Zulnas.com, Batubara — Generasi Muda Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (GM PEKAT-IB) menggelar aksi dihalaman kantor bupati Batubara rabu (16/10/2019) dalam aksi itu mereke mengkritisi kinerja Bupati Kabupaten Batubara Ir Zahir Map selama hampir 1 tahun menjabat sebagai orang nomor satu di daerah itu.
Kordinator aksi GM Pekat- IB Ornando mengatakan Zahir masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang belum diselesaikan sejak dilantik sebagai Bupati Batubara dikantor Gubernur pada 2018 lalu.
Menurut mereka, program yang diprioritaskan Zahir masih banyak yang belum bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia menyebut Ketua Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP) menjadi salah satu ‘biang keladinya’.
“Tidak ada kinerja TBUPP yang signifikan. Yang bisa langsung dirasakan masyarakat. Yang bisa merasakan kinerja TBUPP itu hanya Bupati Zahir M.AP,” kata mereka di Gedung Bupati Batubara, Rabu (16/10/2019) siang tadi.
Mereka menyinggung anggaran yang selama ini dikeluarkan untuk kerja TBUPP tidak sebanding dengan kinerjanya. Dalam APBD-Perubahan 2019, anggaran TGUPP bahkan dialokasikan sebesar Rp1.3 miliar. Sementara pertanggung jawaban penggunaannya belum bisa diterima.
“Apa sih tolak ukur kinerja TBUPP, apakah ada konsiderannya dengan regulasi didaerah. Apalagi tim TBUPP itu sendiri tidak pernah diketahui siapa-siapa saja selain Syaiful Syafri,” Kata mereka.
“Sangat tidak sebanding lurus dengan alokasi anggaran mereka, Copot Ketua TBUPP,” tandas mereka.
Oleh karena itu massa mendesak Bupati Batubara mencopot Syaiful Safri dari jabatan selaku Ketua TBUPP yang dinilai tidak kompeten dalam melaksanakan tugas.
“Masyarakat sangat kecewa karena Syaiful Safri ibarat menjilat ludah sendiri. Syaiful Safri sempat mengeluarkan ‘sumpah serapah’ tidak akan pernah menerima gaji untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Batubara. Sementara anggaran Rp 1,3 milyar lebih telah dialokasikan untuk membayar honor TBUPP beserta 15 orang didalamnya”, tegas PEKAT lagi
Selain itu, mereka juga mempertanyakan mana SK personalia TBUPP, sementara anggarannya sudah disediakan dalam APBD.
“Inikan nanti akan merepotkan bupati Zahir, jangan sampai dana itu dicairkan sementara SK Personalianya belum terbit, kita tidak mau Bupati Zahir jadi pusing akibat mengurus TBUPP ini,” sebut mereka.
Sebagai solusinya, mereka mendesak Bupati Batubara untuk mengalihkan anggaran TBUPP tersebut untuk kepentingan pembangunan di pesisir pantai Batu Bara dan pelosok desa.
Memprioritaskan pendidikan serta menekan tingginya angka kemiskinan yang sudah berada di angka 51.780 dengan posisi ke-9 masyarakat termiskin di Sumatera Utara, dengan tingkat pengangguran terbuka sebanyak 9 155. ***
