zulnas.com, Batubara — Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batubara Muhammad Ridwan menyebutkan keberhasilan petani sebagian besar dipengaruhi oleh peran teknologi. Karenanya, ia mengajak kepada petani didaerah untuk terus berinovasi dengan merubah pola pikir lama yang cenderung monoton.
Untuk meningkatkan nilai produksi, para petani perlu untuk menerapkan pola tanam IP 400. Program pengembangan IP Padi 400 ini adalah suatu sistem pola tanam empat kali tanam padi secara berturut-turut dalam satu siklus 12 bulan kalender.
Berikut ini petikan wawancara zulnas.com kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batubara Muhammad Ridwan seputar potensi petanian dan permasalahan dan tantangan.
Apa pesan anda kepada para petani di Batubara?
Kita berharap kepada para petani jangan hanya melakukan usahanya monoton atau gitu-gitu saja, atau pola-pola lama yang masih mengikuti cara-cara nenek moyang kita lama.
Ikutilah dengan pola yang kini diterapkan pemerintah dengan IP 400. Artinya dalam satu tahun 4 kali tanam dan 4 kali panen.
Selama ini, petani kita masih mempercayai mitos-mitos yang katanya pada bulan-bulan tertentu musim hama, dan lain sebagainya. Padahal, jika kita mengacu dengan tekhnologi, ketentuannya saya rasa jauh lebih baik.
Misalnya, dengan pola tanam IP 400 sebagian bahannya akan dibantu oleh pemerintah, itupun tidak mau petani.
Nah, jadi pola pikir inilah yang harus kita rubah. Peran tenaga penyuluh juga dibutuhkan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat petani, baik prilakunya, keterampilannya termasuk sikapnya agar dapat melakukan hal-hal yang inovatif.
Karena, dengan selalu berinovasi, kita lihat banyak daerah-daerah pertanian yang nilai produksi tinggi sementara, kita di Batubara nilai produksi kita sekitar 5,4 atau 5,5 ton per hektar. Nah, jadi disini peran tekhnologi yang perlu kita tingkatkan, kemudian masyarakat kita biasanya, kalau tidak ada bantuan tidak mau menanam, begitu lah seterusnya.
Padahal, bantuan pemerintah ini, biasanya bersifat stimulus untuk mendorong petani agar lebih bergairah dalam menjalankan usaha pertaniannya.
Berapa Luas Lahan Pertanian di Batubara?
Luas lahan pertanian di Batubara berdasarkan data tahun 2020 diperkirakan 12.876 hektar. Angka itu sesuai dengan Perda Bupati Batubara hasil dari pengukuran tim ATR BPN bekerjasama dengan tenaga penyuluh melalui satelit.
Pertama, memang luas lahan pertanian di Batubara diperkirakan 16.000 Hektar, namun setelah dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan satelit atas maka luas lahan pertanian kita diperoleh 12.876 hektar berdasarkan data tahun 2020.
Dari luasan itu, apa-apa saja jenis tanaman pertanian?
Dari 12.876 itu, terdiri dari lahan padi, lahan padi terdiri dari dua jenis, lahan padi irigasi dan lahan padi tadah hujan. Kemudian, selain lahan sawah, juga ada lahan untuk holtikultura, seperti cabe, bawang, jenis sayur-sayuran dan buah-buahan lainnya.
Dari jumlah luasan lahan pertanian itu, bagaimana kondisi ketahanan pangan kita didaerah?
Batubara, dari tahun ke tahun itu surplus beras. Lebih kurang 50 ribu ton surplus beras. Artinya, dengan jumlah penduduk yang ada di Batubara ini, kemudian kita nilai dengan berapa kebutuhan beras kita perbulan per tahun, setelah kita hitung dengan kebutuhan jumlah penduduk di Batubara, maka dapat kita simpulkan bahwa surplus beras di Batubara diperkirakan 50.000 ton.
Bagaimana cara kita menangani masalah yang dihadapi oleh petani?
Memang banyak faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan pertanian didaerah. Salah satunya adalah faktor kondisi irigasi. Artinya, dengan kondisi irigasi yang bagus, maka hasil pertanian juga akan bagus, begitu juga sebaliknya.
Sejauh ini, kondisi irigasi kita di kabupaten Batubara banyak yang rusak. Ada juga irigasi yang kondisinya belum permanen (irigasi tersier). Kemudian, kita butuh penanganan irigasi primer dan sekunder dengan dukungan dana dari pemerintah pusat.
Itulah salah satu kendala irigasi kita di Batubara. Kalau keuangan APBD, selama ini hanya mampu menangani kondisi irigasi yang sifatnya tersier yang langsung kesawah.
Jadi kalau ditanya bagaimana kondisi irigasi kita, untuk tingkat tersiernya masih bisa kita atasi. Meski demikian, memang masih ada daerah-daerah tertentu yang kondisinya masih sulit untuk mendapatkan pasokan air, karena jauh dari sumber irigasi air.
