Zulnas.com, Batubara — Masyarakat Kabupaten Batubara Sumatera Utara khususnya yang beragama Islam meminta Mahkamah Agung (MA) untuk segera mendirikan pengadilan agama di daerah itu.
Pasalnya, Persoalan masyarakat tentang penyelesaian masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak hingga permasalahan ekonomi syariah kian hari semakin meningkat.
Selama ini, penyelesaian permasalahan tersebut dilakukan di pengadilan agama kisaran Kabupaten Asahan sebagai Kabupaten Induk.
“Pengadilan agama di Kabupaten Batubara sangat mendesak sebagai solusi penyelesaian masalah umat Islam di daerah ini, sebab persoalan persoalan mendasar itu ‘menggantung’ di tengah masyarakat,” kata Dr. Muhammad Faishal M.Us yang juga dosen Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumut saat ditemui zulnas.com di Tanjung Tiram, minggu, (16/1/2021).
Pimpinan majelis dzikir As-Salam itu menjelaskan jarak, waktu dan ketidaktahuan sebagian umat Islam menyelesaikan persoalan persoalan itu tanpa dasar hukum yang kuat.
Kabupaten Batubara sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Asahan saat ini telah berdiri Kandepag, dan polres. sementara untuk menyelesaikan persoalan hukum agama, masyarakat masih berurusan ke pengadilan agama yang berada di Asahan.
Melalui keputusan presiden nomor 21 tahun 2004 tanggal 22 Maret 2004 tentang pengalihan organisasi. Sebelumnya pengadilan agama berada di bawah naungan departemen agama, setelah kepres itu beralih ke mahkamah agung.
Dr. Muhammad Faishal M.Us yang juga pimpinan majelis dzikir As-Salam ini berharap agar MA mengabulkan harapan masyarakat Kabupaten Batubara agar persoalan umat Islam di daerah ini lebih mudah, cepat serta tidak melanggar ketentuan yang ada. ***Et
