Zulnas.com, Batubara — langkah reformasi birokrasi kini mulai terdengar di lorong-lorong kantor pemerintahan Kabupaten Batubara. Setelah beberapa waktu lalu Bupati Baharuddin Siagian melontarkan kritik keras terhadap kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai masih “berjalan di tempat”, kini isu evaluasi besar-besaran pejabat eselon mulai menjadi pembicaraan hangat di kalangan aparatur sipil negara.
Bupati Baharuddin tak lagi menutup-nutupi kekecewaannya. Ia menilai banyak pejabat di lingkungan pemerintahannya masih terjebak dalam pola kerja lama, mengikuti jejak pemerintahan sebelumnya, dan belum sepenuhnya mampu menyesuaikan diri dengan semangat perubahan yang ia usung bersama Wakil Bupati Syafrizal.
“Saya ingin bekerja cepat, seperti lari 100. Tapi kalau pejabat saya hanya mampu lari 40, bagaimana program bisa tercapai?” ujar Bupati Baharuddin dalam salah satu kesempatan rapat internal belum lama ini.
Bupati baru ini, ibarat nahkoda yang ingin mengubah arah kapal. Namun, tidak semua awak siap mengayuh seirama. Di Batubara, sebagian pejabat masih nyaman dengan cara kerja lama aman, lamban, dan berjarak dari urgensi pelayanan publik.
Dalam beberapa dinas, ritme kerja terlihat stagnan. Koordinasi antar-OPD belum terjalin cepat, program strategis belum berjalan optimal, dan budaya tanggap terhadap instruksi pimpinan masih rendah. Hal inilah yang membuat Bupati Baharuddin merasa perlu melakukan evaluasi total.
Namun di balik ketegasan itu, tersimpan dilema. Bupati baru tentu ingin membawa orang-orang yang sevisi. Tapi di sisi lain, ia juga harus menghadapi sistem birokrasi yang kaku, serta loyalitas pejabat yang masih terikat dengan masa lalu politik daerah.
Langkah evaluasi pejabat bukan perkara teknis semata, ini juga langkah politik yang berani. Sebab, di balik setiap jabatan ada dinamika loyalitas dan jaringan kekuasaan yang terbentuk selama bertahun-tahun.
Keputusan Bupati Baharuddin untuk menilai ulang pejabatnya bisa dibaca sebagai upaya menegaskan otoritas dan arah baru kepemimpinan. Ia ingin menunjukkan bahwa pemerintahan sekarang bukan sekadar melanjutkan kebiasaan lama, tapi membawa visi baru untuk Batubara yang lebih produktif dan efisien.
Di sisi lain, langkah ini tentu mungkin mengundang sorotan dari berbagai pihak, termasuk DPRD dan kalangan politik lokal. Sebagian mendukung reformasi birokrasi, tapi sebagian lagi mungkin menilai langkah evaluasi ini terlalu cepat dan berpotensi menimbulkan gesekan internal. Terlepas dari penilai politik itu, ini harus diambil langlah yang tepat, bahkan mungkin cepat.
Di tingkat sosial, publik kini menaruh harapan besar. Setelah pergantian kepemimpinan, masyarakat Batubara menginginkan pelayanan publik yang lebih cepat dan transparan.
Namun hingga kini, masih banyak keluhan tentang lambatnya pelayanan administrasi, minimnya kehadiran pejabat di lapangan, hingga proyek pembangunan yang belum berjalan sesuai janji waktu kampanye dulu. Hee, entahlah.
Masyarakat ingin bukti, bukan wacana. Evaluasi pejabat yang dilakukan Bupati diharapkan mampu melahirkan wajah baru birokrasi Batubara yang lebih melayani, lebih gesit, dan tidak hanya bekerja “pada jam kantor”, tetapi juga hadir dalam denyut kehidupan masyarakat.
Mengubah Mindset, Bukan Sekadar Posisi
Di balik rencana evaluasi, sesungguhnya Bupati Baharuddin sedang berhadapan dengan tantangan paling berat, yakni mengubah budaya kerja.
Bukan rahasia umum, birokrasi daerah kerap diwarnai budaya formalitas hadir, tanda tangan, lalu pulang. Inovasi sering terhambat oleh rasa takut mengambil risiko.
Karena itu, pergantian pejabat tidak akan berarti banyak jika mindset para ASN tidak ikut berubah. Bupati ingin menanamkan nilai baru yaitu kecepatan, disiplin, tanggung jawab, dan hasil nyata.
“Saya tidak ingin ASN hanya datang pagi dan pulang sore. Saya ingin mereka hadir dengan ide dan semangat,” tegasnya dalam sebuah pertemuan evaluasi.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa yang dibutuhkan bukan sekadar rotasi jabatan, barangkali melainkan hingga ke revolusi mental para birokrasi yang notabene pejabat eselon II nya.
Lambannya kinerja OPD tentu berdampak langsung terhadap pembangunan daerah. Serapan anggaran yang rendah berpotensi menunda proyek strategis mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, pemberdayaan nelayan, hingga peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.
Batubara memiliki potensi besar di sektor industri, pertanian, dan perikanan. Namun, potensi itu hanya bisa diwujudkan jika roda birokrasi berputar cepat dan efektif.
Kini, barang kali, evaluasi pejabat menjadi langkah awal agar program pembangunan tidak lagi terhambat oleh kelambanan administratif.
Rencana evaluasi besar-besaran ini menandai babak baru dalam perjalanan pemerintahan Baharuddin–Syafrizal. Langkah ini akan menjadi ujian kepemimpinan apakah Bupati mampu mengubah sistem yang lamban menjadi mesin birokrasi yang tangguh. Kita lihat saja nanti, mampukan bupati.
Bagi masyarakat, perubahan ini tentu diharapkan membawa manfaat nyata. Namun di sisi internal, evaluasi juga diharapkan menjadi momentum introspeksi bagi seluruh OPD, apakah mereka siap berlari bersama bupati, atau tertinggal di belakang dengan pola lama.
Satu hal yang pasti, arah perubahan sudah ditetapkan. Batubara kini berada di gerbang reformasi birokrasi lokal di mana kecepatan, integritas, dan kerja nyata akan menjadi tolok ukur utama.
“Bagi saya, yang penting bukan siapa pejabatnya, tapi siapa yang mau bekerja cepat untuk rakyat Batubara,” ujar Bupati belum lama ini. ***Dan
