Zulnas.com, Batubara — Anggota DPRD Batubara Fahri Iswahyudi memberikan tawaran ke Pemkab Batubara dalam sisi anggaran untuk opsi penyelamatan warga Batubara yang terancam kelaparan di Malaysia akibat dampak virus corona.
Tawaran Politisi partai Golkar Batubara ini lebih representatif dengan mengajak pemerintah untuk menghitung berapa cost anggaran bila mana mereka dipulangkan dan berapa kebutuhan anggaran bila Pemkab Batubara memberikan bantuan logistik kepada mereka untuk menetap disana.
“Jika hanya alasan tak bisa kerja, terancam makan, pemkab Batubara bisa mengirimkan bantuan perbekalan makanan,” Ujar Anggota DPRD Batubara Fahri Iswahyudi kepada zulnas.com, melalui via telpon, minggu (19/4/2020) siang.
Lebih lanjut Fahri menjelaskan proses pemulangan warga Batubara yang berada di malaysia tentu punya mekanisme dan aturan hubungan diplomatik antar negara.
Dalam kaitan misi penyelamatan, Fahri lebih berpikiran normatif dan mengedepankan sisi kemanusiaan bukan ujuk- ujuk kemudian dipulangkan begitu saja. “Ini-kan ada proses, dan tentu lebih dominan membahayakan,” Tegas mantan ketua DPD Partai Golkar Batubara itu.
Baca Juga : Soal Corona, Golkar Ingatkan Pemkab, Jangan Sampai Ada Masyarakat Kelaparan
Baca Juga : Lagi, Golkar Batubara Salurkan Bantuan Beras 1,2 Ton Ke Masyarakat
Baca Juga : Pemulangan Warga dari Malaysia Mengancam Keselamatan Penduduk Batubara
Baca Juga : Malaysia Lockdown, Zahir Selamatkan 126 Warga Batubara
Soal kebutuhan yang harus disuplai untuk memenuhi kebutuhan hidup warga kita yang berada di Malaysia ia lebih sependapat. Apalagi masa Lockdown Malaysia akan berakhir dengan waktu sembilan hari lagi atau 28 April 2020 minggu depan.
Fahri menjelaskan hal yang paling dibutuhkan warga Batubara disana saat ini tak lain adalah makanan. Jika kemudian mereka dipulangkan berapa pula biaya yang harus disiapkan, apakah ketersediaan dokter kita sudah cukup untuk mereka yang 126 itu, apakah kemudian sudah layak gedung karantina yang ditempatkan di RSUD Batubara Desa Kuala Gunung? Lantas apakah sudah sesuai SOP jarak lokasi karantina dengan pemukiman rumah penduduk disana.
“Ini perlu kajian dan pertimbangan yang matang. Jangan ujuk- ujuk, banyak pedagang masker yang bermunculan,” Uajr Anggota DPRD dua periode itu.
Selanjutnya, Fahri mengungkapkan jumlah APBD Batubara saat ini sebesar 1,4 Triliun. Dengan jumlah itu, pemkab Batubara masih bisa mengalokasikan bantuan dari pada memulangkan.
“Jika memang masih kurang, pemerintah harus hadir dalam kemelut ini. Negara wajib bertanggung jawab atas WNI yang berada diluar Indonesia untuk mengirimkan bantuan, disana juga ada kedutaan indoensia” Katanya.
Soal dampak yang mungkin akan dipaparkan akibat kebijakan itu juga harus dikaji dengan matang. Apakah semua pihak sudah diajak untuk mendiskusikannya? Jangankan warga, dengan DPRD Batubara aja belum ada mengkaji- nya.
“Bayangkan di Dewan sendiri itu tidak pernah diajak untuk membahas opsi pemulangan, lantas bagaimana tanggung jawab kita didaerah pemilihan terhadap konstituen. Apa yang mau kita jawab,” ujarnya sembari menjelaskan banyak kawan di Dewan bingung dan gelagapan.
“Inikan berhubungan dengan anggaran, masa DPRD tidak dilibatkan. Sementara DPRD punya kewenangan untuk mengevaluasi anggaran pemerintah daerah, termasuk anggaran untuk kebutuhan tim gugus tugas covid-19” Tukasnya.
“Dari pada dipulangkan lebih baik kasihkan bantuan uang sama meraka, bila perlu kasih THR mereka untuk lebaran disana,” Pungkasnya. *
