Anggaran BUMD Ditolak di P. APBD 2025, Akan Diajukan Kembali di RAPBD 2026

- Jurnalis

Selasa, 16 September 2025 - 17:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BATUBARA – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batubara, Senin (15/9/2025), menghasilkan keputusan penting dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025. Meski seluruh fraksi sepakat menyetujui laporan Badan Anggaran, namun pengajuan anggaran untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditolak untuk tahun berjalan.

Anggaran BUMD baru akan kembali diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Keputusan tersebut menjadi sorotan utama rapat paripurna yang digelar di Kecamatan Lima Puluh.

Wakil Bupati Batubara, Syafrizal, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menyelesaikan pembahasan sesuai jadwal.

Baca Juga :  Ini Pesan Datuk Syamsul Arifin Kepada Bupati Zahir Pada Musda Mabmi

“Pembahasan ini berjalan lancar berkat komitmen yang kuat antara pemerintah dan DPRD. Kesepakatan ini akan menjadi landasan penyusunan Ranperda PAPBD 2025, sekaligus dorongan memperkuat pembangunan Batubara Bahagia,” ujar Syafrizal.

Syafrizal juga menegaskan bahwa setiap saran, masukan, dan kritik dari anggota DPRD menjadi energi tambahan bagi Pemkab Batubara untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan.

“Masukan tersebut memacu semangat kami untuk bekerja lebih baik dan memastikan pembangunan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Batubara, M. Safi’i, S.H., menekankan bahwa penolakan anggaran BUMD bukan berarti menutup peluang, melainkan bagian dari upaya agar perencanaan lebih matang.

Baca Juga :  Pejabat Bea Cukai Elfi Haris Gelar Silaturrahmi di Hari Raya Idul Fitri

“Kami ingin memastikan setiap anggaran tepat sasaran. BUMD tetap penting, tetapi pengajuannya harus lebih komprehensif dan akan kita bahas kembali dalam RAPBD 2026. Fokus kami adalah memastikan anggaran menyentuh kepentingan masyarakat,” tegas Safi’i.

Rapat paripurna ini menandai langkah baru dalam pengelolaan fiskal daerah, di mana keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kehati-hatian dalam alokasi anggaran menjadi perhatian utama.

Dengan semangat kolaborasi eksekutif dan legislatif, diharapkan arah pembangunan Batubara semakin terarah, berkelanjutan, dan benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat. (Dan).

Follow WhatsApp Channel zulnas.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Batubara Kaya Sejarah, Mengapa Ikonnya Belum Terbangun?
Potong Nasi Tumpeng dan Ziarah Makam Pahlawan, HUT ke-62 Golkar di Batubara Berlangsung Meriah
Batubara Bertanjak: Merayakan Simbol, Melupakan Substansi
SMSI Akan Buka UKW di Batubara
13 Pejabat Pemkab Batubara Dilantik
P APBD Batubara Tahun 2026 Di Ketok
Jumat Bersih di Tanjung Tiram: Bupati Turun Langsung ke Parit, Sampah Dibabat, Aliran Air Dilancarkan
Guna Pendalaman, Pansus Plasma DPRD Akan Panggil 13 Pengelola HGU di Batubara

Berita Terkait

Rabu, 21 Oktober 2026 - 12:58 WIB

Batubara Kaya Sejarah, Mengapa Ikonnya Belum Terbangun?

Rabu, 21 Oktober 2026 - 00:33 WIB

Potong Nasi Tumpeng dan Ziarah Makam Pahlawan, HUT ke-62 Golkar di Batubara Berlangsung Meriah

Minggu, 18 Oktober 2026 - 10:28 WIB

Batubara Bertanjak: Merayakan Simbol, Melupakan Substansi

Selasa, 6 Oktober 2026 - 16:03 WIB

SMSI Akan Buka UKW di Batubara

Jumat, 2 Oktober 2026 - 19:32 WIB

13 Pejabat Pemkab Batubara Dilantik

Berita Terbaru