Zulnas.com, Batubara – Wakil Bupati Batubara Syaftizal menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan masih menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Dia menyebutkan komitmen Pemkab Batubara dalam mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Hal tersevut disampaikan Syafrizal saat menggelar apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Halaman Kantor Bupati Batubara, Kecamatan Lima Puluh, sebagaimana rilis kominfo melalui WA group Whats App. Senin (6/4/2026).
Dalam apel tersebut. Syafrizal dan dihadiri Sekretaris Daerah, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, serta seluruh ASN di lingkungan Pemkab Batubara, agar dapat benar-benar menjalankan intruksi presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Terhait ihwal basis data nasional tersevut, kata Syafrizal, pemkab telah mengeluarkan surat edaran melalui Surat Edaran Bupati Batubara Nomor 400.9.14/5435/2025 sebagai pedoman dalam percepatan penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan di daerah.
Syafrizal juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis dalam menyusun program dan kegiatan.
Menurutnya, penggunaan data yang akurat menjadi kunci agar setiap kebijakan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Program yang kita jalankan harus berbasis data. Dengan begitu, intervensi yang dilakukan akan lebih efektif dan menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Tak hanya itu, Syafrizal juga menyebutkan, pemerintah daerah terus mendorong pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi masyarakat. Melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), berbagai program telah dilaksanakan, seperti penguatan ekonomi keluarga melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta pelatihan keterampilan bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).
Di bidang perlindungan anak, Pemkab Batubara juga mencatat capaian positif dengan diraihnya penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Pratama selama tiga tahun berturut-turut hingga 2025.
Upaya ini didukung dengan keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) serta regulasi daerah yang mengatur perlindungan anak.
Meski demikian, Wakil Bupati tidak menampik masih adanya tantangan, khususnya terkait meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam beberapa tahun terakhir. Ia menilai, kondisi ini juga menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus yang terjadi.
Untuk mendukung hal tersebut, Syafrizal menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), termasuk anak jalanan, gelandangan, pengemis, hingga penyandang disabilitas.
Secara khusus, ia juga menyoroti penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar yang membutuhkan koordinasi antara Dinas Sosial, pemerintah desa dan kecamatan, aparat keamanan, Dinas Kesehatan, hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Mengakhiri amanatnya, Wakil Bupati mengajak seluruh ASN menjadikan apel gabungan sebagai momentum untuk memperkuat komitmen pengabdian kepada masyarakat.
“Dengan kerja keras dan sinergi seluruh jajaran, kita optimistis dapat mewujudkan masyarakat Batubara yang lebih sejahtera dan bahagia,” pungkasnya. (Ril).
