Medan,zulnas.com — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Sumatera Utara (KontraS Sumut) mengecam keputusan Hakim Tunggal Ahmad Sayutiyang menolak permohonan praperadilan Muhammad Yusroh Hasibuan, tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Kapolda Sumut pada persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (8/1).
KontraS begitu kecewa atas penolakan Prapid tersebut. Bagi KontraS, ini adalah bukti peradilan di Indonesia masih patut dipertanyakan.
“Ini menjadi pukulan telak sekaligus alarm bahaya bagi masyarakat sipil dan untuk demokrasi. Bahwa jalan pencarian keadilan semakin sulit ditengah tingginya tren kriminalisasi dan tindak pidana yang dipaksakan oleh aparat keamanan,” ungkap Koordinator Badan Pekerja KontraS Sumut, M Amin Multazam Lubis, Rabu (9/1).
Baca Juga :
- Bela Yusro, Aktifis Batubara Gelar Aksi Tutup Mulut
- Tak Dihadiri Tergugat, Sidang Prapid Muhammad Yusri Ditunda
Meski pahit, mau tidak mau tim hukum yang membela Yusroh tetap menerimanya. Segala keputusan hakim harus tetap dihormati. Spirit awal KontraS yang juga tergabung dalam Koalisi Rakyat Anti Kriminalisasi (Korak) Sumut mengajukan prapid adalah, sebagai upaya kontrol masyarakat sipil terhadap kepolisian, agar melakukan penegakan hukum dengan cara dan prosedur yang sesuai dengan aturan.
“Alasan ini mengacu pada tujuan awal adanya lembaga praperadilan yang dimaksudkan, untuk meminimalisir penggunaan wewenang berlebihan yang dapat mencederai Hak Asasi Manusia,” ungkapnya.
Ia menyatakan, patut disayangkan ketika Prapid itu ditolak. Kesan yang ditangkap oleh pihaknya, penolakan Prapid justru berubah menjadi legitimasi, bahwa kepolisian sah-sah saja melakukan penegakan hukum dengan cara-cara seperti yang mereka lakukan terhadap Yusroh.
Ini Kejanggalan Fakta terhadap Penangkapan Yusroh Versi KontraS
Fakta persidangan melalui saksi pemohon menegaskan bahwa Yusroh ditangkap tanggal 6 November 2018. Sedangkan, laporan polisi (LP/1520/XI/2018/SPKT II) baru dilakukan tanggal 7 November 2018. Artinya, Yusroh sudah ditangkap sebelum dilaporkan.
“Dalil demikian dalam hemat kami sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa, ada tindakan unprosedur dalam penangkapan Yusroh,” ungkapnya.
KontraS katanya, juga menangkap keanehan. Dimana hakim tidak mempertimbangkan fenomena tersebut dan justru menolak sepenuhnya gugatan praperadilan pemohon. Keputusan ini tentu menjadi preseden buruk dalam catatan penegakan hukum.
“Berkaca dari putusan praperadilan, kedepannya aparat penegak hukum dalam konteks delik aduan terlegitimasi dan sah-sah saja ‘mengamankan’ seorang terlebih dahulu baru kemudian muncul laporan pengaduan,” ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, praperadilan memang bukan dimaksudkan untuk membahas pokok perkara tapi lebih kepada tata cara dan prosedur penegakan hukum. Tim Hukum Yusroh mulai saat ini akan fokus untuk mengawal pokok perkara yang disangkakan.
“Hingga sekarang kami meyakini bahwa, yusroh bukanlah pelaku tindak pidana. Namun justru korban dari tindak pidana yang dipaksakan dengan menggunakan pasal karet UU ITE,” timpalnya.
Amin berharap, kasus Yusroh bisa mendapat perhatian serius oleh publik. Sehingga proses hukum bisa terkawal dan berjalan dengan baik. Apa yang dialami oleh Yusroh imbuhnya, bisa saja menimpa para pegiat demokrasi; jurnalis; aktifis dan masyarakat lain diwaktu-waktu mendatang.
“Pasal karet UU ITE terkait pencemaran nama baik sangat potensial ditunggangi oleh pejabat yang anti kritik untuk membungkam kebebesan berpendapat. Membiarkan situasi demikian terus berlangsung, sama artinya menumbuhkan benih-benih otoritarianisme yang secara perlahan membunuh demokrasi,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Muhammad Yusro Hasibuan, 27, ditangkap karena menulis ‘Copot Kapoldasu’ di grup pesan WA Berita Online Batubara. Pesan itu ditulisnya, untuk menjawab pertanyaan tentang aksi demonstrasi yang dilakukan organisasi Cipayung plus yang mengecam aksi aparat saat unjuk rasa mahasiswa di DPRD Sumut beberapa waktu lalu. ***Red
