UKPBJ Batubara; Baru 24 Persen Lelang Tender di Batubara (I)

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 7 Juni 2023 - 12:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Zulnas.com, Batubara — Pemerintah Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2023 telah selesai menenderkan sebanyak 36 paket pengadaan proyek didaerah setempat. 36 paket proyek yang sudah ditenderkan tersebut terdiri dari sejumlah OPD tehnis yang kini telah dikerjakan oleh rekanan dilapangan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Unit Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Batubara Rizal kepada zulnas.com, di Kecamatan Lima Puluh, selasa (6/6/2023) petang.

Rizal menjelaskan, total kegiatan paket proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Batubara tahun anggaran 2023 diperkirakan sebanyak 150 paket. Dari angka itu, serapan yang sudah dilelang sebanyak 36 paket.

“Jadi artinya, baru 24 persen paket proyek tahun anggaran 2023 yang sudah dilelang, dan ada yang kini masih berproses administrasi sanggah dan lain sebagainya,” kata dia.

Rizal yang baru menggantikan pejabat lama Zahrul itu menjelaskan dari 36 paket yang sudah ditenderkan itu diantaranya ada yang dari paket konsultan, fisik dan paket pengadaan barang. Ujar dia.

Secara tehnis, dia menerangkan prosedur lelang dilakukan berdasarkan permintaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), setelah itu, pihaknya akan melakukan penelitian berkas setelah lengkap baru kemudian di lelang berdasarkan elektronik.

Baca Juga :  Kades Kuala Indah "Kantongi" Nama Provokator Kerusuhan di Kantor Desa

“Jadi tugas UKPBJ itu hanya melihat administrasi kelengkapan, dari dokumen perusahaan, surat dukungan, dokumen penawaran, setelah memenuhi syarat-syarat baru kemudian kita umumkan sebagai pemenang lelang,” tegasnya sembari menegaskan hanya administratif.

Secara teoritis, kata dia, masa pelelangan proyek pengadaan barang dan jasa itu dilaksanakan lebih kurang 30 hari kerja. Masa itu, mulai dari pengumuman lelang, penawaran, penelitian berkas, pembuktian kualifikasi dan penetapan pemenang.

Baca : 40 Paket Proyek di Batubara Sudah Ditender, 3 Paket ‘Pra Sanggah’

Baca : Proyek Pulau Pandang 7,6 M Akan Ditunjuk Langsung, Masyarakat Mendukung

Namun untuk paket pengadaan konsultan, masa kerjanya bisa lebih lama sampai dengan 45 hari kerja, karena dia beralasan, lebih rumit untuk dan harus lebih teliti, karena memang bersifat dokumen dan pengalaman perusahaan.

“Khusus untuk paket konsultan, memang agak lama, karena memang harus lebih teliti melihat dokumen, mulai dari Akte, berkas-berkas hingga pengalaman perusahaan,” tandasnya.

Baca Juga :  Nasib Pantai Sejarah, 'Bak Gadis Tua, Tak Pandai Bersolek Pula'
  • Struktur organisasi

Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ) merupakan unit baru yang semula bernama Pelaksana Kegiatan Program Pendidikan Tinggi (PKPPT).

Unit ini memiliki tugas untuk menyelenggarakan dan mengkoordinasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemkab Batubara.

UKPBJ punya struktur organisasi yang disebut dengan Kelompok Kerja (Pokja). Mulai dari unit pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, Unit Pengelolaan LPSE, Unit Pembinaan SDM dan Kelembagaan dan Unit pelaksanaan pendampingan dan konsultasi Bimtek. (Lihat struktur).

Pembentukan ULPBJ Kabupaten Batubara menggunakan dasar Keppres 80/2003 beserta perubahannya. Dengan landasan tersebut tujuan pengadaan yang lebih efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan tercapai.

ULPBJ juga berperan untuk menjembatani kepentingan pengguna jasa dengan para penyedia jasa. Kepuasan para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa menjadi salah satu perhatian bagi unit ini.

Dalam menjalankan tugasnya, unit ini selalu melibatkan para penerima manfaat/pengguna, mulai dari tahap pengusulan barang/jasa, pengadaan, serah terima, sampai dengan masa pemeliharaan/perawatan.

Bersambung…

Follow WhatsApp Channel zulnas.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Datuk Kedatukan Lima Puluh Klaim Punya Bukti Hak Ulayat Sebelum HGU Terbit, Siap Buka Dokumen ke Publik
Menelusuri Jejak Panjang PT Socfindo Tanah Gambus: Dari Perkebunan Kolonial hingga Industri Sawit di Batubara
MAPEL Dorong Satgas Lingkungan dan Evaluasi Pemilik HGU di Batubara
150 Hektare Lahan Cabai Terendam, Petani Gambus Laut Terancam Gagal Panen Diduga Akibat Pengalihan Aliran Sungai
Menelusuri Jejak HGU Perkebunan di Kabupaten Batubara (I)
Mampukah Pansus Plasma 20 Persen Di Implementasikan?
Prof O.K. Saidin: Plasma Harus Jadikan Masyarakat Mitra, Bukan Sekadar Penonton
Pansus Plasma DPRD Batubara Temui Kementan dan ATR/BPN bersama 3 Lembaga Pendamping

Berita Terkait

Jumat, 7 Agustus 2026 - 15:54 WIB

Datuk Kedatukan Lima Puluh Klaim Punya Bukti Hak Ulayat Sebelum HGU Terbit, Siap Buka Dokumen ke Publik

Jumat, 7 Agustus 2026 - 08:42 WIB

MAPEL Dorong Satgas Lingkungan dan Evaluasi Pemilik HGU di Batubara

Kamis, 6 Agustus 2026 - 20:52 WIB

150 Hektare Lahan Cabai Terendam, Petani Gambus Laut Terancam Gagal Panen Diduga Akibat Pengalihan Aliran Sungai

Kamis, 6 Agustus 2026 - 10:00 WIB

Menelusuri Jejak HGU Perkebunan di Kabupaten Batubara (I)

Kamis, 6 Agustus 2026 - 08:09 WIB

Mampukah Pansus Plasma 20 Persen Di Implementasikan?

Berita Terbaru

LABUHANBATU

Bupati Dan Kapolres Labusel Dukung PWI Perkuat Informasi Publik

Jumat, 7 Agu 2026 - 22:23 WIB