Zulnas.com, Batubara — Setelah beberapa kali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari berbagai pihak pelapor, pihak DPRD Batubara akhirnya mengelurkan sikap resmi dengan memberikan rekomendasi pembatalan hasil seleksi P3K Tahun 2023 di Kabupaten Batubara.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Batubara Ardiansyah kepada sejumlah wartawan di gedung dewan, Jum’at (1/3/2024).
Ardiansyah menjelaskan, Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang telah dilaksanakan sebanyak tiga kali tanpa dihadiri OPD yang diundang, membuat pihak dewan tidak dapat mendengar keterangan dari pihak panitia seleksi dari pemkab Batubara.
Oleh sebab itu, pihak dewan, akhirnya melalui komisi III sepakat mengambil rekomendasi penting untuk segera direalisasikan oleh ketua DPRD Batubara Syafi’i sebagai pimpinan ketua DPRD Batubara.
Dua rekomendasi yang ditandatangani langsung oleh sembilan anggota DPRD Batubara tersebut merujuk dari aduan atau keterangan dari guru-guru honorer sebagai korban bersama Komite Advokasi untuk Guru Merdeka (Korum) atas kecurangan seleksi PPPK masa kepemimpinan bupati Zahir.
Baca : Telan Anggaran 9 M, Inilah Proyek Pembangunan Pabrik Cabai di Batubara (I)
Sementara, Ketua Komisi III DPRD Batubara Andriansyah mengatakan rekomendasi internal komisi tersebut ditunjukan ke ketua DPRD dan PJ Bupati Batubara untuk segera bersikap secara resmi.
“Ia benar, itu (dua rekomendasi) hasil rapat internal kami di komisi III,” ucap Andriansyah saat dikonfirmasi, Jum’at (01/03/2024).
Rekomendasi penting untuk pembatalan hasil seleksi PPPK tersebut pertama, meminta menunda mengeluarkan menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan NIP PPPK perekrutan Tahun 2023.
Baca : Carut Marut Rekruitmen P3K di Batubara, Ini Tanggapan Pro dan Kontra
Kedua, membatalkan penilaian dengan menggunakan SKTT dan mengembalikan sistem penilaian dengan berpedoman pada nilai CAT murni, karena sampai saat ini belum diperoleh keterangan baik dari dinas Pendidikan, BKPSDM ataupun panitia seleksi kabupaten.
Andriansyah mengatakan meski telah bersikap, Komisi III sifatnya mengambil kebijakan internal tidak bisa bersurat keluar. Untuk selanjutnya direkomendasikan ke ketua DPRD Batubara agar secara resmi kelembagaan DPRD Batubara merealisasikan putusan komisi itu untuk disampaikan ke PJ Bupati.
“Kami rekomendasi ke ketua dewan dan PJ, dari awal kasus ini kami komisi III tidak ada masalah, tinggal bagaimana ketua DPR (Safii) menyikapi rekomendasi ini,” ucapnya.
Untuk selanjutnya, kata Andriansyah, kami juga berharap kawan-kawan yang lain mengejar apa kebijakan dari ketua DPRD Batubara.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan media kami belum bisa mengkonfirmasi ke M Safii selaku ketua DPRD Batubara.
Sementara, akibat dari itu, kini adek Kandung Bupati Batubara Zahir, Faizal sudah ditetapkan sebagai tersangka bahkan telah ditahan oleh penyidik Polda Sumatera Utara.
Faizal diduga terlibat menerima uang sebesar 2 Milyar dari Kadis Pendidikan Adenan Haris dan Kepala BKD Muhammad Daud. Uang tersebut kemudian menjadi salah satu bukti keterlibatan Faizal.
Baca : Sapma IPK Minta Polda Harus Ungkap TPPU-nya
Kepala BKD Batubara Muhammad Daud dan adik kandung Bupati Zahir, Faizal kini telah ditahan di kantor Polda Sumatera Utara, sedangkan 3 orang yakni, Kadis Pendidikan Batubara Adenan Haris, Sekretaris Pendidikan Tumanggor dan Kabid Muhammad Zein, dikabarkan masih belum ditahan Poldasu.
Aktivitas Pemerintahan Batubara Sepi
Terkait persoalan P3K di Kabupaten Batubara membuat aktivitas di pemerintahan Kabupaten Batubara menjadi lesu. Sejumlah kantor pemerintahan juga terlihat sepi, dan para pejabat sulit untuk di jumpai dikantornya masing- masing.
Seperti halnya kantor Sekretaris Daerah Norma Deli Siregar juga terlihat sunyi sepi. Begitu juga dengan kantor Bupati Batubara, juga terlihat sepi.
Menurut petugas satpam dari Satpol PP menyebutkan, para pejabat hari ini sedang menghadiri rapat di rumah dinas Bupati Kompleks Tanjung Gading.
“Dari tadi pagi gak ada aktifitas bang. Pejabat hari ini ada rapat dirumah dinas Bupati Kompleks Tanjung Gading Bang,” kata Petugas Satpol PP kepada zulnas.com, di Lima Puluh, Jum’at (1/3/2024)
Terkait sengkarut P3K Kabupaten Batubara Tahun 2023, yang menjadi tanggung jawab sebagai panitia seleski diantaranya adalah Sekda Kabupaten Batubara Norma Deli Siregar, Asisten III Pemkab Batubara Renol Asmara.
Dua pejabat tersebut, ketika dijumpai zulnas.com, diruang kerjanya tidak berada dikantor. Menurut sejumlah sumber, pejabat tersebut sudah jarang masuk kantor, alias absen. ***Dan
