Zulnas.com.Batubara — Pro kontra tentang kedudukan tim percepatan pembangunan TBUPP yang diketuai oleh Syaiful Syafri terus menjadi sorotan publik. Urgensi penggunaan kalimat tim “percepatan”, Itu seolah membawa pikiran bahwa daerah yang dipimpin Bupati Zahir-Oky jauh ketertinggalannya dengan daerah lain.
Tokoh muda berprestasi Elfi Haris mengaku tidak mempermasalahkan bentukan tim percepatan pembangunan (TBUPP) di Kabupaten Batubara, namun, menurutnya, tim ad hoc yang ditugaskan untuk mengsingkronisasi visi dengan program Bupati bisa diletakkan sebatas masukkan level dibawah organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kalau sekedar tim percepatan menurutnya tidak masalah, tapi kalau menurut pungsi, ‘tidak berpungsi'”, Ujar Elfi Haris kepada zulnas.com melalui via telpon seluler, kamis (30/05/2019).
Menurut Elfi, pembentukan tim percepatan PBUPP di kabupaten Batubara dianggap belum perlu. Karena menurut tingkat keruwetan, tidak begitu ruwet dalam mengurus pemerintah di Kabupaten Batubara.
Soal percepatan pembangunan, menurut dia itu terletak pada kemauan kepala daerah dan ketersediaan anggaran yang ada, soal lain tentang pungsi tim ad hoc yang dibentuk justro kedudukannya mau diletakkan dimana?
Baca Juga : Bentukan Tim TBUPP Yang Diketuai Syaiful Safri Perlu Dikaji Ulang
Berdasarkan UU, tugas kepala daerah itu, sebutnya, dibantu oleh struktur organisasi perangkat daerah atau OPD, tim yang dibentuk Bupati itu jangan sampai masuk dan ‘mengatur’ ke ranah tatanan kinerja satuan perangkat daerah, kan jadi kacau.
Kedudukan yang cakupan kinerja pemerintahan daerah yang resmi dan wajib melaporkan kepada kepala daerah itu adalah OPD dan Sekda, jadi bagaimana mungkin tim bentukan yang secara hukum tidak resmi dianggap bertanggung jawab atau jangan-jangan malah tim bentukan itu yang mengatur semua kebijakan yang menjadi kewenangan kepala daerah.
“Nah sekarang apa pula peran OPD, masa ada struktur organisasi diatas OPD, inikan tidak pas”, kata Elfi.
Kedudukan tim percepatan TBUPP itu sebenarnya bersifat hanya memberi masukan ke bupati, jadi kalau dia sifatnya mengatur dalam pengelolaan kewenangan menurut Elfi itu kurang pas.
“Tidak mungkin perangkat lain itu ada pada UU, sedangkan struktur organisasi itu bentukan bupati, masa tugas dan fungsinya itu melebihi kewenangan bupati”, terangnya.
Saat ini, yang diperlukan pemerintan daerah itu kan kreasi dan inovasi para pejabat OPD dalam membantu program Bupati, jika kemudian mereka tidak bisa bekerja, maka idealnya digantikan dengan yang lebih profesional supaya personal yang menduduki jabatan itu dapat bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh.
Sekedar diketahui, Bupati Batubara telah membentuk tim percepatan pembangunan (TBUPP). Pembentukan tim tersebut lantas banyak mendapat tanggapan.
Ada yang menyebut, tim percepatan itu diubah sebagai tim unit reaksi cepat yang dapat memproteksi dan menganalisis masalah yang ada di masyarakat, seperti deteksi persoalan penanggulangan bencana dini didaerah. ****Zn
