Zulnas.com, Batubara — Bupati Batubara Baharuddin Siagian menegaskan agar data penerima bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH), segera didata ulang. Instruksi itu disampaikan saat rapat koordinasi pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa se-Kabupaten Batubara di Aula Kantor Bupati, Kecamatan Lima Puluh, Rabu (20/8/2025).
Menurut Bupati Baharuddin, masih ditemukan penerima PKH dari kalangan yang tidak layak, bahkan ada yang tergolong mampu.
“Saya tidak mau main-main dengan data penerima bantuan sosial, terutama PKH. Penerima PKH harus benar-benar dari keluarga yang berhak,” tegasnya.
Ia mengaku kesal melihat fenomena masyarakat yang tergolong mampu justru menerima bantuan.
“Perbaiki data itu. Jangan sampai yang saya lihat mengambil bantuan di Kantor Pos justru pakai kereta (sepeda motor) baru,” ucap Baharuddin dengan nada kecewa.
Selain menyoroti bantuan sosial, Bupati Baharuddin juga mengingatkan seluruh kepala desa agar tidak ada pekerjaan fiktif di desa-desa.
Pada bidang pendidikan, ia merencanakan program beasiswa kuliah bagi siswa berprestasi, satu pelajar setiap desa. Sementara di bidang kesehatan, program Universal Health Coverage (UHC) terus digencarkan agar seluruh masyarakat dapat berobat gratis.
Namun, Bupati menekankan UHC ditujukan khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Bagi keluarga menengah ke atas tetap harus membayar BPJS Kesehatan. UHC ini untuk membantu masyarakat ekonomi bawah,” jelasnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Wakil Bupati Batubara Syafrizal, SE, M.AP, Sekda Batubara Norma Deli Siregar, para kepala OPD, camat, lurah, dan seluruh kepala desa se-Kabupaten Batubara. (Ril).
