Zulnas.com, Batubara — Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Batubara Sangkot Sirait menegaskan kepada pemkab Batubara untuk lebih serius dalam menanggulangi wabah virus Corona didaerah. Ia pun mengingatkan jangan sampai ada masyarakat Batubara kelaparan ditengah wabah Covid-19 itu.
Hal ini ditegaskan Sangkot Sirait didampingi Sekretaris Khairial dan anggota DPRD Batubara dari Fraksi Golkar Ismar Khomri, Ali Hatta, Fahri Iswahyudi, dan Rohadi, Kamis (16/4/2020) usai penyerahan bantuan 1,2 ton beras kepada masyarakat, di Kantor DPD Golkar, Desa Sumber Padi, Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara.
Lebih lanjut, Sangkot menjelaskan bentuk keseriusan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan perhatiannya kepada masyarakat yang kemungkinan dapat terpapar akibat wabah virus Corona.
Baca Juga : Lagi, Golkar Batubara Salurkan Bantuan Beras 1,2 Ton Ke Masyarakat
Soal anggaran, sangkot menegaskan pos untuk perjalanan dinas menurutnya dapat dialihkan untuk penanggulangan covid-19, apalagi, katanya anggaran itu sekarang tidak bisa digunakan untuk perjalanan dinas keluar kota.
Kepada anggota DPRD Batubara dari Fraksi Golkar, sangkot meminta peran sertanya untuk dapat mengawasi dari sektor anggaran. Sehingga, penanggulangan covid-19 yang dijalankan pemkab Batubara tepat pada sasaran dan kembali normal.
Terhadap pintu masuk para TKI dari pelabuhan tikus, Sangkot mengingatkan agar pemerintah dapat memperkuat kembali pengawalan, jangan sampai ada warga yang masuk dan membawa virus itu kedaerah.
Baca Juga : Peduli Dampak Corona, DPD Partai Golkar Batubara Salurkan Bantuan ke Masyarakat
Soal anggaran 15 milyar yang telah disiapkan pemkab Batubara untuk penanggulangan Corona, Sangkot menjelaskan dapat lebih dimaksimalkan lagi, bila perlu tambah anggarannya. Bahkan ia meminta untuk semua perjalanan dinas para pejabat dialihkan ke penanganan covid-19.
“Anggaran untuk penanganan virus ini memang sudah ada posnya dari pemerintah pusat, itu harus diawasi, jangan hanya dari pusat aja, yang dari APBD juga turut diawasi,” Ujarnya sembari mengingatkan jangan hanya anggaran pusat saja, anggaran didaerah juga harus dikontrol.
“Coba bayangkan, 15 milyar itu apa sudah cukup untuk mengkawal 141 desa. Jika tidak cukup, Makanya tadi harus dialihkan semua anggaran untuk perjalanan dinas,” Tegasnya.
