Anggaran BUMD Ditolak di P. APBD 2025, Akan Diajukan Kembali di RAPBD 2026

- Jurnalis

Selasa, 16 September 2025 - 17:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BATUBARA – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batubara, Senin (15/9/2025), menghasilkan keputusan penting dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025. Meski seluruh fraksi sepakat menyetujui laporan Badan Anggaran, namun pengajuan anggaran untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditolak untuk tahun berjalan.

Anggaran BUMD baru akan kembali diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Keputusan tersebut menjadi sorotan utama rapat paripurna yang digelar di Kecamatan Lima Puluh.

Wakil Bupati Batubara, Syafrizal, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menyelesaikan pembahasan sesuai jadwal.

Baca Juga :  Dugaan Perselingkuhan Guru PAUD dan Asisten Kebun Socfindo Tanah Gambus Ribut

“Pembahasan ini berjalan lancar berkat komitmen yang kuat antara pemerintah dan DPRD. Kesepakatan ini akan menjadi landasan penyusunan Ranperda PAPBD 2025, sekaligus dorongan memperkuat pembangunan Batubara Bahagia,” ujar Syafrizal.

Syafrizal juga menegaskan bahwa setiap saran, masukan, dan kritik dari anggota DPRD menjadi energi tambahan bagi Pemkab Batubara untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan.

“Masukan tersebut memacu semangat kami untuk bekerja lebih baik dan memastikan pembangunan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Batubara, M. Safi’i, S.H., menekankan bahwa penolakan anggaran BUMD bukan berarti menutup peluang, melainkan bagian dari upaya agar perencanaan lebih matang.

Baca Juga :  Konflik Nelayan Kembali Terjadi, Satu Boat Grandong Dibakar

“Kami ingin memastikan setiap anggaran tepat sasaran. BUMD tetap penting, tetapi pengajuannya harus lebih komprehensif dan akan kita bahas kembali dalam RAPBD 2026. Fokus kami adalah memastikan anggaran menyentuh kepentingan masyarakat,” tegas Safi’i.

Rapat paripurna ini menandai langkah baru dalam pengelolaan fiskal daerah, di mana keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kehati-hatian dalam alokasi anggaran menjadi perhatian utama.

Dengan semangat kolaborasi eksekutif dan legislatif, diharapkan arah pembangunan Batubara semakin terarah, berkelanjutan, dan benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat. (Dan).

Follow WhatsApp Channel zulnas.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Beras SPHP Langka di Batubara, Warga Mulai Kesulitan Dapatkan Beras Murah
Bendung Sidalu Dalu Dikebut, Pemkab Batubara Janji Lindungi Petani dan Warga Terdampak Banjir
Fraksi KPN Soroti Ketergantungan Dana Pusat dan Lambannya Serapan APBD Batubara
Jembatan dan Bangunan Terbengkalai di Pulau Pandang Disorot
Menembus Ombak, STM Desa Padang Genting Meriahkan HUT RI ke-81 di Pulau Pandang
Semangat Kemerdekaan Membara di Desa Padang Genting, Warga Meriahkan HUT RI ke-81
Ismar Khomri Desak Pemkab Batubara Segera Salurkan Bantuan Korban Banjir, Lewat Dana TKD Rp165 Miliar
Soal Lahan Cabai Banjir, DPRD Batubara Desak Penanganan, PSDA Perintahkan Rekayasa Aliran

Berita Terkait

Minggu, 23 Agustus 2026 - 10:30 WIB

Beras SPHP Langka di Batubara, Warga Mulai Kesulitan Dapatkan Beras Murah

Jumat, 21 Agustus 2026 - 21:43 WIB

Bendung Sidalu Dalu Dikebut, Pemkab Batubara Janji Lindungi Petani dan Warga Terdampak Banjir

Rabu, 19 Agustus 2026 - 15:47 WIB

Fraksi KPN Soroti Ketergantungan Dana Pusat dan Lambannya Serapan APBD Batubara

Rabu, 19 Agustus 2026 - 13:38 WIB

Jembatan dan Bangunan Terbengkalai di Pulau Pandang Disorot

Rabu, 19 Agustus 2026 - 12:21 WIB

Menembus Ombak, STM Desa Padang Genting Meriahkan HUT RI ke-81 di Pulau Pandang

Berita Terbaru

LABUHANBATU

Polsek Kualuh Hulu Ungkap Kasus Sabu,Satu Tersangka Diamankan

Selasa, 8 Sep 2026 - 11:29 WIB