainnya, sepeti pada akses jalan tol.

Selama ini, jembatan timbang kerap saja disebut-sebut sebagai ajang pungli, dengan standarisasi yang kini di bangun dengan menggunakan sistem portable, ruang kantor juga sudah menggunakan kaca putih dengan sistem transparan, kini imez buruk itu terhindar dari kegiatan pungli.

Desain gedung timbangan lima Puluh itu sudah menggunakan kaca putih dan transparan, jika dilihat dari luar, semua aktifitas transaksi bisa dilihat, hal itu bertujuan untuk transparansi dalam menjalankan kegiatan didalam ruangan kantor. ****Zn

Berita Terkait

Pengamat dan DPR Wanti-wanti Risiko Kredit Macet di Balik Ambisi 80.000 KopDes Merah Putih
Prabowo Subianto Tegas: “Jika Gagal, Jangan Calonkan Saya Lagi di Pilpres 2029”
Aneh, Selebritis Sandra Dewi dan Harvey Moeis Terdaftar dalam PBI BPJS Muskin
Pemprov Sumut Raih Penghargaan Bergengsi dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi
PP HIMMAH Demo KPK Minta Tersangkakan Hasto Kristiyanto
Singapura Jadi Negara ‘Blue Zone’ 2.0 Dunia, Ini Maksudnya!
Erick Thohir Tunjuk Arya Sinulingga Menjadi Asprov Plt PSSI Sumut
Mendagri Tunjuk Nizhamul Sebagai Pj Bupati Batubara
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 2 Juni 2025 - 00:38 WIB

Pengamat dan DPR Wanti-wanti Risiko Kredit Macet di Balik Ambisi 80.000 KopDes Merah Putih

Senin, 17 Februari 2025 - 02:50 WIB

Prabowo Subianto Tegas: “Jika Gagal, Jangan Calonkan Saya Lagi di Pilpres 2029”

Senin, 30 Desember 2024 - 19:49 WIB

Aneh, Selebritis Sandra Dewi dan Harvey Moeis Terdaftar dalam PBI BPJS Muskin

Kamis, 19 Desember 2024 - 20:40 WIB

Pemprov Sumut Raih Penghargaan Bergengsi dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi

Rabu, 12 Juni 2024 - 18:01 WIB

PP HIMMAH Demo KPK Minta Tersangkakan Hasto Kristiyanto

Berita Terbaru