Zulnas.com, Batubara — Muhammad Ali Hatta. Nama itu belakangan ini kerap disinggung dalam banyak diskursus. Disebut dalam aneka pembicaraan aspek-aspek penting di masyarakat. Terlebih lagi, jika wacana yang tengah dibahas serius oleh sekelompok orang, baik yang tengah berada di warung kopi kampong, hingga berlevel coffee shop itu menyangkut soal pembangunan, termasuk estafet kepemimpinan daerah. Cukup popular memang.
Namun itu wajar-wajar saja. Apalagi, jika sosok yang kerap disapa Bang Ali itu memang dikenal luas karena aktivitas dan predikat yang disandangnya. Dari masa-masa awal lagi, ia ikut langsung dalam memperjuangkan pemekaran Batubara dari Asahan.
Ali juga bukanlah asing bagi para pegiat di organisasi-organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan. Kiprahnya kian mengemuka karena dia juga merupakan politisi Partai Golkar, sekaligus anggota DPRD yang mewakili aspirasi rakyat yang disalurkan melalui parpol berlambang beringin tersebut.
Belum lama ini, kaloborasi Kilas8 dan zulnas.com melakukan perbincangan dengan Muhammad Ali Hatta. Semangat membangun demi kehidupan masyarakat yang lebih baik mencuat dari apa yang dia utarakan secara gamblang.
Hal ideal yang harus terwujud, menurut dia, adalah masyarakat Batubara yang kuat secara ekonomi dengan mengedepankan enterpreunership atau semangat kewirausahaan.
Intinya, rakyat secara mutlak harus cukup pangan, sandang, sekaligus punya akses yang baik tehadap pendidikan, kesehatan, juga lapangan kerja.
Disisi lain, untuk memenuhi kebutuhan rakyat itu, Pemkab, dalam pandangan Ali Hatta, juga harus mengimbanginya dengan upaya serius mengoptimalisasi kemampuan keuangan, seperti yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD)
Berikut ini petikannya:
Seperti apa idealnya standard Kehidupan yang layak bagi masyarakat Batubara?
Standard hidup layak itu mempunyai pekerjaan berikut penghasilan,fasilitas rumah dan kendaraan dan mampu terhadap pembiayaan pendidikan anak. Indikator turunannya, berupa sektor-sektor lain seperti sumber energi, pangan bahan pokok, juga kesehatan.
Persentase kehidupan layak di Batubara, apakah sudah mencapai angka 50% dari jumlah penduduk?
Belum dapat dijawab karena data. Kita sedang Koordinasi dengan BPS (Badan Pusat Statistik)
Apa yang terfikirkan untuk menyelamatkan Nelayan tradisional di Batubara?
Pengelompokan nelayan itu diklasifikasikan kepada nelayan kecil,sedang dan menengah. Di bawah 10 GT (gross ton) itu nelayan kecil, diatas 10 GT itu termasuk nelayan menengah. Kalau dipersentasekan nelayan kita didominasi nelayan kecil.
Yang kita perlukan adalah pengelolaan hasil tangkapan. Kemudian yang kedua merubah habit atau gaya hidup nelayan yang dianggap turun temurun dengan mengandalkan hasil tangkapan yang banyak. Yang diperlukan adalah mendirikan koperasi-koperasi yang berada di pesisir-pesisir. Memberikan tabungan kepada masyarakat nelayan. Hari ini sudah ada 4000 asuransi.
Bagaimana agar pada sektor perikanan produksi dapat meningkat?
Yang diperlukan adalah dengan memanfaatkan teknologi di bidang kelautan. seperti sonar dengan skala besar. Sehingga, seluruh potensi perikanan yang berkaitan dengan dasar laut dapat digarap. Sedangkan untuk nelayan kecil sangat terkait dengan alat tangkap sebagai sarana pendukung.
