26 Milyar Tertagih, Sisanya 'Inalum' Ngutang Lagi

Zulnas.com, Batubara — Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Batubara Rijali menjelaskan bahwa salah satu Perusahaan raksasa yang berdomisili di Kawasan Kuala Tanjung telah membayar sebagian tunggakkan pajaknya kepada pemerintah daerah.

Penyelesaian tunggakan wajib Pajak Penerangan Jalan (PPJ Inalum) tersebut sebesar 26 Milyar, dengan demikian, sisanya masih nunggak sebesar 15 Milyar lagi kepada pemerintah daerah setempat.

Demikian dijelaskan Kepala BPPRD Batubara Rijali kepada zulnas.com, melalui via telpon Jum’at (29/10/2021).

Dimasa Pandemi, BPPRD Raih Pajak Nunggak 56 Milyar

Meskipun dimasa pandemi, tidak menurunkan langkah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Batubara untuk bekerja. Alasannya, dinas terkait tetap melakukan langkah- langkah persuasif untuk mendorong bagi Wajib Pajak (WP) untuk menyelesaikan tunggakannya.

Kepala BPPRD Batubara Rijali menuturkan pihaknya dapat mendulang pendapatan kepada sejumlah wajib pajak sebesar 56 Milyar. Upaya itu didapatkan dengan kerja keras pihak BPPRD dengan menggandeng pihak Kejaksaan Negeri Batubara untuk melakukan pungutan pajak kepada WP yang bandel.

Atas dasar UU noner 28 Tahun 2009 tentang kewajiban pajak, pihaknya memberikan pemahaman bahwa pajak daerah merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar untuk mendukung proses pembangunan infrastruktur daerah setempat.

“Salah satu upaya yang kita lakukan adalah aksi penagihaan paksa Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah bersama Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Batubara beberapa waktu yang lalu tepatnya tanggal 11 Oktober 2021 terhadap salah satu Wajib Pajak yang membandel memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak,” paparnya.

Sebagai informasi, Rijali menyebutkan Penerimaan piutang pajak yang diterima pemerintah Kabupaten Batubara merupakan pembayaran hutang dari beberapa wajib pajak yang diantaranya adalah salah satu BUMN yang ada di wilayah Batubara dengan total pembayaran hutang pajak lebih kurang 55 millar dan beberapa perusahaan swasta sebesar 800 juta lebih, dan ditambah lagi dari wajib pajak restoran, Pajak Ari tanah dan reklame.

“Alhamdulillah, sehingga total yang dapat diraih dari tunggakan WP sebesar 56 Milyar,” tegas Rijali.

Rijali Apresiasi Awak Media

selanjutnya, Rijali menjelaskan hasil penerimaan piutang ini tidak terlepas dari peran serta dan dukungan pihak Kejaksaaan sebagai Pengacara Negara dan rekan-rekan media, baik media elektronik maupun cetak, yang telah berkomitmen membantu pemerintah Kabupaten Batubara dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah.

“Saya atas nama pemerintah Kabupaten Batubara mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya,” ucapnya.

Pada kesempatan itu Kepala BPPRD menyampaikan beberapa nama wajib pajak dan pelaku usaha yang menunggak pajak dan bahkan tidak mau membayar pajak.

Ditegaskan, bahwa pihaknya tetap akan melakukan upaya persuasif untuk melakukan penagihan pajak dan memberi pemahaman kepada pelaku usaha yang membandel,

“Dan jika tidak ada itikat baik, ya apa boleh buat tindakan administrasi yang sifatnya memaksa bahkan sampai ranah pidana pun akan kita tempuh,” Tegasnya kembali.

Sejauh ini, Rijali menjelaskan bahwa terhadap aksi yang sudah dilakukan beberapa wajib pajak telah melakukan kewajibannya dalam perpajakan namun masih ada wajib pajak dan pelaku usaha yang masih coba-coba membandel.

Pada kesempatan terakhir, kepala BPPRD mengingatkan kembali melalui awak media, bahwa pemerintah daerah punya hak paksa dalam persoalan perpajakan, sebagai amanat UU 28 tahun 2009 yang sampai titik akhir dengan proses pidana.

Maka dari itu, dia menyarankan “Bayarlah Pajak anda, karena pajak yang kita bayar tidak lain adalah untuk pembangunan Kabupaten Batubara,” himbaunya. ***