Misalnya, kondisi airnya jauh dari Asahan, kemudian jaringan irigasinya rusak, sehingga tidak masuk air kelahan pertanian. Jadi untuk menyikapi itu, kita berusaha untuk mencari bantuan dari tingkat propinsi dan pemerintah pusat. Sedangkan dari pemerintah daerah masih terbatas kondisi keuangan kita.
Jadi, selama ini kita berusaha untuk minta ke propinsi, ke Kementerian Pertanian, dengan membuat usulan agar dapat bantuan dari pemerintah pusat.
Untuk APBD, Tahun 2022 ini ada berapa anggaran untuk kesejahteraan petani di Batubara?
Kalau soal anggaran, biasanya, alokasi untuk keberpihakan masyarakat petani kita plot 60 persen dari anggaran, sedangkan 40 persen lagi untuk kebutuhan kantor, operator, gaji, tunjangan dan lainnya.
Dari 60 persen untuk kesejahteraan petani itu, teknisnya seperti apa?
Biasanya, dukungan anggaran itu untuk membeli pasilitas dan peralatan yang akan diberikan kepada masyarakat petani. Seperti, traktor, hentraktor, bantuan pupuk organik, ada pupuk NPK, kemudian ada juga bantuan benih yang diperuntukkan untuk cadangan pangan. Jika seandainya ada gagal panen atau bencana alam, ini ada stok benih yang bisa kita berikan kepada petani untuk menggantikan tanamannya buang gagal panen.
Jadi, itulah salah satu program-program dinas sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat petani di Batubara.
Nah, kalau misalnya hujan, masyarakat petani cendrung akan merugi, bagaimana cara kita untuk mensiasati agar petani tidak gagal panen?
Nah, inilah salah satu masalah yang sering dihadapi petani. Namun, jika kondisi hujan yang sifatnya lokal hanya di Batubara saja diperkirakan tidak langsung banjir, namun masalah kita disini adalah air kiriman dari kabupaten tetangga.
Kalau kita lihat di Batubara ini tidak hujan, tapi tiba-tiba saja air naik, itu berarti dia kiriman air dari daerah lain, bahkan, kalau hujan deras kita di Batubara ini tidak akan terjadi banjir, jadi ada semacam huja kiriman karena kita berada di dataran rendah, jadi pada saat hujan, air tumpah kekita semua, sehingga kadang kala menyebabkan tanggul kita jebol dan air tumpah kelahan pertanian masyarakat. Seperti yang terjadi di Kecamatan Sei Balai,
Sejauh ini, bagaimana cara penanganan bagi petani yang lahannya banjir?
Biasanya kita tangani dengan komisi irigasi, komisi irigasi itu tujuannya untuk menangani irigasi- irigasi petani. Makanya, kalau banjir tidak hanya ditangani oleh dinas pertanian saja, tapi ada Dinas PUPR, kemudian Bapeda sebagai ketua Pelaksana komisi irigasi.
Apakah komisi irigasi ini sudah dibentuk di Batubara?
Komisi irigasi ini, biasanya dibentuk dari perkumpulan pemakaian air, contoh misalnya Persatuan Perkumpulan Pemakaian Air (P3A) yang anggotanya diambil dari masing-masing desa dan kecamatan sehingga dibentuklah komisi irigasi yang beranggotakan dari kelompok-kelompok P3A.
Dalam hal ini, pengurus tetap dari pemerintah daerah, yaitu dari Bapeda, PUPR, Dinas Pertanian dan lainnya. Karena leading sektornya antar OPD maka akan di SK kan oleh bapak Bupati.
Soal apakah sudah terbentuk atau tidak, saya juga kurang tau, karena memang saya baru menjabat sebagai kepala dinas Pertanian dan Perkebunan pada bulan pertengahan Januari 2022, maka saya belum tau, apakah itu sudah terbentuk atau tidak, soalnya belum pernah ada rapat- rapat tentang komisi irigasi ini di Batubara.
Jadi, kita menunggu dari Bapeda lah sebagai ketua untuk menggerakkan tim komisi irigasi ini. Karena saya baru menjabat, barang kali nanti akan saya tidak lanjuti tentang komisi irigasi ini.
Jadi bagaimana dengan penganggarannya?
Karena ini gawenya Bapeda, mungkin mereka lah yang membentuk renjanya, jadi nanti misalnya irigasi mana yang harus diperbaiki, akan diusulkan langsung oleh Bapeda.
misalnya, jika irigasi yang bermasalah itu irigasi tersier, makan dinas Pertanian dan Perkebunan yang menanganinya, jika irigasi sekunder yang bermasalah maka penanganannya ke Dinas PUPR, kalau untuk penanganan irigasi primer nanti akan dikoordinasikan ke pemerintah propinsi atau mungkin langsung ke pusat. ****zulnas