Secara lingkungan hidup, agar tidak terjadi penurunan hasil tangkapan, peningkatan sektor perikanan perlu dikemas melalui pembudidayaan agar terpelihara. Sebab kalau secara tradisional beresiko terhadap sendimen tanah. Pemeliharaan hutan mangrove bersifat wajib.
Bagaimana menjaga ketahanan pangan masyarakat Batubara secara mandiri?
Yang perlu dilakukan adalah kawasan tidak dialih fungsikan. Lahan basah tidak boleh berkurang dengan alasan penataan kota dan sebagainya. Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Dinas Perizinan harus mendukung Ranperda yang akan kita lahirkan. Sehingga lahan pertanian kita, setidaknya tetap menhasilkan surplus sampai beberapa tahun yang akan datang.
Bagaimana menjaga nilai jual padi petani?
Kita perlu memfasilitasi terbentuknya badan usaha khusus untuk menerima padi dan gabah dari petani. Termasuk untuk memenuhi kebutuhan Bulog (Badan Urusan Logistik) Kita fasilitasi ke Bulog.
Jumlah angkatan kerja setiap tahun bertambah. Bagaimana menyiapkan peluang kerja bagi mereka?
Pemerintah kita perlu mendata keseluruhan supaya sektor-sektor usaha yang bergerak dapat kita fasilitasi. Di Batubara, nantinya banyak terdapat peluang kerja karena usaha-usaha itu dapat menangguk untung.
Apa solusi mengenai terbatasnya jumlah tenaga kerja yang mampu diserap korporasi?
Ada regulasi yang harus kita lahirkan. Terkadang pelaku Usaha UKM itu terdiri dari berbagai kelompok maka secara personal kita lakukan pendekatan dan pembinaan dengan melewati tahapan-tahapan.
Apakah BLK dapat berfungsi dengan efektif?
Kalau digerakkan akan berfungsi efektif. Kalau badan yang dibentuk itu sayang terhadap Batubara, jangan hanya bekerja memenuhi rutinitas. Hanya sekadar lulus pengawasan dan lain-lain, tetapi tidak punya output yang lebih substansial. Kalau tidak digerakkan ia hanya sekadar menjalankan undang-undang saja. BLK sudah ada tetapi belum menonjol. Tetapi BLK harus digerakkan.
Untuk membangun masyarakat, pemerintah daerah butuh dana. Salah satu sumbernya dari pendapatan asli daerah. Berapa besaran PAD untuk tahun ini?
Mencapai sekitar Rp. 110 Miliar. Di Tahun 2022 targetnya juga masih sekitar segitu.
Sudah Optimalkah kelompok dunia usaha dengan pajak yang harus dibayar untuk Pemerintah Kabupaten Batubara?
Perlu komitmen. Di dalam pengawasan juga harus dapat dipastikan bahwa nilai yang wajib dibayarkan telah sesuai. Yang menjadi persoalan adalah itu belum optimal. Perlu ada peningkatan terhadap pengawasan yang dilakukan. Saya khawatir jika perolehan dari PBB ini hilang, angka Rp. 110 miliar itu jadi tak ter cover. Namun apakah dengan nilai PAD rendah itu berarti kita sudah tidak punya apa-apalagi, ya bukan begitu.
Penting untuk dilakukan review terhadap objek pajak. Harus ada update terkait dengan bangunan yang dilakukan penambahan-penambahan. Saya telah meminta Kepala Badan (BPPRD) untuk segera mereview terhadap adanya penambahan. Alhamdulillah sudah terjaring penambahan.
Upaya peningkatan PAD ini bukan beban murni pemerintah, ini termasuk beban kita, DPRD wartawan ataupun LSM untuk menyampaikan berbagai persoalan, untuk kami melakukan review. Sebagai contoh baru saja ada perusahaan yang sudah dilakukan review sudah ada penambahan yang langsung dibayarkan Rp.1.5 Miliar. Peran DPRD turut membantu dalam penagihan dan pengawasan serta review. ***
