Anggaran BUMD Ditolak di P. APBD 2025, Akan Diajukan Kembali di RAPBD 2026

- Jurnalis

Selasa, 16 September 2025 - 17:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BATUBARA – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batubara, Senin (15/9/2025), menghasilkan keputusan penting dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025. Meski seluruh fraksi sepakat menyetujui laporan Badan Anggaran, namun pengajuan anggaran untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditolak untuk tahun berjalan.

Anggaran BUMD baru akan kembali diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Keputusan tersebut menjadi sorotan utama rapat paripurna yang digelar di Kecamatan Lima Puluh.

Wakil Bupati Batubara, Syafrizal, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menyelesaikan pembahasan sesuai jadwal.

Baca Juga :  Hasil Pilkades Desa Bagan Dalam Terancam Batal

“Pembahasan ini berjalan lancar berkat komitmen yang kuat antara pemerintah dan DPRD. Kesepakatan ini akan menjadi landasan penyusunan Ranperda PAPBD 2025, sekaligus dorongan memperkuat pembangunan Batubara Bahagia,” ujar Syafrizal.

Syafrizal juga menegaskan bahwa setiap saran, masukan, dan kritik dari anggota DPRD menjadi energi tambahan bagi Pemkab Batubara untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan.

“Masukan tersebut memacu semangat kami untuk bekerja lebih baik dan memastikan pembangunan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Batubara, M. Safi’i, S.H., menekankan bahwa penolakan anggaran BUMD bukan berarti menutup peluang, melainkan bagian dari upaya agar perencanaan lebih matang.

Baca Juga :  Ansor : Patuh dan Hormati Putusan MK

“Kami ingin memastikan setiap anggaran tepat sasaran. BUMD tetap penting, tetapi pengajuannya harus lebih komprehensif dan akan kita bahas kembali dalam RAPBD 2026. Fokus kami adalah memastikan anggaran menyentuh kepentingan masyarakat,” tegas Safi’i.

Rapat paripurna ini menandai langkah baru dalam pengelolaan fiskal daerah, di mana keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kehati-hatian dalam alokasi anggaran menjadi perhatian utama.

Dengan semangat kolaborasi eksekutif dan legislatif, diharapkan arah pembangunan Batubara semakin terarah, berkelanjutan, dan benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat. (Dan).

Follow WhatsApp Channel zulnas.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bupati Baharuddin Serahkan SPPT PBB-P2 2026, Dorong Kesadaran Bayar Pajak di Batubara
Malam Panjang Tanpa Cahaya: Blackout Sumatera Guncang Kehidupan Masyarakat
Mati Lampu 17 Jam, Bak Ibarat Rakyat Mati Suri
Jaga Kondusitifitas, Basri Saragih: IPK Siap Dorong Investor Masuk ke Daerah Batubara
Datuk Lima Puluh Raih Juara Umum, Penutupan MTQ ke-XIX Batubara Berlangsung Meriah
Disnaker Perindag Batubara Kumpulkan Seluruh Agen LPG 3 Kg, Bahas Solusi Kelangkaan Gas Melon
Dipicu Penghalangan Peliputan Kasus Tahanan Kabur, Puluhan Wartawan Batubara Demo Lapas Labuhan Ruku
Anak Nelayan Pesisir Batubara Raih Gelar Doktor Pendidikan Islam di UINSU Medan

Berita Terkait

Senin, 25 Mei 2026 - 23:04 WIB

Bupati Baharuddin Serahkan SPPT PBB-P2 2026, Dorong Kesadaran Bayar Pajak di Batubara

Sabtu, 23 Mei 2026 - 20:04 WIB

Malam Panjang Tanpa Cahaya: Blackout Sumatera Guncang Kehidupan Masyarakat

Sabtu, 23 Mei 2026 - 14:14 WIB

Mati Lampu 17 Jam, Bak Ibarat Rakyat Mati Suri

Kamis, 21 Mei 2026 - 19:50 WIB

Jaga Kondusitifitas, Basri Saragih: IPK Siap Dorong Investor Masuk ke Daerah Batubara

Minggu, 17 Mei 2026 - 16:18 WIB

Datuk Lima Puluh Raih Juara Umum, Penutupan MTQ ke-XIX Batubara Berlangsung Meriah

Berita Terbaru

BATUBARA

Mati Lampu 17 Jam, Bak Ibarat Rakyat Mati Suri

Sabtu, 23 Mei 2026 - 14:14 WIB