Zulnas.com, Batubara – Pada momentum peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80, Minggu (17/8/2025), Bupati Batubara H. Baharuddin Siagian bersama Wakil Bupati Syafrizal meninjau langsung sungai di Desa Pasar Permit dan Desa Titi Putih, Kecamatan Lima Puluh Pesisir. Sungai yang puluhan tahun tidak pernah tersentuh perawatan itu akan segera dinormalisasi.
Langkah normalisasi tersebut dinilai sangat penting karena selama ini sungai kerap meluap dan menimbulkan banjir, bahkan berubah fungsi seperti parit akibat pendangkalan. Dengan dilakukan pengerukan dan perbaikan alur sungai, diharapkan banjir dapat berkurang sekaligus meningkatkan produktivitas lahan pertanian masyarakat setempat.
Bupati Baharuddin Siagian menyebut, normalisasi sungai ini sejalan dengan program ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto melalui Prabowo Hasta Cita. Menurutnya, hasil pertanian sawit, kelapa, dan pisang di kawasan tersebut akan lebih maksimal jika persoalan banjir dapat diatasi.
“Air yang selama ini menjadi ancaman, justru bisa kita kelola agar menjadi berkah untuk pertanian. Ini adalah bagian dari komitmen kami meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Batubara,” ujar Baharuddin.
Sementara itu, Anggota DPRD Batubara Darius SH memberikan apresiasi penuh terhadap langkah cepat yang diambil Bupati. Menurutnya, normalisasi sungai yang sudah lama dinantikan warga merupakan wujud nyata kerja pemerintahan daerah yang berpihak pada rakyat.
“Kami dari DPRD Batubara melihat ini bukan sekadar proyek fisik, tapi bentuk keseriusan bupati dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Apalagi dikerjakan tepat di momentum Kemerdekaan, sehingga sangat bermakna bagi rakyat. Kami sangat mengapresiasi kinerja Bupati Baharuddin Siagian,” tegas Darius.
Masyarakat Desa Pasar Permit dan Titi Putih juga menyampaikan rasa terima kasih. Mereka berharap program ini benar-benar dapat mengurangi risiko banjir dan mendukung hasil pertanian agar lebih baik ke depannya.
Dengan terobosan ini, kinerja Bupati Batubara kian mendapat sorotan positif publik, terutama karena selaras dengan visi nasional ketahanan pangan dan kebutuhan nyata masyarakat di daerah. (Ded)
