Zulnas.com, Batubara, — Menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (GERBRAK) di Jakarta yang menyeret nama Bupati Batubara, Baharuddin Siagian, Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Batubara, Khairul Bariah, memberikan respons tegas namun rasional.
Khairul Bariah menyayangkan aksi tersebut dilakukan tanpa koordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama dirinya yang juga dipercaya sebagai Ketua Komunitas Sedekah Jumat (KSJ) Kabupaten Batubara.
“Saya sebagai Ketua KSJ Batubara merasa tersinggung, karena aksi yang membawa nama Bupati dilakukan tanpa komunikasi atau konfirmasi. Apalagi isu yang dibawa belum jelas validitas datanya,” ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD Batubara Fraksi PAN, Senin 4 Agustus 2025.
Tak Pernah Terlibat Rapat, Jabatan Ketua KSJ Hanya via Telepon
Bariah mengungkapkan bahwa pengangkatannya sebagai Ketua KSJ Batubara dilakukan secara informal melalui sambungan telepon pasca-Pemilu Legislatif 2025, tanpa pernah ada pertemuan resmi ataupun penyerahan SK dari pengurus pusat.
“Sampai hari ini belum pernah ada rapat, belum pernah bertemu langsung dengan pengurus pusat, dan belum ada SK yang saya terima. Kalau memang suara saya tidak dihargai, maka secara resmi saya akan mengundurkan diri dari KSJ,” tegasnya sembari mengatakan akan membuat surat pengunduran resmi ke KSJ Pusat yang diketuai “S”.
Baharuddin Bupati, Bukan Sekadar Mantan Kadisporasu
Dalam kapasitasnya sebagai legislator dan ketua partai koalisi pendukung pemerintah daerah, Khairul Bariah menegaskan bahwa dukungannya terhadap Baharuddin Siagian didasarkan pada legitimasi politik dan kinerja sebagai Bupati Batubara, bukan karena latar belakang masa lalu di Dispora Sumut.
“Hari ini kita bicara tentang Bupati Batubara. Baharuddin Siagian adalah kepala daerah hasil dukungan politik yang sah, dan PAN adalah bagian dari partai pengusung. Kami mengawal pemerintahan ini, bukan karena masa lalunya, tapi karena kepercayaan rakyat yang harus dijaga,” tegasnya.
Audit BPK Bukan Alat Pidana, Kritik Harus Berdasar
Terkait dugaan korupsi yang disuarakan dalam aksi GERBRAK, Bariah mengingatkan bahwa hasil audit BPK bersifat administratif dan belum tentu mengandung unsur pidana. Ia mengajak publik untuk lebih berhati-hati dalam menyimpulkan sesuatu.
“Kalau mau mengkritik, gunakan data yang valid. Jangan cuma berdasarkan laporan audit. Silakan buat investigasi sendiri, hadirkan bukti, baru bicara. Kalau hanya beropini tanpa dasar, anak kecil pun bisa. Tapi politik yang sehat butuh akal sehat,” sindirnya.
PAN Tetap Kawal Pembangunan di Batubara
Khairul Bariah menegaskan bahwa PAN akan terus mengawal pembangunan di Batubara bersama elemen pemerintah lainnya, sembari membuka ruang kritik yang konstruktif dan elegan.
“Kami terbuka terhadap kritik, tetapi harus dalam kerangka etika dan data yang benar. Kalau hanya membawa-bawa nama orang untuk kepentingan pribadi atau politik, itu bukan aktivisme, tapi manuver murahan,” tutupnya.
Lebih lanjut, Anggota DPRD Batubara itu menerangkan bahwa aksi tersebut digelar berdasarkan hasil pemeriksaan dari BPK Ri, bukan hasil investigasi. Dan dari Kadispora Sumut sendiri telah memberikan klarifikasi terkaih ihwal hal tersebut, dan telah dikembalikan atau di setor ke khas pemprop Sumut.
Jika hal tersebut terus dibesar-besarkan, Bariah menduga pihak demo punya agenda besar dengan menebar fitnah melalui ‘agen’ demo. Karena yang demo, orangnya itu-itu aja. (Dan).
