Zulnas.com, MEDAN- Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari memberikan penghargaan Anugerah Kebudayaan Persatuan Wartawan Indonesia (AK PWI) kepada Bupati Sergai H. Darma Wijaya.
Penghargaan ini diberikan karena dinilai berhasil mencetak sawah dengan bergotongroyong. Atap mengaku selama ini pers terbelenggu oleh KUHP dalam menjalankan tugas-tugas Jurnalistik.
Oleh sebab itu, di Hari pers Nasional (HPN) tahun 2023 ini, Dihadapan Bupati Sergai Wiwik Darmawijaya, Atal menceritakan soal kebebasan pers yang diatur UU.
Penyerahan penghargaan itu langsung disaksikan oleh Presiden RI Jokowi, Ketua MPR RI, Panglima TNI Laksanama TNI H. Yudo Margono, S.E., M.M., C.S.F.A, Kapolri Jenderal Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, Para Menteri, Kasad Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman, S.E., M.M, Para Duta Besar, Ketua Dewan Pers, Gubsu,para Bupati dan Walikota, pada acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2023, di Gedung Serbaguna Jalan Williem Iskandar, Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).
Dikesempatan tersebut, Ketua PWI Pusat Atal S Depari menyampaikan permohonan kepada Presiden Jokowi agar Kitab Unda-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disahkan oleh pemerintah dan DPR menjadi Undang – Undang tidak digunakan untuk penjarakan wartawan.
“Jika persoalan terkait dengan tugas jurnalistik, saya minta kepada pihak kepolisian agar tetap memprosesnya dengan mengacu kepada UU Pers Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Dan apabila persoalan itu tidak terkait dengan tugas jurnalistik, silakan proses sesuai dengan hukum pidana jika perbuatannya menyalahi KUHP,” Tegas Ketua PWI.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dihadpan ribuan undangan mengungkapkan rasa bangga Sumut tahun ini yang menjadi tuan rumah.
HPN tahun 2023 ini telah membangkitkan perekonomian masyarakat. Semuanya kebagian rezeki. Baru kali ini saya tahu bahwa Sumut punya sejarah tentang lahirnya pers pertama.
“Ini sungguh luar biasa. Saya berharap wartawan dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggungjawab dalam membuat berita,” tegas mantan pangkostrad itu.
Edy mengatakan kepada wartawan untuk dapat melakukan langkah-langkah yang profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik, sehingga kata Edy, Thema yang mengusung HPN 2023 ini tentang ‘Pers Bebas, Demokrasi Bermartabat’ dapat diaktualisasikan sesuai harapan. Ujarnya.
Kata Edy, lakukan konfirmasi dan tampilkan berita yang berimbang juga berikan solusi permasalahan yang menjadi kritikan rekan-rekan wartawan.
“Saat ini tiada hari tanpa berita. Hal itu seiirng perkembangan tehnologi yang menampilkan berita melalui media online. Saya senang dengan wartawan. Pemerintah butuh kritik dan saran sebagai kontrol sosial terhadap kinerja para pejabat dan lainnya untuk mejuan Negara maupun daerah,” tegas Gubsu. ***Zoe
