Naskah LHP BPK Tentang PPJ Jadi Polemik, BPPRD : Naskah Itu Belum Final

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 22 Juli 2019 - 21:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

zulnas.com, Batubara — Munculnya Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah dari Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP- BPK RI) Daerah Sumatera Utara menjadi polemik didaerah Batubara. Pasalnya, temuan naskah awal yang dilansir pihak BPK Sumut itu lantas menjadi bola panas terhadap kinerja didaerah.

Buktinya, sekelompok pemuda dan mahasiswa menggelar aksi demo didepan kantor PLN Ranting Tanjung Tiram senin (22/07/2019) menuding pihak PT. PLN rayon Tanjung Tiram sebagai Wajib Pajak menerima dana insentif, padahal pihak PLN sebagai salah satu instansi yang melakukan pungutan PPJ sebagai wajib pajak (WP).

Plt Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Batubara Rijali mengaku tidak pernah memberikan dana insentif kepada pihak PLN sebagai Mitra pemerintah daerah. Karena dalam UU nomer 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah nomer 69 Tahun 2010 tidak memperbolehkan instansi PLN menerima dana insentif karena PLN sebagai Salah satu instansi yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak PPJ kepada pemerintah daerah.

Baca Juga :  Pekerjaan Normalisasi Tak Profesional

Sebagai mitra pemerintah, kata Rijali, Pihak PLN berkewajiban melakukan pemungutan PPJ itu kepada pelanggan atau konsumen. Karena, beban tugas yang dimiliki pihak PLN untuk melakukan pungutan itu menjadi kewenangan mutlak terhadap pihak PLN.

Namun, karena pihak PLN juga bagian dari wajib pajak, maka dalam maka UU nomer 28 Tahun 2009 dan PP nomer 69 tahun 2010 itu mengamanatkan tidak boleh menerima dana insentif dari tugas pungut PPJ yang disetorkan ke pemerintah daerah itu.

Ketika ditanya soal temuan LHP BPK RI tentang kelebihan bayar 400 juta yang diterima pihak pengelola itu, Rijali mengatakan bahwa LHP BPK yang dilansir tahun 2017 itu masih dalam bentuk Naskah, jadi temuan itu belum final karena pihak BPK masih mengeluarkan naskah belum berkekuatan hukum.

Baca Juga :  Penurunan Jumlah Pasien RSUD H OK Arya Zulkarnain, Poly Klinik Syaraf dan Jantung Jadi Fokus Pembenahan

“Itukan masih naskah, jadi temuan yang dilansir LHP BPK itu belum final. Dan itupun masih tahap uji coba oleh pihak BPK”, ujar Rijali kepada zulnas.com, melalui via telpon seluler senin (22/07/2019) sore.

Terkait temuan BPK itu, kata Rijali, juga terjadi dibeberapa daerah, selain Kabupaten Batubara, daerah lain juga terjadi hal yang sama, karena dalam UU nomer 28 tahun 2009 itu menjadi polemik hampir diseluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Terkait dana insentif yang diterima pihak pengelola pajak dan retribusi daerah, kata Rijali itu reword bagi pihak pengelola. Dimana, penghargaan itu bisa diberikan manakala pengutipan hasil pajak dan retribusi daerah sebagai PAD itu melampaui target yang telah ditentukan.

“Jadi kalau kinerja pemda itu baik dalam mendongkrak target PAD itu, insentif itu merupakan salah satu penunjang kinerja aparatur didaerah”, tegas Rijali. ****Zn

Berita Terkait

IWO Batubara Gelar Rakerda: Menuju Organisasi Jurnalistik yang Solid dan Profesional
ASN Bapenda Batubara Ditemukan Tewas Gantung Diri di Rumah Kos, Diduga Alami Depresi
Kasus Suap DPRD Sumut Kembali Mencuat, Tokoh Masyarakat Desak KPK Tuntaskan 36 Nama yang Masih “Berkeliaran”
PNTI Batubara Sambangi DPRD, Suarakan Krisis Nelayan dan Usulkan Solusi Rumpon Buatan
Pemkab Batubara Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Masyarakat Antusias Sambut Program Bupati
PNTI Batubara Audiensi ke PT BRC, Soroti Krisis Nelayan dan Usulkan Program Konservasi Laut
PNTI Batubara Audiensi ke PT IAA, Soroti Krisis Ekologi dan Kemiskinan Nelayan Pesisir
Eks Kadisperkim LH Batubara Akan Laporkan Sekda dan Inspektorat ke APH Terkait Temuan BPK
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 1 Juli 2025 - 17:32 WIB

IWO Batubara Gelar Rakerda: Menuju Organisasi Jurnalistik yang Solid dan Profesional

Jumat, 27 Juni 2025 - 13:50 WIB

ASN Bapenda Batubara Ditemukan Tewas Gantung Diri di Rumah Kos, Diduga Alami Depresi

Rabu, 25 Juni 2025 - 06:41 WIB

Kasus Suap DPRD Sumut Kembali Mencuat, Tokoh Masyarakat Desak KPK Tuntaskan 36 Nama yang Masih “Berkeliaran”

Rabu, 25 Juni 2025 - 06:31 WIB

PNTI Batubara Sambangi DPRD, Suarakan Krisis Nelayan dan Usulkan Solusi Rumpon Buatan

Selasa, 24 Juni 2025 - 12:15 WIB

Pemkab Batubara Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Masyarakat Antusias Sambut Program Bupati

Berita Terbaru

Asahan

Jamaah Haji Asal Asahan Tiba di Kampung Halaman

Senin, 30 Jun 2025 - 16:21 WIB

Asahan

Bupati Asahan Hadir Kejurda Tinju Seleksi PON XVII 2025

Senin, 30 Jun 2025 - 16:08 WIB