Batubara,zulnas.com –Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan sosial yang sangat kompleks. Untuk itu, dalam upaya penyelesaiannya, juga dibutuhkan kerjasama yang baik dan berkesinambungan kemiskinan. Seluruh pihak yang terlibat di dalamnya.
Baca Juga : Pemahaman Keliru, Jika Jumlah Penerima PKH Naik, Jumlah Warga Miskin Menurun
Di samping keterlibatan pemerintah, juga sangat diperlukan komitmen dari masyarakat miskin itu sendiri untuk merubah kehidupannya.
Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah wadah untuk mempertemukan pihak-pihak terkait guna membahas persoalan penanganan kemiskinan
Salah satu upaya yang akan dilakukan Dinas Sosial Batu Bara adalah mensosialisasikan kembali Program Fakir Miskin, dengan melakukan validasi kepada seluruh instansi di Pedesaan dalam menyalurkan bantuan pemerintah, terutama masalah kesenjangan PKH.
Kepala Dinas Sosial kabupaten Batu Bara menjelaskan, melalui pelaksanaan kegiatan tersebut, pihaknya beserta seluruh pihak terkait dalam penanganan masalah kemiskinan ini dapat menyatukan persepsi.
“Sehingga, dalam pelaksanaan kebijakan penanganan kemiskinan dalam penyaluran bantuan PKH, tidak ada lagi data yang tumpang tindih yang bisa menyebabkan masyarakat menjadi bingung sehingga menimbulkan kegaduhan dikalangan masyarakat miskin,” katanya dalam sosialisasi pengawasan Bansos yang digelar di aula Mapolres setempat (14/3/2019)
Bahrumsyah menegaskan, saat ini kemiskinan di Batu Bara bukan lagi hanya sekadar menyangkut kehidupan ekonomi.
Lebih dari itu katanya, kemiskinan juga erat kaitannya dengan kegagalan pemerintah dalam mendata hak-hak dasar dan perbedaan perlakukan kepada seseorang atau sekelompok orang, shingga sinkronisasi data antar satu lembaga tidak sesuai dengan fakta dilapangan.
“Ini menjadi permasalahan kursial di seluruh daerah, termasuk di Batu Bara, sinkronisasi data antar satu lembaga terkait PKH di daerah ini selalu berbeda dan tidak sesuai fakta, belum sinkronnya antara data si kaya dan simiskin.
Untuk itu, lanjutnya, masih perlu kembali melakukan pendataan dalam menyatukan persepsi terkait hal-hal tersebut. Sehingga penyelesaian masalah kemiskinan dapat Dilakukan secara menyeluruh,” katanya.
Untuk itu, dia meminta, agar seluruh pihak (pemerintah )yang terkait dengan penanganan PKH ini bisa saling bersinergi.
Dalam sistem perencanaan yang baik, lanjut mantan Setda Aceh timur ini, “tentu ketersediaan data yang telah disingkronkan akan menjadi dasar penyaluran Bantuan, karena menurutnya data yang akurat akan lebih meminimalisir kesalahan sasaran, menentukan prioritas sasaran,” jelas Bahrum.
Diungkapkannya saat ini, terdapat 32.000 Kepala Keluarga tergolong masyarakat miskin di Batu Bata yang masih perlu mendapatkan penanganan berdasarkan data yang akurat.
“Jumlah yang layak saat ini sedang kita verifikasi. Tetapi kita ada kendala di SDM yang ada dilapangan, ” tandas Bahrumsyah.
Program ini, lanjutnya, akan terus dilakukan dengan validasi faktual petugas ke lapangan. Ditargetkan akan rampung pada akhir maret mendatang. ***Red
