Ketua DPD Golkar Batubara Soroti PT Kwala Gunung: Harus Patuh Regulasi dan Lingkungan

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 13 Februari 2025 - 21:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Zulnas.com, Batubara – Polemik dugaan pencemaran lingkungan yang melibatkan PT Kwala Gunung mendapat perhatian serius dari Ketua DPD Partai Golkar Batubara, Ismar Khomri. Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan berbagai pihak, termasuk DPRD dan masyarakat, bukan untuk menghentikan operasional perusahaan, melainkan dorongan agar PT Kwala Gunung lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

“Kami di DPRD tentu mendukung investasi yang berkontribusi bagi ekonomi daerah. Namun, kepatuhan terhadap regulasi lingkungan tidak bisa ditawar-tawar. Jika memang ada pelanggaran, PT Kwala Gunung harus segera melakukan perbaikan,” tegas Ismar kepada zulnas.com, Kamis 13 Februari 2025.

Menurutnya, keberadaan perusahaan harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, baik dari segi kesejahteraan ekonomi maupun kelestarian lingkungan. Ia mengingatkan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan operasionalnya tidak membahayakan kesehatan warga.

Baca Juga :  Terpilih ke Periode ke Tiga, Ismar Khomri Ucapkan Terima Kasih kepada Warganya

Masalah Dana Bukan Alasan

Menanggapi pernyataan manajemen PT Kwala Gunung yang mengaku kesulitan dana untuk memperbarui cerobong asap dan sistem pengelolaan limbah, Ismar menilai alasan tersebut tidak bisa menjadi pembenaran.

Baca : RDP DPRD Batubara dengan PT Kwala Gunung Memanas: Dugaan Pencemaran Udara dan Limbah Jadi Sorotan

“Ini bukan sekadar masalah biaya, melainkan soal kepatuhan terhadap standar industri. Jika ada keterbatasan, perusahaan harus mencari solusi, termasuk bekerja sama dengan pemerintah atau lembaga terkait,” ujarnya.

DPRD Batubara Akan Lakukan Tinjauan Lapangan

Ismar juga memastikan bahwa DPRD Batubara akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan studi terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh PT Kwala Gunung. Selain itu, pihaknya juga akan menelusuri regulasi lain, termasuk kepatuhan perusahaan terhadap pajak daerah.

Baca Juga :  Polres dan Gemkara Siap Kolaborasi Amankan Pemilu 2024 di Batubara

“Kami ingin solusi yang adil bagi semua pihak. Investasi harus tetap berjalan, tapi masyarakat juga harus dilindungi. PT Kwala Gunung harus segera meningkatkan standar lingkungan mereka agar keberlangsungan usaha tidak terganggu,” tambahnya.

Dengan semakin besarnya sorotan dari DPRD dan masyarakat, PT Kwala Gunung kini dituntut untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Akankah perusahaan merespons dengan perubahan nyata? Semua mata kini tertuju pada langkah selanjutnya yang akan diambil oleh manajemen PT Kwala Gunung. ****Zn

Follow WhatsApp Channel zulnas.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pansus Plasma DPRD Batubara Temui Kementan dan ATR/BPN bersama 3 Lembaga Pendamping
Daftar Nama-Nama Pemilik HGU Kebun di Batubara, Pansus Plasma DPRD Inventarisasi 13 Perusahaan
Pansus Plasma DPRD Batubara Mulai Bongkar Data 13 Perusahaan HGU, Siapkan Rekomendasi Tegas Soal Hak Kebun Masyarakat
Sidang Tipikor DAK Jalan Batubara, Usron Divonis 3 Tahun Penjara
Dugaan Konflik Kepentingan Wartawan yang Merangkap ASN dan PPPK, Kominfo Perlu Evaluasi Menyeluruh
TKD Masuk Kas Daerah, Ini kata Wabup Syafrizal saat terima Kunker Mendagri
Enam Belas Bulan Mengabdi di Batubara, AKBP Doly Nelson: Saya Mendapat Banyak Berkat di Daerah Ini
Bupati Baharuddin Nikmati Indomie Campur Udang Vaname Usai Panen Raya

Berita Terkait

Sabtu, 18 Juli 2026 - 08:14 WIB

Daftar Nama-Nama Pemilik HGU Kebun di Batubara, Pansus Plasma DPRD Inventarisasi 13 Perusahaan

Sabtu, 18 Juli 2026 - 07:59 WIB

Pansus Plasma DPRD Batubara Mulai Bongkar Data 13 Perusahaan HGU, Siapkan Rekomendasi Tegas Soal Hak Kebun Masyarakat

Jumat, 17 Juli 2026 - 20:55 WIB

Sidang Tipikor DAK Jalan Batubara, Usron Divonis 3 Tahun Penjara

Jumat, 17 Juli 2026 - 18:01 WIB

Dugaan Konflik Kepentingan Wartawan yang Merangkap ASN dan PPPK, Kominfo Perlu Evaluasi Menyeluruh

Rabu, 15 Juli 2026 - 20:08 WIB

TKD Masuk Kas Daerah, Ini kata Wabup Syafrizal saat terima Kunker Mendagri

Berita Terbaru