Belum Bayar Pajak, Iklan Reklame Perusahaan Ini Ditertibkan

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 23 November 2021 - 19:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Zulnas.com, Batubara — Petugas Satpol PP Kabupaten Batubara menggelar penertiban sejumlah iklan pajak reklame perusahaan di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara Propinsi Sumatera Utara, Senin (22/11/2021).

Petugas Satpol PP dan Dinas badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Batubara langsung mengaggrek  reklame iklan perusahaan dengan menggunakan alat untuk diturunkan.

Kepala Dinas BPPRD Batubara Rijali melalui Kabid Penagihan Budi mengungkapkan penertiban iklan reklame ini dilakukan berdasarkan aturan dan UU Nomer 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Baca Juga :  Pembangunan Batubara Fokus pada Pengembangan Industri

Sebelum melakukan penertiban, pihaknya telah melayangkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Kepada pihak perusahaan, namun mereka masih saja belum melunasinya, sehingga pemerintah melakukan langkah eksekusi untuk menertibkan.

Petugas Satpol PP Kabupaten Batubara saat menurunkan papan reklame di Kecamatan Tanjung Tiram

“Sudah kita surati perusahaan bersangkutan, tetapi tetap juga tidak menyelesaikan tunggakan, makanya ditertibkan,” tegas Budi kepada zulnas.com dilokasi Tanjung Tiram.

Setelah aksi menurunkan Reklame ponsel  ‘Oppo’, ‘Vivo’ dan ‘Realme’ di Tanjung Tiram, BPPRD dan Satpol PP Batubara selanjutnya pada 23 November 2021 ini, akan dikerahkan untuk meruntuhkan reklame di kecamatan lainnya di Batubara.

Baca Juga :  Zahir Sambangi Kantor BNPB, Sampaikan Abrasi Pantai Batubara

Aksi ini akan terus berlanjut, jika pihak vendor ini masih dianggap tidak punya iktikat baik untuk membayar pajak, maka langkah selanjutnya Pemkab Batubara akan mengancang -ancang persiapan untuk menyandra pihak manajemen perusahaan hingga akan mengadukan ke tiga manajemen ponsel terlaris di Indonesia ini ke Ranah Pidana perpajakan.

Namun, sayangnya Budi tidak menjelaskan secara detail berapa tunggakan perusahaan tersebut kepada pemerintahan daerah sebagai instrumen Pendapatan Daerah. Dan Budi mengaku sudah menyurati perusahaan untuk membayar tunggakan. ***

Berita Terkait

Tersangka Korupsi Jalan di Batubara Bongkar Peran Donatur, Oknum Bank, hingga Notaris
KEK Sei Mangkei Jadi Harapan Kurangi Pengangguran
Kasus Korupsi Jalan di Batubara, Lagi, Kejatisu Tahan 4 Konsultan Pengawas
Kejatisu Tahan 8 Tersangka Korupsi Proyek Jalan Rp43,7 Miliar di Batubara
Guru dan Pegawai di Sergai Ungkap Dugaan Pungli PPPK, Kejatisu Diminta Usut Tuntas
Gubernur Sumut Bobby Nasution Lantik Lima Pejabat Eselon II, Ingatkan Jangan Boros Anggaran
Jejak Dokumen Tanah Bermasalah di Balik Bisnis Tambak Udang Kuala Bedagai
Kadisporasu Mahfullah Pratama Daulay: Temuan BPK Sudah Ditindaklanjuti, Ini Bukan Korupsi, Tapi Koreksi Administrasi
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 26 September 2025 - 22:03 WIB

Tersangka Korupsi Jalan di Batubara Bongkar Peran Donatur, Oknum Bank, hingga Notaris

Senin, 15 September 2025 - 22:16 WIB

KEK Sei Mangkei Jadi Harapan Kurangi Pengangguran

Selasa, 2 September 2025 - 10:18 WIB

Kasus Korupsi Jalan di Batubara, Lagi, Kejatisu Tahan 4 Konsultan Pengawas

Senin, 1 September 2025 - 11:04 WIB

Kejatisu Tahan 8 Tersangka Korupsi Proyek Jalan Rp43,7 Miliar di Batubara

Minggu, 17 Agustus 2025 - 11:50 WIB

Guru dan Pegawai di Sergai Ungkap Dugaan Pungli PPPK, Kejatisu Diminta Usut Tuntas

Berita Terbaru