Batubara,zulnas.com – Pemerintah Kabupaten Batubara melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) menargetkan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebasar 10 milyar. Sedangkan untuk potensi yang dapat diraih sebesar 13 milyar.
Hal itu dikatakan Wakil Bupati Batu Bara Oky Iqbal Frima pada kegiatan Gebyar Penjelasan SPPT dan DHKP PBB-P2 Sektor Pedesaan dan Perkotaan, di Kantor BPPRD setempat, Selasa (12/3/2019).
“Saya punya keyakinan bahwa penerimaan pajak PBB-P2 masih dapat ditingkatkan jauh lebih besar lagi ditahun-tahun mendatang, dengan catatan semua pihak harus berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya peningkatan yang nyata,” katanya
Oky mengatakan, Peningkatan target ini selain dihasilkan dari penambahan objek pajak baru, juga akan disertai dengan kenaikan NJOP dan unit minimal ditahun 2019 sebesar Rp 15.000 dari Rp 13.000.
Oky mengungkapkan, untuk mengejar target tersebut, pihaknya bersama Bupati Batu Bara Zahir akan selalu memaksimalkan petugas penagih pajak agar terus mensosialisasikan guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
Selain itu, kata dia, pihaknya pun meminta kepala desa agar membantu memberikan pemahaman kepada masyarakatnya mengenai arti pentingnya membayar pajak.
Terlebih, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 telah memberikan keleluasaan kepada daerah secara mandiri untuk dapat menggali potensi pajak dan retribusi yang ada di daerahnya masing-masing.
“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Batubara mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang selama ini rela memenuhi kewajiban pajaknya pada tahun 2018 lalu, dan secara khusus juga saya sampaikan kepada Aparat Desa dan Kelurahan, Kecamatan beserta seluruh petugas di BPPRD yang telah bahu membahu untuk melaksanakan penagihan PBB-P2 ini,” tutupnya.
Sementara, Plt Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Batubara, Rajali dalam kesempatan itu, memberikan penghargaan kepada kepala desa yang sukses menerima PBB sebesar 100 %.
Diantaranya kepala desa yang berprestasi yang disebutkanya secara satu persatu itu, yakni : Desa Karang Baru, Desa Pelanggiran, Desa Laut Tador dan Desa Dwi Rri dengan harapan kedepanya dapat dipertahankan.
Sedangkan untuk desa yang hanya berhasil mencapai 75 %, yakni Desa Sidomulyo, Kampung Lalang, Mekar Mulyo, Suka Ramai dan Desa Dahari Selebar. Rijali berpesan kedepanya untuk dapat ditingkatkan lagi.
Selanjutnya, mantan Kabid Anggaran BPKAD Batu Bara ini juga menginggatkan seluruh kepala Desa dan lurah beserta camat yang hadir dalam kegiatan Gebyar 2019 itu bahwa BPPRD Batu Bara, sejak tahun 2017 lalu sudah membangun sistem manajemen pajak bumi dan bangunan dengan berupaya meluncurkan pembayaran PBB secara online ditahun yang sama.
Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan pajak bumi dan bangunan, dimana masyarakat dapat dengan mudah melakukan pemutakhiran data PBB tanpa harus pontang panting datang dari rumah ke Kantor BPPRD.
Wakil Bupati Batubara Oky Iqbal Frimadidampingi Plt Kepala BPPRD Rijalibersama Kepala Bank Sumut Cabang Limapuluh M Saldi usai meninjau pembayaran PBB secara simbolis. Foto Istimewa : TAF | Kontra.ID
Untuk itu, dia meminta kepada kepala desa dan kelurahan dan juga camat untuk dapat ikut membantu mensosialisasikan kepada masyarakat dengan harapan pemungutan PBB-P2 tahun 2019 bisa berjalan dengan baik dan sesuai target yang ditetapkan.
“kepada seluruh Camat, desa dan lurah, upaya kerja sama ini agar terus dapat disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan wilayah desa masing-masing. Dan dalam waktu dekat ini kami juga akan memberikan sosialisasi kepada desa melalui operator desa terkait dengan palayanan PBB desa,” pungkasnya. ***Red
