Zulnas.com, Batubara — Meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukan sekadar memperoleh selembar penghargaan administratif. Di balik predikat tersebut terdapat ukuran penting tentang bagaimana sebuah pemerintahan mengelola uang rakyat secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, wajar jika Bupati Batubara Baharuddin Siagian terlihat bahagia saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan opini WTP.
Kebahagiaan itu bukan semata-mata karena prestasi yang diraih, tetapi karena capaian tersebut menjadi penanda bahwa fondasi pemerintahan yang sedang dibangunnya berjalan pada jalur yang benar.
Dalam dunia pemerintahan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari jalan yang dibangun, gedung yang berdiri, atau program yang diluncurkan, hutang yang ditinggalkan kepemimpinan terdahulu. Semua itu harus diawali dengan tata kelola keuangan yang sehat. Sebab, tanpa pengelolaan keuangan yang baik, pembangunan berpotensi kehilangan arah, rawan penyimpangan, dan sulit memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
WTP pada tahun pertama kepemimpinan Baharuddin Siagian memiliki makna yang lebih strategis. Ini menunjukkan bahwa sejak awal masa pemerintahannya, terdapat keseriusan untuk membangun sistem birokrasi yang tertib, disiplin, dan patuh terhadap aturan.
Di tengah berbagai tantangan daerah, mempertahankan kualitas laporan keuangan membutuhkan kerja kolektif yang tidak sederhana. Dibutuhkan komitmen pimpinan daerah, koordinasi antarorganisasi perangkat daerah yang kuat, serta pengawasan yang berjalan efektif.
Lebih jauh, WTP adalah cerminan budaya kerja. Ketika administrasi keuangan dikelola dengan baik, maka perencanaan pembangunan akan lebih terukur, pelaksanaan program lebih terarah, dan pengawasan menjadi lebih mudah dilakukan. Dengan kata lain, pemerintahan yang sehat selalu dimulai dari tata kelola yang sehat.
Bagi Baharuddin Siagian, capaian ini dapat dibaca sebagai sinyal bahwa arah kepemimpinannya tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan fondasi birokrasi. Sebab, daerah yang maju bukan hanya daerah yang banyak membangun, melainkan daerah yang mampu mengelola setiap rupiah anggaran secara efektif dan bertanggung jawab.
Argumen yang paling kuat dari raihan WTP ini adalah bahwa pembangunan tidak akan berkelanjutan tanpa tata kelola yang baik. Banyak daerah memiliki sumber daya besar, tetapi gagal memberikan dampak maksimal karena lemahnya pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan.
Sebaliknya, daerah yang memiliki tata kelola baik akan lebih mudah menarik investasi, mendapatkan kepercayaan masyarakat, serta memperoleh dukungan pemerintah pusat dalam berbagai program pembangunan.
Karena itu, WTP yang diraih pada awal kepemimpinan Baharuddin Siagian – Syafrizal bukanlah garis akhir, melainkan titik awal. Ia adalah pondasi yang memperkuat bangunan pemerintahan ke depan. Dari pondasi inilah lahir kepercayaan publik, efektivitas pembangunan, dan budaya birokrasi yang profesional.
Masyarakat tentu berharap kebahagiaan Baharuddin Siagian hari ini tidak berhenti pada seremoni penerimaan WTP. Kebahagiaan itu harus diterjemahkan menjadi energi baru untuk mempercepat pembangunan, memperbaiki pelayanan publik, serta memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah benar-benar hadir untuk kesejahteraan rakyat Batubara.
Sebab pada akhirnya, WTP bukan hanya tentang laporan keuangan yang baik. WTP adalah tentang komitmen menghadirkan pemerintahan yang bersih, sehat, dan dipercaya masyarakat. Dan bagi Baharuddin Siagian, capaian ini menjadi batu pijakan penting untuk menapaki perjalanan panjang membangun Batubara yang lebih maju dan bermartabat. (Dan).
