Zulnas com, Batubara — Rapat Paripurna pendapat akhir Fraksi dan Pengambilan Keputusan serta Penandatanganan Persetujuan Bersama Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, digelar di Gedung DPRD Batubara, Selasa (16/11/21).
Para fraksi di gedung dewan setempat sepakat untuk menyetujui Ranperda APBD Batubara Tahun anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah (Perda) melewati persetujuan dua lembaga eksekutif dan legislatif setempat.
Dalam kesempatan itu, Bupati Batubara Zahir menyampaikan nota Rancangan RAPBD tahun anggaran 2022, serta Penyampaian Nota RPJMD 2019-2023 dan 3 (tiga) revisi perda retribusi untuk memaksimalkan perda retribusi daerah Batubara.
Rapat dipimpin langsung oleh ketua DPRD Batubara M Safi’i SH, Wakil Ketua Ismar Khomri, Syafrizal dan dihadiri 29 anggota DPRD, Forkopimda, Kepala OPD, dan para Camat se Kabupaten Batubara.
Zahir menyebutkan, Perubahan RPJMD Batubara disusun dengan tujuan untuk Penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat dan merumuskan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah yang selaras dengan pusat dan daerah.
“Ini sebagai pedoman dalam penyusunan rencana strategis (renstra) SKPD rencana kerja pemerintah daerah (RKPD),” tegasnya.
Selain itu, Politisi PDI Perjuangan itu juga menyebutkan pengesahan anggaran APBD ini juga sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan UU penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sesuai visi, misi dan program kerja dan pembangunan daerah. Selain dari pada itu, juga mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
“RPJMD 2019-2023 Kabupaten Batubara berfungsi untuk keselarasan Perencanaan Pembangunan (PP) Nasional dan Provinsi Sumut,” terang Zahir.
Adapun rancangan R APBD Batubara tahun anggaran 2022 terdiri dari, Pendapatan Daerah 1,139 Triliun, dengan rincian PAD 123,9 Milyar, pendapatan transfer 999,7 Milyar, lain-lain Pendapatan daerah yang sah 16 Milyar.
Sedangkan untuk belanja daerah untuk Tahun anggaran 2022 1,281 Triliun terdiri dari belanja operasional 847,6 Milyar, belanja modal 229 Milyar, belanja tidak terduga 16 Milyar, belanja transfer 188,6 Milyar.
Kemudian, untuk penerimaan pembiayaan daerah 157 Milyar, dengan rincian Silpa tahun anggaran sebelumnya 57,2 Milyar, termasuk juga rencana penerimaan pinjaman daerah 100 milyar dari Perusahaan yang sebelumnya.
Lalu, pengeluaran pembiayaan 15 Milyar, dengan rincian pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo 11,4 Milyar, kemudian penyertaan modal ke BUMD PT Bank Sumut 3 Milyar, dan Penyertaan modal untuk BUMD PT. Pembangunan Bahtera Berjaya 1 Milyar. ***
