Zulnas.com, Batubara – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim mengungkapkan akan mengganti program Ujian Nasional (UN) pada tahun 2021 nanti.
“Di tahun 2021, UN itu akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter,” kata Nadiem dalam rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).
Kebijakan Mendikbud itu mendapat sambutan hangat dari Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Batubara, Muhammad Rafik. “Penghapusan UN itu kebijakan yang sangat bagus”, kata Rafik melalui pesan WhatsApp, Kamis (12/12/2019).
Karena, menurut Rafik, tingkat pengetahuan para perserta didik di Indonesia tidak bisa di-samarata-kan secara general (umum) seperti tuntutan UN yang penilaiannya berdasarkan standarisasi nasional.
“Penilaiannya tidak bisa berstandar nasional. Karena pengetahuan peserta didik kita sangat tergantung oleh banyak faktor, diantaranya faktor perbedaan daerah, kompetensi para tenaga pengajar dan lingkungan”, jelasnya.
Kata Rafik, masih banyak daerah di Indonesia yang masih tertinggal dan ketingalan informasi. Tentu saja tingkat pengetahuan peserta didik di daerah itu tidak sama dengan daerah yang sudah lebih maju.
“Nggak usah jauh-jauh, pengetahuan peserta didik di kabupaten dengan kota saja sudah beda. Bahkan antar kecamatan pun bisa berbeda”, katanya mencontohkan.
Meskipun setuju dengan penghapusan UN, namun menurut Rafik, perlu pembahasan yang mendalam dan cermat terhadap program ‘asesmen kompetensi minimum dan survei karakter’ yang akan menggantikan UN.
“Harus dikaji secara cermat. Setidaknya harus ada standarisasi daerah dicantumkan dalam program asesmen tersebut. Kalau standarisasinya masih sama seperti UN, itu namanya hanya ‘ganti baju'”, ujarnya. (muis)
