Batubara,zulnas.com – Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Batu Bara hingga saat ini belum berjalan baik, kendalanya karena data antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diterima dari berbagai Desa selalu berbeda-beda.
Padahal, Dinas Sosial setempat telah mencatat ada sekitar 32.000 Kepala Keluarga (KK) Miskin di Batu Bara yang masih perlu ditangulangi dan diberikan bantuan sosial.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Batu Bara hingga akhir maret 2019 mendatang adalah mensosialisasikan Program Fakir Miskin melalui program PKH dan BPNT, dengan melakukan validasi kembali kepada seluruh instansi di Perdesaan dalam menyalurkan bantuan unggulan dari pemerintahan Jokowi – JK itu.
Kepala Dinas Sosial kabupaten Batu Bara, Bahrumsyah menjelaskan, melalui pelaksanaan kegiatan ini, Dinas Sosial beserta seluruh pihak terkait dalam penanganan penyaluran bantuan kemiskinan bisa menyatukan persepsi.
“Sehingga, dalam pelaksanaan kebijakan penanganan kemiskinan, tidak ada lagi data yang tumpang tindih yang bisa menyebabkan masyarakat menjadi bingung, terpecah belah hingga menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat miskin,” katanya dalam acara singkronisasi pengawasan bansos di Mapolres Batu Bara pada Kamis (14/3/2019) kemarin.
Bahrumsyah menegaskan, saat ini kemiskinan di Batu Bara bukan lagi hanya sekadar menyangkut kehidupan ekonomi.
Lebih dari itu katanya, kemiskinan juga erat kaitannya dengan kegagalan pemerintah dalam (memberikan data) mendata hak-hak dasar dan perbedaan perlakukan kepada seseorang atau sekelompok orang dalam menentukan data fakir miskin, shingga sinkronisasi data bantuan PKH maupun BPNT antar satu lembaga yang di input selalu tidak sesuai dengan fakta dilapangan.
“Ini menjadi permasalahan kursial di seluruh daerah, sinkronisasi data antar satu lembaga dalam penyaluran Banuan PKH dan BPNT tidak sesuai, disebabkan kendala terbanyak ada di SDM” tegasnya.
Diungkapkannya, terdata 32.000 Kepala Keluarga tergolong masyarakat miskin tersebut perlu dibantu dan ditanggulangi lagi berdasarkan data yang lebih akurat, sehinga perlu baginya untuk melakukan singkronisasi data sehinga tidak terkesan bantuan bansos yang akan disalurkan tersebut menyimpang.
“Jumlah itu (penerima PKH/bansos) saat ini sedang kita verifikasi (disingkronkan) lagi. Tetapi kita ada kendala di SDM yang ada dilapangan”, tandas Bahrumsyah
Program tersebut, lanjut mantan Setda Aceh Timur ini, akan terus dilakukan dengan validasi faktual petugas ke lapangan. Ditargetkan rampung pada akhir maret mendatang. ***Red
