Zulnas.com, Batubara — Menutup tahun 2025 dengan agenda strategis dan penuh makna, Bupati Batubara H. Baharuddin Siagian secara resmi dan simbolis menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sekaligus melepas peralihan Penyuluh Pertanian ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Rabu (31/12/2025).
Penyerahan SK tersebut meliputi 99 orang PPPK penuh waktu dan 2.300 orang PPPK paruh waktu, serta pelepasan 108 Penyuluh Pertanian, yang dilaksanakan bertepatan dengan Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batubara Tahun 2025, di Halaman Kantor Bupati Batubara, Kecamatan Lima Puluh.
Apel gabungan yang berlangsung di penghujung tahun itu dipimpin langsung oleh Bupati Batubara selaku pembina apel dan dihadiri Wakil Bupati Batubara Syafrizal, Plh Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat, serta seluruh ASN dan PPPK di lingkungan Pemkab Batubara.
Momentum akhir tahun tersebut dimanfaatkan Bupati Baharuddin tidak hanya sebagai seremoni administratif, tetapi juga sebagai refleksi kinerja sekaligus penegasan arah tata kelola pemerintahan ke depan.
Dalam sambutannya, Bupati Baharuddin mengucapkan selamat kepada seluruh PPPK yang menerima SK, baik penuh waktu maupun paruh waktu. Ia berharap SK yang diterima menjadi pemicu semangat untuk bekerja lebih profesional dan bertanggung jawab.
“Sayangi pekerjaanmu hari ini sampai seterusnya, jangan aneh-aneh. Lakukan Senyum, Sapa, dan Selesaikan,” tegas Bupati Baharuddin di hadapan ribuan ASN.
Ia menekankan bahwa seluruh ASN dan PPPK harus terus meningkatkan kualitas kinerja serta pelayanan publik, seiring dengan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan profesionalisme birokrasi.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Baharuddin juga memberikan penekanan serius kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait keberlanjutan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Kepada Dinas Sosial, Bupati menegaskan agar penyaluran bantuan sosial dilakukan secara tepat sasaran, adil, dan benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan. Program bansos harus berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi kelompok rentan.
Sementara itu, Dinas Pertanian diminta untuk lebih cepat tanggap dalam menangani dampak pascabencana, khususnya dalam pemberian bantuan dan pendampingan kepada petani yang terdampak, guna menjaga ketahanan pangan daerah.
Untuk Dinas Pekerjaan Umum, Bupati menekankan pentingnya perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur. Pemantauan, pemeliharaan, dan perbaikan jalan serta fasilitas publik harus dilakukan secara berkelanjutan demi menunjang aktivitas masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Bupati juga meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) agar menertibkan seluruh pemerintah desa dalam penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Desa. Transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi keharusan demi mencegah penyimpangan.
Kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Bupati menegaskan agar tidak lagi melakukan transaksi keuangan secara tunai. Seluruh pembayaran harus dilakukan secara non-tunai sebagai upaya meningkatkan transparansi dan tertib administrasi keuangan daerah.
Sementara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diminta untuk terus menggali potensi pendapatan daerah, khususnya dari sektor perusahaan dan perkebunan yang ada di Kabupaten Batubara, guna memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Dalam sektor perhubungan, Dinas Perhubungan (Dishub) diminta lebih tegas dalam pengawasan izin dan tonase kendaraan angkutan barang, terutama yang melintas di jalan kelas III A dan III B, guna mencegah kerusakan infrastruktur jalan akibat muatan berlebih.
Untuk penguatan ekonomi rakyat, Dinas Perikanan didorong agar lebih inovatif dan aktif menghadirkan program-program yang menyentuh langsung nelayan, pembudidaya ikan, serta pelaku usaha perikanan.
Bupati juga menegaskan peran strategis Bapelitbang sebagai motor penggerak perencanaan dan inovasi pembangunan daerah, agar seluruh OPD berjalan selaras dengan visi dan misi kepala daerah.
Selain itu, BPBD diminta meningkatkan kesiapsiagaan bencana dan memastikan seluruh peralatan kebencanaan dalam kondisi siap pakai, sementara Dinas Pendidikan didorong untuk terus meningkatkan kualitas guru demi mencetak sumber daya manusia Batubara yang unggul dan berdaya saing.
Menutup rangkaian kegiatan akhir tahun tersebut, Bupati Baharuddin menegaskan bahwa tahun 2026 harus menjadi tahun peningkatan kualitas kinerja birokrasi dan pelayanan publik.
“Momentum akhir tahun ini bukan sekadar penutup, tetapi awal komitmen baru untuk bekerja lebih baik, lebih disiplin, dan lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (Dan).
