Zulnas.com, Batubara — Di tengah arus modernisasi pendidikan, para guru sering kali berada di garda terdepan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Mereka adalah pilar yang menopang masa depan generasi muda melalui dedikasi dan semangatnya.
Namun, di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, ada dinamika yang sedang dihadapi oleh para pendidik bersertifikasi yang akan mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan anggaran sebesar Rp 1,7 miliar, diambil dari pemotongan gaji mereka sendiri.
Antara Kewajiban dan Beban
Bimtek ini bukanlah acara biasa. Dengan biaya Rp 1.700.000 per guru, kegiatan yang akan berlangsung di Medan selama dua hari tiga malam ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para guru bersertifikasi.
Danil Gunawan, Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara, menegaskan bahwa Bimtek ini wajib diikuti oleh seluruh guru yang telah tersertifikasi.
Lembaga Penyelenggara Pendidikan Nasional (LPPN) dipilih sebagai penyelenggara, karena sudah berpengalaman dan terakreditasi.
Namun, di balik tujuan mulia ini, ada sebuah fakta yang membuat sebagian besar guru merasa khawatir. Pemotongan sebesar Rp 1,7 juta dari gaji mereka dianggap terlalu besar, terutama jika dibandingkan dengan Bimtek sebelumnya yang hanya memotong Rp 300 ribu.
Bagi banyak guru, ini bukan hanya soal kehadiran wajib, tetapi juga soal beban finansial yang harus ditanggung.
Plt Kadis Pendidikan Kabupaten Batubara Jonis Marpaung
“Uang Itu di Ambil dari Gaji Kami”
Seorang guru yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kegelisahannya. “Pemotongan tunjangan sertifikasi sebesar Rp 1,7 juta sangat memberatkan. Tahun lalu, kami hanya dipotong Rp 300 ribu. Sekarang, beban ini jauh lebih besar, padahal kami masih harus memenuhi kebutuhan lain.” ucapnya.
Perasaan tidak nyaman ini diungkapkan oleh banyak guru yang merasa kesejahteraan mereka terancam, terutama ketika tidak ada penjelasan detail tentang bagaimana anggaran tersebut digunakan dan manfaat apa yang akan mereka dapatkan dari pelatihan ini.
Danil Gunawan, dalam pernyataannya, menyatakan bahwa tidak ada dana dari dinas pendidikan untuk Bimtek ini, sehingga biaya harus diambil dari gaji guru.
Namun, Kepala Dinas Pendidikan Batubara, Jonis Marpaung, justru menolak klaim mengenai jumlah anggaran sebesar Rp 1.700.000 per guru. Ketidakjelasan ini menambah keraguan di kalangan guru.
Manfaat Bimtek: Apakah Sejalan dengan Harapan?
Di sisi lain, Bimtek ini sebenarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Guru sebagai agen perubahan perlu terus memperbarui keterampilan dan pengetahuan mereka agar dapat menghadapi tantangan baru dalam dunia pendidikan.
Dalam era yang semakin digital dan kompleks ini, kompetensi guru harus terus ditingkatkan agar mampu memberikan yang terbaik bagi siswa.
Namun, pertanyaan yang masih menggantung adalah apakah pelatihan ini benar-benar memberikan manfaat yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan?
Guru-guru tentu menginginkan adanya transparansi dalam pelaksanaan Bimtek, termasuk rincian anggaran dan kualitas materi yang disampaikan. Apakah pelatihan ini akan memberikan keterampilan baru yang relevan, atau hanya menjadi formalitas ‘projek’ yang tidak berdampak signifikan?
Plt Kadis Pendidikan Kabupaten Batubara Jonis Marpaung
Beban Tambahan di Tengah Pengabdian
Para guru di Batubara, seperti halnya guru di seluruh Indonesia, sudah bekerja keras dalam mendidik siswa meskipun dengan segala keterbatasan. Mereka mengabdikan hidupnya untuk pendidikan, sering kali tanpa banyak mengeluh.
Namun, ketika biaya pengembangan kompetensi ini harus diambil dari gaji mereka sendiri, muncul perasaan bahwa pengorbanan mereka tidak sepenuhnya dihargai.
Kebijakan pemotongan gaji ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Apakah ada cara lain untuk membiayai Bimtek tanpa memberatkan para guru? Seharusnya ada solusi yang lebih inklusif, misalnya dengan alokasi anggaran yang lebih baik atau kerja sama dengan pihak lain agar guru tidak perlu terbebani secara finansial.
Harapan untuk Masa Depan Pendidikan
Bimtek sertifikasi guru di Batubara adalah gambaran kecil dari tantangan yang dihadapi para pendidik di seluruh negeri. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang terus berusaha untuk memberikan pendidikan terbaik bagi generasi penerus.
Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan terkait pengembangan kompetensi guru harus dirancang dengan mempertimbangkan kesejahteraan mereka.
Guru-guru ini berharap bahwa ke depannya, pemerintah dapat lebih transparan dalam menjelaskan kebijakan yang berdampak langsung pada mereka, serta lebih peduli terhadap beban yang harus mereka tanggung.
Pada akhirnya, pendidikan yang berkualitas tidak hanya bergantung pada kompetensi guru, tetapi juga pada dukungan yang mereka terima dari sistem pendidikan itu sendiri.
“Kami siap untuk berkembang,” kata salah satu guru. “Tetapi, kami juga butuh dukungan yang nyata.” harapnya. ****Zn
